Bicara Pilpres 2014?

Pemilu 2014 masih ada 2 tahun lebih. Perjalanan kepemimpinan nasional sekarang ini sudah terseok-seok. Sejak dilantik pada Oktober 2009 lalu, kepemimpinan nasional sekarang belum memperlihatkan kinerja positif. Tidak sedikit yang menganggap SBY-Budiono sudah gagal total.

Karena itu, ada yang menyimpulkan: pemerintahan sekarang ini tidak akan berumur lama dan bisa jatuh di tengah jalan. Penyimpulan itu tidaklah berlebihan. Sebab, belajar dari teori-teori politik, sebuah pemerintahan memasuki momen krisis ditandai dengan lahirnya kesadaran mayoritas rakyat yang melihat jelas bahwa kelas penguasa tidak lagi mampu menyelesaikan isu-isu paling mendesak bagi persoalan mereka.

Akan tetapi, di tengah hiruk-pikuk politik itu, tiba-tiba sejumlah kelompok dan partai politik sudah berbicara pemilu presiden 2014. Sejumlah nama kandidat pun sudah dimunculkan. Harian Kompas edisi Jumat, 5 Agustus 2011, malah mengulas nama-nama kandidat di halaman depan. Diantara nama-nama yang sudah disebut adalah Sri Mulyani Indrawati (SRI), Aburizal Bakrie (Golkar), Hatta Radjasa (PAN), Prabowo Subianto (Gerindra), Kristiani H Yudhoyono (Demokrat), Wiranto (Hanura), Hutomo Mandala Putra, dan lain-lain.

Ada yang mengatakan, pemunculan nama-nama capres itu terlalu dini dan kurang tepat untuk diumumkan sekarang. Alasannya, kata mereka, kepemimpinan nasional sekarang baru berjalan setengah, sehingga berbicara 2014 di saat sekarang justru akan mengganggu konsentrasi pemerintah.

Tetapi kami berpendapat lain. Kami justru berpendapat bahwa pemunculan nama-nama capres itu punya motif yang sangat jelas:

Pertama, Ini adalah upaya untuk menggiring kesadaran mayoritas rakyat, bahwa satu-satunya mekanisme pergantian kepemimpinan nasional adalah pemilu 2014, bukan dengan pergantian di tengah jalan.

Ini juga merupakan mekanisme kanalisasi terhadap upaya segelintir oposisi untuk mempengaruhi rakyat banyak agar melakukan tindakan radikal, misalnya berbicara penggulingan SBY-Budiono saat ini.

Ada kekhawatiran di kalangan mereka, kalau SBY digulingkan oleh gerakan rakyat di tengah jalan, maka kontinuitas sistem ekonomi-politiknya, dalam hal ini sistim neoliberalisme, bisa terhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, mekanisme demokrasi prosedural (demokrasi lima tahunan) dianggap jalan paling aman untuk menjaga kontinuitas sistim ekonomi-politik itu.

Kedua, Pemunculan nama-nama itu hendak menegaskan bahwa hampir semua elit politik—terutama dari unsur parpol—sudah bersepakat untuk memberi kesempatan kepada SBY-Budiono untuk berkuasa hingga 2014.

Ini adalah sebuah fakta politik yang disetujui oleh semua fraksi politik di kalangan elit di pemerintahan dan parlemen saat ini.

Ketiga, usaha untuk berbicara mekanisme pergantian kekuasaan secara damai pada 2014 mengabaikan fakta-fakta tentang kerusakan bangsa saat ini dan penderitaan rakyat yang sudah tidak ditawar-tawar lagi.

Menurut kami, jika sekarang bangsa ini memerlukan perubahan, maka sekarang juga kita harus melakukan perubahan. Kita tidak dapat menunggu lama, karena itu sama saja dengan membiarkan bangsa ini sudah hancur lebih dulu.

Kita tidak bisa membiarkan praktek imperialisme berlangsung lebih lama lagi. Kita tidak juga mau anggaran negara habis karena korupsi yang tak terkendali.

Meski begitu, kami juga tahu, berbicara perubahan sekarang bukanlah seperti membalik telapak tangan. Perubahan hanya bisa terjadi jika ada sebuah kekuatan politik alternatif yang berhasil menghimpun kehendak massa rakyat dan juga punya proposal nasional alternatif.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • muhammad hakim

    mau bikin suasana yang memungkinkan tercipta kerusuhan lagi…? apa belum cukup korban tahun 1998…? kalau para elit politik dan para pencetus gerakan massa yang jadi korban berdarah-darah, tidak mengapa. tapi kalau rakyat kecil yang miskin tidak tahu apa-apa yang jadi korban…? berhentilah ‘bermain-main’ dengan kekuatan massa. carilah alternatif lain untuk kepentingan meraih kekuasaan. otak buntu tak mendapatkan jalan keluar, kok malah massa yang ingin dikorbankan.
    Tiga paragraf terakhir, hampir tidak ada bedanya dengan ajakan penganjur reformasi tahun 1998. faktanya setelah itu..? mereka berebut jadi penguasa. cape deh…