Biaya Sekolah Yang Menjerat Leher

Walau begitu gencar pemerintah mengampanyekan pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar, dalam praktik masih ada anak usia sekolah dasar tak menikmati janji dan program pemerintah tersebut. Kasus bunuh diri Muhammad Basir, anak berusia 11 tahun dengan cara gantung diri menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan program pendididkan gratis tersebut, terlebih Muhammad Basir tinggal tak jauh dari ibu kota Negara, Jakarta, yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Seperti yang diberitakan Metrotvnews.com, Kamis, 15 Juli 2010 13:50, Muhammad Basir mengakhiri hidupnya karena keinginannya untuk bersekolah tak bisa diwujudkan oleh orang tuanya lantaran tak ada biaya. Padahal untuk mengatasi program pendidikan dasar tersebut tersedia BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Secara spesifik, BOS bertujuan untuk membantu siswa-siswa tak mampu. Anggaran pendidikan 20% yang dibanggakan pemerintah ternyata juga tak sanggup menyentuh akar rumput yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Akibatnya terjadilah kasus-kasus seperti Muhammad Basir.

Kita berharap kasus tragis yang menimpa Muhammad Basir tak meluas terlebih sekolah kini menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Anak-anak yang sudah mulai memasuki usia sekolah tentu bisa menjadi rendah diri alias malu melihat teman-teman bermain dan sebaya sudah mulai bersekolah sementara dirinya tidak. Dalam kondisi seperti itu anak-anak bisa berlaku nekad.

Pendidikan dalam hal ini pengajaran untuk mendapatkan bekal ilmu adalah hak warga Negara untuk kemudian bisa menjadi warga Negara yang dapat berperan maksimal untuk bangsa dan negara. Salah satu tujuan nasional bernegara kita adalah juga mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pemahaman bahwa bangsa ini harus semakin berilmu dan berpengetahuan setelah sanggup mengusir penjajah. Karena itu yang pokok apa yang harus dilakukan adalah mencerdaskan rakyat sebagai buah dari perjuangan melawan kolonialisme.

Kita tahu kolonialisme tak memberi kesempatan pada semua warga untuk mendapatkan pengajaran. Kemerdekaan yang juga diperjuangkan rakyat Indonesia tanpa memandang asal-usul, ningrat atau bukan, menjadikan semua warga Negara Indonesia berhak mendapat pendidikan tanpa kecuali. Itupun sudah diatur dalam konstitusi kita. Semua itu menegaskan bahwa pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan perjuangan kemerdekaan kita agar tak lagi jatuh dalam situasi penjajahan, situasi yang sudah pernah dialami bersama yaitu: diskriminasi dan pembodohan.

Kini realitas pendidikan nasional kita pun semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Pendidikan menjadi barang dagangan. Negara lepas tangan karena pendidikan diharuskan berada dalam arus liberalisasi. Wataknya pun semakin komersiil. Yang kaya bisa bersekolah di sekolah unggulan. Yang miskin silahkan memasuki sekolah apa adanya dengan bantuan BOS dan sebagainya. Kastanisasi alias diskriminasi dalam bidang pendidikan kembali terjadi.

Tentu saja dalam situasi ini, kita menuntut keseriusan pemerintah dalam menjalankan pendidikan gratis. Pemerintah melalui instansi terkait bisa saja mendata anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah karena kesulitan biaya. Tanpa birokrasi yang rumit, anak-anak usia sekolah yang kesulitan biaya tersebut dapat segera ditampung dan belajar di sekolah-sekolah yang disediakan.

Dalam kepentingan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ke depan, anggaran pendidikan perlu ditingkatkan sehingga setiap warga Negara benar-benar dapat berpartisipasi dalam pendidikan yang bermutu dan berkualitas tanpa tersekat-sekat sebagaimana kini berlangsung yang kembali mengingatkan kita pada situasi pendidikan di jaman penjajahan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut