Berjalan Tanpa Ideologi

Indonesia adalah negara yang punya tujuan. Kita mengenal tujuan nasional kita dengan ungkapan kata yang padat dan jelas: masyarakat adil dan makmur. Sejauh ini, dalam ingatan kami, belum pernah ada penggantian atau penguburan terhadap cita-cita nasional tersebut.

Sementara itu, sebagai bangsa yang hidup di tengah realitas konkret, kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. Bangsa adalah himpunan banyak orang, yang tersusun dalam berbagai identitas kesukuan, keagamaan, aliran politik, dan lain-lain. Tanpa adanya persatuan nasional, termasuk didalamnya persatuan cita-cita, maka sulit untuk berfikir bahwa bangsa ini bisa berumur panjang.

Selain itu, kita juga harus menyadari kenyataan lain: kita hidup di tengah pergaulan dunia yang tidak netral, yang penuh dengan benturan kepentingan. Tanpa adanya sebuah pijakan, semisal kepentingan nasional, mana mungkin kita bisa bermain dengan selamat dalam perbenturan kepentingan global tersebut.

Dengan melihat dua kenyataan di atas, kami berfikir bahwa bangsa ini tetap butuh sebuah arah (direction): kemana kita menuju dan jalan mana yang cocok dengan tujuan yang hendak dicapai itu. Karena itu, kita pun seharusnya masih memiliki sebuah pijakan atau konsepsi nasional sebagai pegangan kolektif sebagai satu bangsa.

Karena itu, bagi kami, bangsa ini tetap butuh sebuah pijakan ideologi. Bangsa kita, secara mentalitas, harus punya “ideologi nasional”. Dengan pijakan semacam ini, bangsa Indonesia yang beratus-ratus juta ini bisa memiliki cara pandang yang sama dalam melihat ke depan. Meskipun, dalam prakteknya kemudian, cara melangkah atau mewujudkan cita-cita itu melahirkan banyak tawaran jalan.

Dalam beberapa puluh tahun terakhir, terutama sejak orde baru hingga sekarang, bangsa Indonesia seolah berjalan tanpa arah yang jelas, bahkan tidak punya pijakan ideologi yang jelas. Meskipun pancasila masih diakui sebagai ideologi nasional, tetapi praktek penyelenggaraan negara justru mengalah kepada idelogi lain: kapitalisme.

Terlebih dalam 10-an tahun terakhir, Indonesia praktis dikelola tanpa ideologi dan tanpa arah yang jelas hendak mau kemana. Dalam kurun waktu itu pula bangsa kita menjadi mangsa yang diperebutkan oleh negeri-negeri imperialis: predator yang tidak pernah mengenal kata puas saat menghisap kekayaan alam dan sumber daya ekonomi bangsa lain.

Ada yang lucu dengan pendapat orang mengenai pengelolaan negara di era modern atau abad 21 ini. Katanya: dengan kolapsnya eropa timur dan Uni-Soviet (yang dianggap pertanda bangkrutnya ide sosialisme), maka sudah saatnya negara dikelola di atas model scientific based society. Di sini, jargon-jargon abstrak seperti profesionalisme, transparansi dan efektivitas kerja dianggap cocok untuk mengelola pemerintahan di mana-saja.

Ideologi tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan, katanya, adalah tenaga professional yang mengusai tata-kelola modern (ala perusahaan) dan pintar memanfaatkan celah dari perkembangan global. Maka, pintu-pintu jabatan di pemerintahan pun, khususnya di eksekutif, diserahkan kepada kaum professional ini. Kami jadi ingat pesan Bung Karno: “..tentu saja keahlian adalah perlu. Tetapi keahlian saja, tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar, tidak akan dapat mencapai tujuannya.”

Politik pun direduksi sedemikian sempitnya: politik elektoralis lima tahunan. Ruang politik pun makin dipersempit: hanya sebatas diruang-ruang parlemen, eksekutif, dan yudikatif. Sementara itu, politik kewargaan (citizenship) sengaja dimatikan (didepolitisasi) dan dipaksa takluk dihadapan disiplin pasar.

Praktek pengelolaan negara tanpa ideologi ini berdampak serius pada perumusan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas keberpihakannya. Sebagai missal: seorang menteri lebih sibuk memikirkan bagaimana supaya karyawannya bisa berbahasa Inggris dengan fasih, ketimbang memikirkan cara penyelamatan produk industri dalam negeri dan produk pertanian lokal.

Pengelolaan negara tanpa ideologi ini juga nampak dalam berbagai kejadian memilukan akhir-akhir ini: mulai dari pengelolaan sumber daya ekonomi yang tidak memihak kepada kepentingan nasional dan rakyat, penegakan hukum yang tunduk kepada kuasa kaum berduit, dan sikap diam negara terhadap berbagai praktek diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum minoritas.

Kehampaan ideologi ini makin terasa dengan hilangnya kepekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyat. Kita bisa melihat betapa tidak kenal malunya seorang Presiden menggelar pesta pernikahan mewah di tengah kemiskinan rakyatnya. Atau, betapa “kemewahan” menjadi gaya hidup hampir semua pejabat di negeri ini. Kita seolah-olah menemukan pejabat atau penguasa tanpa “urat malu” lagi.

Dalam proses itu, kita mestinya menyadari bahwa proses pengelolaan negara tanpa ideologi ini telah melahirkan tipe “pemimpin yang sengaja membangun jarak dengan rakyatnya”. Kita menemukan sebuah keadaan yang sangat miris: seorang pemimpin hanya butuh rakyat saat pemilu, tetapi setelah proses electoral selesai, sang pemimpin berjalan tanpa rakyatnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut