Bolivia Merdeka Dari Bank Dunia Dan IMF

Pemberontakan rakyat Bolivia pada tahun 2000 melawan korporasi multinasional, Bechtel, menempatkan isu privatisasi air dan kebijakan Bank Dunia dalam sorotan dunia internasional.

Utang Dan Penghematan

Selama 60 terakhir, beberapa perlawanan besar rakyat Bolivia menarget kebijakan ekonomi yang merusak yang dipaksakan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebagian besar perlawanan ini fokus pada penentangan terhadap kebijakan privatisasi dan langkah-langkah penghematan, seperti pemotongan belanja publik, dekrit privatisasi, pemangkasan upah, dan pelemahan hak-hak buruh lainnya.

Ketergantungan ekonomi Bolivia pada IMF dan Bank Dunia meningkat di tahun 1970-an, ketika negeri ini terjebak dalam utang massif untuk mendanai modernisasi industri pertambangan dan industri pertanian berorientasi ekspor, dan karena itu, bisa memenuhi kebutuhan bahan baku negara-negara utara dan memperkaya segelintir perusahaan transnasional di sektor tersebut.

Secara bertahap, reformasi yang didorong oleh IMF menjadi modus operandi bagi elit Bolivia: ketika kelas atas Bolivia tidak menderita akibat langkah penghematan yang didorong oleh IMF, mereka hanya punya sedikit simpati terhadap korban kebijakan tersebut.

Pada pertengahan 1980an, Bolivia mengalami krisis utang parah setelah gelombang modal asing, terutama dari Bank swasta internasional, untuk daur ulang petrodolar akibat kejatuhan harga minyak dunia pada tahun 1973-1974.

Antara tahun 1971 hingga 1981, Bolivia mendapat lebih dari 3 milyar USD melalui utang luar negeri. Sekali berutang, pemerintah Bolivia mendongak kepada IMF untuk mendapat bantuan berupa pinjaman segar, dengan ketentuan mereka harus melakukan penghematan fiskal supaya mereka bisa membayar kembali utangnya kepada kreditur swasta.

Bukannya berurusan dengan krisis pembayaran jangka pendek, IMF memaksa pemerintah Bolivia mengalihkan semua dana pemerintah dari program sosial, yang berdampak buruk terhadap pekerja berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada pelayanan publik.

“Pinjaman IMF dimaksudkan untuk mengurangi defisit fiskal melalui pemotongan anggaran, yang berujung pada pemangkasan belanja sosial,” kata Patricia Miranda LSM Fundación Jubileo yang berbasis di Bolivia kepada teleSUR.

Di Bolivia, dampak langsung kebijakan IMF selalu jatuh di pundak rakyat pedesan dan pekerja di kota, akibat dari keputusan pemerintah menerapkan tuntutan IMF, seperti menaikkan pajak pendapatan pada pekerja berpendapatan rendah.

“Kenaikan pajak pendapatan tanpa proposal reformasi alternatif menyebabkan krisis sosial terbesar di negeri ini yang pernah disaksikan,” tambah Miranda.

Hal ini ditambah lagi dengan privatisasi BUMN dan sumber daya alam, seperti gas dan air, sepanjang tahun 1990-an hingga awal 2000-an memicu pemberontakan rakyat yang menantang langsung legitimasi IMF dan Bank Dunia.

Perang Air Chocabamba

Di tahun 2000, Bank Dunia mendorong pemerintah Bolivia menjual sistim layanan air umum Chocabamba kepada perusahaan Bechtel.

Kesepakatan ini, yang dinegosiasikan di balik pintu tertutup antara Bank Dunia dan perwakilan perusahaan Bechtel, menjamin kontrol perusahaan ini terhadap perusahaan air minum kota selama 40 tahun, yang memungkinkan mereka menikmati keuntungan sebesar 16 persen setiap tahunnya.

Akibat kontrak dengan Bechtel itu, tagihan air per bulan meroket sebesar 43 persen untuk keluarga berpendapatan rendah. Protes publik dan perlawanan mulai terjadi begitu kebijakan ini diambil, yang memaksa pemerintah Bolivia membatalkan kontrak dengan Bechtel.

Kemenangan ini dianggap sebagai kemenangan pertama gerakan rakyat setelah 15 tahun kebijakan Washington Consensus dengan kebijakan penyesuaian strukturalnya.

‘Perang air Chocabamba’ pada tahun 2000 itu menyatukan rakyat miskin perkotaan, pedesaan, mestizo, dan masyarakat adat, yang kemudian berujung pada kemenangan elektoral bagi Gerakan Untuk Sosialisme (MAS) dan terpilihnya Evo Morales sebagai Presiden.

Era Baru

Lebih dari 15 tahun kemudian, hubungan Bolivia dengan IMF dan Bank Dunia berubah drastis, dimana Bolivia tidak lagi menjadi subjek dari pemaksaan kebijakan oleh kedua lembaga tersebut.

Sejak terpilihnya Evo Morales sebagai Presiden di tahun 2005, pemerintah membuat panduan baru untuk melindungi ekonomi Bolivia dari para rentenir predator, seperti IMF dan Bank Dunia.

Pemerintahan Morales mempertahankan tata-kelola ekonomi otonom sebagai komponen utama kebijakannya untuk memperbesar landasan politiknya. Karena, itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan keuangan eksternal sesuai dengan tujuan pembangunan domestik dan kebijakan fiskal pemerintah.

Di bawah Presiden Morales, manajemen resiko bencana menjadi prioritas pemerintah Bolivia, yang seringkali menjadi korban dampak perubahan iklim—yang menyebabkan bencana alam, meskipun Bolivia merupakan penyumbang emisi karbon terkecil.

Akhir November tahun lalu, pemerintah Bolivia mengesahkan UU manajemen resiko bencana, menyusul dampak banjir pada awal 2014, yang menyebabkan 50 orang meninggal, 411.500 orang korban, dan kerusakan besar yang ditaksir mencapai 384 juta USD di provinsi Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Potosi, dan La Paz.

Yang mungkin sekilas tampak seperti kembali pada kebijakan lama dalam upaya memperkuat institusi manajemen bencana, pemerintah Bolivia menyetujui pinjaman yang cukup besar pada bulan Februari dengan Bank Dunia sebesar 200 juta USD untuk manajemen resiko perubahan iklim dan bencana.

Akan tetapi, sebaimana dinyatakan oleh Miranda dari Fundacion Jubileo, perjanjian pinjaman ini memungkinkan kontrol eksekutif dan administratif pemerintah dalam distribusi dan alokasi pinjaman tersebut, yang menunjukkan saat ini mengatur kedua pihak.

Meskipun karena adanya pinjaman baru itu, utang keseluruhan Bolivia dengan Bank Dunia turun dari 37 persen di tahun 2005 menjadi 9 persen di tahun 2014.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Bolivia telah berhasil mengurangi ketergantungan pada IMF dan Bank Dunia melalui peningkatan royalti pemerintah dari cadangan hidrokarbon (sebuah kebijakan yang ditentang oleh IMF dan Bank Dunia), yang memberi pemerintah kemandirian fiskal yang memadai untuk mempromosikan model ekonomi sendiri. Saat ini negara merupakan penghasil kekayaan utama di negeri ini.

Sejak Morales menempati kekuasaan di tahun 2005, pemerintah Bolivia telah berhasil meningkatan produksi gas hidrokarbon dari 33 juta meter kubik menjadi 56 juta meter kubik pada tahun 2013, yang telah mendorong lompatan pendapatan dari hidrokarbon dari 9,8 persen di tahun 2005 menjadi 35 persen di tahun 2013. Hasilnya, sejak tahun 2006, belanja sosial untuk kesehatan, pendidikan, pensiun dan pengentasan kemiskinan telah meningkat lebih dari 45 persen.

Namun, jika harga komoditas—termasuk gas—terus jatuh, Bolivia kelihatannya diharuskan mencari sumber-sumber penerimaan fiskal alternatif untuk mempertahankan kemandirian ekonominya dari institusi semacam IMF dan Bank Dunia.

Di sisi lain, Bolivia masih bisa mengandalkan tumpukan cadangan devisanya untuk menghindari kemungkinan terburuk akibat pinjaman dari Bank Dunia dan IMF.

Keberhasilan Bolivia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sebuah kemerdekaan baru bagi sebuah negara, yang memungkinkan negara bersangkutan menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi tanpa campur tangan dari IMF dan Bank Dunia.

Nate Singham/ teleSUR 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut