Bongkar Pagar atau Bangun Gedung Baru?

Polemik tentang pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum juga selesai. Seperti diketahui, gedung megah itu akan menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah. Meski telah ditolak oleh banyak kalangan, termasuk sebagian anggota DPR sendiri, namun para pimpinan DPR, terutama dari fraksi Partai Demokrat, tetap bersikeras melanjutkan rencana tersebut. Argumentasi untuk membenarkan rencana ini pun seringkali asal-asalan, hanya membuat radang bagi Rakyat yang mendengarkan. Salah satunya dari Ketua DPR, Marzuki Ali, yang meminta Rakyat tidak perlu dilibatkan dalam membicarakan rencana ini.

Sungguh perasaan yang wajar bila Rakyat meradang, baik atas rencana pembangunan gedung baru, maupun atas pernyataan-pernyataan dari pimpinan DPR yang tampaknya memang sengaja untuk memancing kemarahan. Tapi sudah sangat sering pula kemarahan atau kekecewaan Rakyat terabaikan begitu saja. Masalah ini seharusnya tidak perlu berlarut menjadi polemik bila pimpinan DPR memahami masalah yang dihadapi Rakyat dan segera memutuskan pembatalannya.

Hal pertama adalah alokasi anggaran yang tidak pada prioritasnya. Bertentangan dengan argumentasi pendukung, kalangan DPR yang menolak pembangunan gedung baru mengatakan bahwa fasilitas yang dimiliki DPR sekarang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kerjanya. Bahkan mungkin telah lebih dari cukup. Biaya yang sangat besar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, rumah sakit dan puskesma, atau perumahan sederhana bagi korban bencana alam. Sebagai gambaran, anggaran 1,2 triliun rupiah, dapat digunakan untuk membangun sekitar 20 ribu rumah sederhana.

Hal kedua adalah bertanya kepada Rakyat. Untuk penentuan alokasi anggaran dan perencanaan pembangunan, dalam sistem sekarang, memang tidak terdapat mekanisme untuk melibatkan Rakyat secara langsung. Oleh karena itu, pernyataan Ketua DPR Marzuki Ali, sungguh mencerminkan keadaan sebenarnya, tapi sekaligus mencerminkan betapa sempit dan terbatasnya sistem yang berjalan sekarang. Tidak hanya dalam masalah pembangunan gedung, tapi dalam masalah-masalah yang lebih luas, seperti belanja pegawai, pembayaran utang luar negeri, sampai proyek-proyek yang sering bertentangan dengan kebutuhan Rakyat. Pembangunan gedung baru ini dapat disebut sebagai salah satu proyek tersebut, yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung.

Masalah pembangunan gedung maupun fasilitas untuk DPR tentu berkaitan dengan kualitas dan kinerja DPR sendiri. Dengan gedung yang ada sekarang, kita melihat bagaimana jauhnya jarak antara DPR dan Rakyat. Pagar tinggi menjulang mengelilingi gedung dan halamannya. Rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi selalu dipersulit, sehingga tak jarang pagarnya harus dirobohkan oleh massa. Tapi tiap kali dirobohkan, pihak DPR selalu membangun pagar baru yang lebih kokoh dan lebih tinggi.

Mengapa DPR begitu takut pada Rakyat sendiri? Terlalu besarkah kesalahan yang telah dilakukan terhadap Rakyat? Di berbagai negeri demokratis lain, gedung parlamen dibuat sangat terbuka, bahkan tanpa pagar sama sekali. Politisi atau pejabat yang berada di dalamnya tidak merasa terancam dengan kondisi tersebut. Di Indonesia, pimpinan DPR maupun aparatus negara terkait perlu belajar membuka diri dan belajar menghadapi Rakyat secara langsung. Karena itu, dalam konteks fisik bangunan, yang dibutuhkan DPR sekarang bukanlah gedung baru, melainkan membongkar pagar di sekeliling DPR dan sekat-sekat birokrasi yang menghambat aspirasi Rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut