Bocornya ‘Panama Papers’, APHR: Saatnya Sistim Perpajakan Yang Berkeadilan

Bocornya dokumen tentang penghindaran dan penggelapan pajak oleh sejumlah pemimpin politik dan bisnis di seluruh dunia, yang sering disebut “Panama Papers”, benar-benar mengguncang dunia.

Di kawasan ASEAN, kita dikejutkan dengan daftar nama-nama besar pemimpin politik dan bisnis di Malaysia, Kamboja, Thailand dan Indonesia.

Ada 11,5 juta dokumen rahasia dari firma hukum Panama Mossack Fonseca yang tersebar luas ke publik. Antara lain, mengungkapkan dugaan penyalahgunaan pajak yang dilarikan ke luar negeri oleh para pemimpin politik dan ekonomi.

Beberapa nama penting tersebut, seperti Menteri Kehakiman Kamboja dan putra Perdana Menteri Malaysia. Di Indonesia, ada nama pejabat Menteri, politisi, pengamat ekonomi dan daftar panjang nama pengusaha dan keluarganya.

Menyikapi hal tersebut, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mendesak pemerintah di kawasan ASEAN untuk menindak lanjuti informasi ini, terutama yang terkait dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan skala besar.

Selain itu, APHR juga mendesakkan perlunya memperbaiki rezim pajak secaraagar  lebih adil. Selanjutnya, Negara-negara ASEAN dituntut perlu merombak kebijakan ekonominya agar lebih melindungi warga miskin dan terpinggirkan dan memprioritaskan kepentingan publik.

“Penggelapan pajak yang dilarikan ke luar negeri harus dihentikan. Perusahaan multinasional dan individu yang menghindari pajak harus diperkarakan di negara masing-masing, ” kata Ketua APHR, Charles Santiago, melalui siaran pers yang diterima berdikarionline.com, Kamis (7/4).

Politisi sekaligus anggota parlemen dari Malaysia ini juga mengingatkan, berbagai perantara, terutama lembaga-lembaga institusi keuangan, harus diinvestigasi dan dapat dituntut.

“Korupsi mengikis misi inti hukum dan demokrasi serta terbukti melemahkan usaha untuk mengamankan keadilan dan hak asasi manusia. Menanggulangi jenis korupsi yang tersebar luas  ini sejalan dengan mempromosikan komunitas regional dan global yang lebih adil dan merata, ” tambah Santiago.

Santiago mengingatkan, kebocoran dokumen ini memberikan bukti lebih lanjut adanya kebutuhan ASEAN untuk mengambil tindakan untuk mempromosikan akuntabilitas regional dan memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh para elitnya.

“Kita perlu memiliki konsep jelas dan lebih luas tentang keadilan pajak regional. Kita perlu fokus untuk menciptakan komunitas ASEAN yang bekerja untuk memerangi, bukan memfasilitasi, jenis perilaku yang tidak bermoral seperti yang terungkap dari kebocoran informasi tersebut,” kata Santiago.

Di mata Santiago, isu ini lebih dari isu penghindaran atau dugaan penggelapan pajak, tetapi menggambarkan jenis komunitas regional dan global yang kita hadapi.

Menurutnya, sejalan dengan proses integrasi ASEAN yang sedang berlangsung, pengamanan harus terus diberikan untuk memastikan bahwa manfaat dapat secara luas dirasakan oleh publik dan para elit tidak dapat menyalahgunakan sistem untuk keuntungan pribadi mereka sendiri.

Sementara itu, Eva Kusumah Sundari, yang juga Wakil Ketua APHR, mengatakan, usulan APHR tersebut perlu direspon oleh Indonesia  mengingat bahwa dalam perpajakan Indonesia menganut prinsip World Wide Income, yaitu dari mana saja sumber penghasilannya sepanjang dia terdaftar sebagai WP Indonesia, dia harus bayar pajak nya di Indonesia.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI ini mengungkapkan, kebocoran ini juga momentum untuk memperkuat sinergitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan perbankan, perizinan usaha maupun OJK, guna membantu memperkuat kelembagaan DJP.

Dengan begitu, lanjut dia, target perolehan pajak untuk sumber pendanaan pembangunan bisa tercapai. (AJS)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut