Berjalan Tanpa Rencana

Zaman Bung Karno, kita punya Rencana Pembangunan Semesta Berencana. Dengan konsep itu, Bung Karno merancang pembangunan dalam lima tahun mendatang. Kemudian, rencana itu dikonkretkan dalam bentuk blue-print dan target-target dalam setiap tahapan pembangunan tersebut.

Pada zaman orde baru, kita juga mengenal konsep Repelita. Repelita pertama diluncurkan 1969 dan berakhir 1974. Pada tahap ini, Orde Baru menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Memang, karena penyakit dalam birokrasi orba itu, akhirnya banyak dari rencana itu yang kandas di tengah jalan.

Dengan adanya rencana, pemerintah tidak gagap melihat masa depan. Mereka juga lebih imun terhadap berbagai gejolak global. Setidaknya, kalau terjadi goncangan, mereka sudah punya pegangan dan target-target.

Sayangnya, sejak pasca reformasi hingga SBY sekarang ini, pemerintah tampaknya tidak punya rencana pembangunan kedepan yang jelas. Kalaupun ada, itu hanya konsep di atas kertas, kurang tersosialisasi, dan tidak menyangkut rakyat. Akibatnya, kita terjerembab dalam alam ketidakpastian.

Yang terdengar gegap-gempita adalah gembar-gembor. Misalnya, SBY menargetkan tahun 2025 mendatang Indonesia masuk dalam 10 besar negara maju. Pendapatan per-kapita direncanakan melebihi 15 ribu USD. Sedangkan PDB ditargetkan melebih 4 triliun dollar. Inilah long term vision Indonesia versi SBY.

Untuk mencapai itu, SBY mengandalkan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Ada tiga pilar utama MP3EI ini: (1) mempercepat dan memperluas pembangunan di enam koridor dalam 22 kegiatan ekonomi; (2) membangaun infrastruktur connectivity (integrasi ekonomi); dan (3) pengembangan Center of Excellence di setiap koridor ekonomi melalui pengembangan SDM dan iptek.

Di atas kertas, konsep itu begitu gagah. Namun, begitu kita melongok ke substansinya, proyek MP3EI ini tak lebih dari proyek-neokolonialisme. Dengan membagi potensi ekonomi Indonesia dalam enam koridor, MP3EI tak lebih dari strategi untuk mempermudah kapital asing mengeruk kekayaan alam dan potensi ekonomi Indonesia.

“Master Plan” ala SBY ini masih menyandarkan diri pada kapital asing. Alhasil, dominasi asing dalam perekonomian nasional cukup kuat. Sebagian besar sektor strategis kita, termasuk energi, dikuasai kapital asing. Akibatnya, energi tersebut tidak bisa dipergunakan untuk melayani kepentingan nasional. Ambil contoh: kita punya gas yang melimpah, tetapi PLN justru kekurangan pasokan gas. Ini menganggu program elektrifikasi kita.

Lagi pula, Bung Hatta sudah pernah memperingatkan, kalau kita mau menjalankan industrialisasi yang berhulu pada kesejahteraan rakyat, maka kapital-nya tak bisa mengandalkan dari luar. “Kalau kapitalnya dari luar, tampuk produksi akan dipegang oleh pihak luar,” kata Bung Hatta.

Selain itu, kata Bung Hatta, pedoman kapital asing itu adalah keuntungan. Hal ini, tentu saja, berlawanan dengan cita-cita politik perekonomian kita: kemakmuran bersama. Karena motif kapital asing adalah keuntungan, maka sasaran mereka pun adalah sektor-sektor yang menguntungkan.

Bagi kami, MP3EI itu bukanlah sebuah masterplan. Kami menganggap MP3EI tak lebih sebagai bentuk geopolitik investasi. Ini adalah cara mempermudah, dengan pemetaan potensi ekonomi berdasarkan koridor, kapital asing datang mengeruk kekayaan alam bangsa Indonesia.

Disamping itu, krisis kapitalisme permanen terus mengintai dunia. Integrasi ekonomi secara global juga mengubah watak krisis. Meminjam kata-kata Venkatesh Athreya, ekonom progressif India, kalau Amerika bersin, kita bukan hanya terkena cipratan air tetapi juga  tertular langsung demam-nya.

Karena itu, kita harus punya strategi ekonomi. Strategi ekonomi ini berpijak pada pasal 33 UUD 1945. Strategi ekonomi ini harus mengkonsentrasikan seluruh potensi ekonomi dan sumber daya nasional agar sejalan dengan cita-cita politik perekonomian kita. Artinya, praktek dominasi asing dalam lapangan ekonomi harus diakhiri.

Disamping itu, agar kita tidak linglung, harus ada perencanaan ekonomi yang tepat dan terukur. Dengan adanya perencanaan, sumber daya nasional bisa digunakan dengan efisien dan punya sasaran yang jelas. Kita juga bisa menggunakan anggaran belanja secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut