Berkali-kali Tergusur, Pedagang “Pisang Epe” Memilih Melawan

Tanggal 19 maret 2011. Kantor Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik di jalan rajawali, Makassar, kedatangan dua orang tamu. Kedua orang tamu tadi langsung disambut pengurus PRD, Arham Tawarrang dan Nurjaya Ikhsan.

Dua orang tamu itu duduk di ruang tengah, dengan duduk bersila. Mereka mengaku pedagang pisang epe di samping RS Stella Maris, Makassar. “Kami baru saja digusur, bung. Mereka merampas jualan kami,” kata salah seorang dari dua orang tamu itu.

Bapak yang berbicara itu namanya Abdul Rahman, 35 tahun, sedangkan temannya bernama Usman. Keduanya baru saja digusur oleh pasukan Satpol PP, dan datang ke kantor PRD untuk mengadu.

Kepada kedua pedagang ini, Arham Tawarrang, ketua PRD Makassar, mempertanyakan alasan penggusuran itu. Rahman pun langsung menjawab: “alasannya adalah mengganggu lalu lintas kota. Setiap walikota mau lewat, kami pun harus disingkirkan.”

Para pedagang kaki lima memang banyak mendapat perlakuan tidak wajar. Selain merampas gerobak milik pedagang, Satpol PP juga menghancurkan ban dan pelek gerobak tersebut. Tidak sampai di situ, gerobak itu akan ditahan selama berbulan-bulan, dan saat diambil pun harus menyetor Rp10 ribu per gerobak.

Dan, kurang ajarnya lagi, Satpol PP hanya membolehkan para pedagang berjualan pada pukul 10.00 WITA malam hingga pukul 03.00 WITA. “Kalau menjual dari tengah malam hingga subuh, siapa yang mau beli,” kata Usman.

Diskusi malam itu tidak berlangsung lama. Semuanya bersepakat untuk membuat diskusi yang lebih formal, sekaligus menghadirkan banyak orang. “baiklah, bapak-bapak semua, PRD menyatakan siap berjuang bersama dengan pedagang. Kita rapat lagi hari minggu ini,” kata Arham.

Berkali-kali Digusur

Nasib para pedagang pisang epe ini memang sangat memprihatinkan. Sejak memulai usaha jualannya di pantai Losari, tahun 2001, para pedagang pisang epe ini sudah empat kali pindah tempat.

“Kami sempat ditempatkan di metro tanjung bunga, lalu dipindahkan ke pantai Laguna, dan selanjutnya dipindah lagi ke trotoar RS Stella Maris,” kata Abd. Rahman.

Ketika sudah menempati trotoar RS Stella Maris, pada tahun 2009 lalu, para pedagang epe sudah berkali-kali mendapat penggusuran. Sudah banyak gerobak mereka yang diambil paksa dan dihancurkan oleh Satpol PP.

Sekarang ini, malah aksi penggusuran ini makin rutin. Satpol PP menggusur pedagang pisang epe ini dua kali seminggu. “Seperti sudah dijadwal, kami selalu digusur dua minggu sekali,” katanya.

Tindakan Satpol PP ini, yang berlindung dibalik kebijakan Pemkot, telah merampas hak hidup para pedagang dan keluarganya. Profesi sebagai penjual pisang epe dilakoni untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai sekolah anak-anak, hingga kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.

Memilih berlawan

Setelah melalui sejumlah diskusi dan rapat-rapat, para pedagang pisang epe pun memutuskan untuk melakukan perlawanan. Sedikitnya 22 orang pedagang pisang epe yang masih bertahan, telah menyusun barisan perlawanan.

Siang tadi, 22 maret 2001, sekitar pukul 10.00 WITA, bersama dengan massa PRD, para pedagang pisang epe melancarkan aksi protes ke kantor DPRD makassar.

Dengan membawa bendera bintang gerigi dan sejumlah poster tuntutan, para pedagang berbaris di sepanjang jalan Andi Pettarani hingga kantor DPRD. “Hari ini, kawan-kawan, kita tunjukkan bahwa kita juga manusia, tidak terima jika ditindas terus-menerus oleh mereka,” kata seorang pedagang, Usman, yang bertindak sebagai korlap aksi ini.

“Semut pun kalau diinjak, pasti akan melakukan perlawanan,” teriak seorang pedagang saat sedang memasuki kantor DPRD.

Arham, mewakili PRD makassar, menilai tindakan penggusuran itu sebagai cerminan sistim neoliberal yang sementara ini berkuasa di Indonesia. “Neoliberalisme telah menciptakan pengangguran, melahirkan sektor informal, tetapi juga menindas mereka dan membuat mereka mati kelaparan.”

Pernyataan Arham dibenarkan oleh Babra Kamal, ketua PRD Sulsel, yang menyebut angka sektor informal di Indonesia sudah mencapai 70%. “Jika sektor informal sudah menghidupi mayoritas rakyat, gara-gara pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja, kenapa mereka harus digusur lagi.”

Sesampainya di kantor DPRD, para pedagang pun meminta dipertemukan dengan anggota DPRD. “anggota DPRD harus merespon tuntutan para pedagang, yang menjadi korban dari kebijakan Pemkot yang tidak pro-rakyat,” ujar Wahida, aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulsel.

Mereka pun diterima di ruang aspirasi oleh dua anggota DPRD: Nuriyanto Liwang (komisi D DPRD dari Demokrat) dan Imran Tenri Tata (Komisi A dari Golkar). Kepada para pedagang, kedua anggota DPRD ini mengaku hanya menampung aspirasi dan berjanji meneruskannya kepada pihak terkait.

Abd. Rahman, pedagang pisang epe dan juga anggota PRD, meminta agar DPRD bekerja cepat untuk merespon tuntutan mereka. Sebab, jika terlambat, kehidupan ekonomi mereka akan semakin sulit dan terlunta-lunta.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut