Boediono Dan Koperasi

Ada yang menarik dari peringatan Hari Koperasi Nasional ke-65 di Temanggung Tilung, Palangkaraya, Kamis (12/7). Wakil Presiden RI Boediono, yang memberi sambutan pada acara ini, mengingatkan agar gerakan koperasi tidak melenceng dari semangat yang dicetuskan Bung Hatta.

Semangat yang dimaksud Boediono adalah kejujuran. Kejujuran ini, kata Boediono, diperlukan karena koperasi dibangun atas dasar kepercayaan sehingga menjadi kunci keberhasilan pembangunan koperasi. Disamping itu, katanya, nilai-nilai itu akan menyumbang pada pembangunan demokrasi di Indonesia.

Koperasi memang penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak jaman pergerakan anti-kolonial, koperasi menjadi salah satu alat untuk membangun “self help” di kalangan rakyat. “Self help” atau jiwa berdikari memang semangat pergerakan rakyat jajahan untuk keluar dari kolonialisme.

Untuk itu, dalam tulisannya yang berjudul “Koperasi dan Perekonomian”, Bung Hatta berbicara tentang penyakit “economische minderwaardigheid” atau penyakit suka rendah diri dalam perekonomian. Penyakit ini, misalnya, tercermin dalam sikap merasa tidak bisa membangun ekonomi sendiri dan selalu merunduk di bawah keunggulan ekonomi barat.

Dengan demikian, koperasi—sebagai gerakan self help—seharusnya menjadi senjata ekonomi bangsa Indonesia agar lebih berdikari. Selain, seperti dikatakan Bung Hatta, sebagai senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya. Makanya, tak mengherankan bila koperasi dianggap sebagai bentuk usaha bersama yang paling cocok dengan tradisi bangsa Indonesia, yaitu tolong-menolong.

Inilah yang menjiwai pasal 33 UUD 1945 ayat (1): perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, dalam pidatonya tanggal 6 Juni 1960 di New York, Amerika Serikat, Bung Hatta mengingatkan, dasar perekonomian rakyat Indonesia mestilah usaha bersama dan dikerjakan secara kekeluargaan. Dan, yang cocok dengan semangat usaha bersama dan tolong-menolong adalah koperasi.

Dengan demikian, koperasi mestinya punya peran sentral dalam perekonomian. Dan, pemerintah mestinya punya perhatian besar untuk membangun gerakan koperasi ini. Diantaranya: menciptakan regulasi dan kondisi yang memungkinkan koperasi bisa bertumbuh dan berkembang.

Di sinilah problemnya: salah satu hambatan, bahkan yang menghancurkan, gerakan koperasi saat ini adalah kebijakan neoliberalisme. Dan, seperti kita tahu, Boediono adalah bagian dari rezim neoliberal yang berkuasa saat ini. Selain itu, sistem kebijakan neoliberal saat ini tidak lepas dari andil dan pemikiran Boediono.

Dampak kebijakan neoliberal itu sudah sangat jelas: ekonomi rakyat, mulai dari yang menengah hingga rumah-tangga, banyak yang tergilas. Gara-gara kebijakan neoliberal itu, pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing: 92% produk teknologi yang kita pakai buatan asing, 80% pasar farmasi dikuasai asing, 80% pasar tekstil dikuasai produk asing.

Padahal, jika mau jujur, 99,9% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Termasuk di dalamnya uasaha berbentuk koperasi. Sampai sekarang ini, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 186.000. Namun, diperkirakan 70% koperasi di Indonesia tinggal papan-nama. Banyak diantara koperasi di Indonesia yang menjadi korban neoliberalisme.

Neoliberalisme juga membuat negara tidak berdaulat. Rakyat Indonesia juga akhirnya diperbudak oleh kapital asing. Lebih parah lagi, tidak sedikit kaum buruh Indonesia yang dibayar dengan upah rendah. Dengan demikian, sistim neoliberalisme ini justru gagal membuat rakyat Indonesia bersemangat “self help” atau “berdikari”.

Di sinilah problemnya: koperasi tidak lagi menjadi senjata perekonomian bangsa Indonesia untuk membangun semangat self help. Koperasi juga tak lagi menjadi strategi utama politik perekonomian bangsa Indonesia dalam kerangka memerdekakan ekonomi nasional dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut