Berbicara Soal Regulasi Lembaga Survei

Perdebatan mengenai pengaturan lembaga survei pemilu saat ini sedang menjadi sorotan hangat berbagai pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah  membuat Peraturan KPU (PKPU) nomor 23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang di dalamnya mengatur soal lembaga survey untuk pemilu 2014.

Regulasi lembaga survei pemilu memang dapat dilakukan oleh KPU sesuai dengan Pasal 247 Undang-Undang No. 8/ 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang terdiri dari 6 (enam) ayat. Berdasarkan materi pasal tersebut, KPU menekankan bahwa pengumuman lembaga survei atau jajak pendapat dilarang dilakukan pada masa tenang, lembaga survei wajib mendaftar ke KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, sumber dana yang jelas, metodologi yang digunakan dan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu, serta pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Jika melanggar ketentuan-ketentuan tersebut merupakan tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 317 UU No. 8/2012 tentang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Hanya mengenai pendaftaran lembaga survei ke KPU yang tidak ada sanksinya.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, memang lembaga-lembaga survei kian gencar memasuki ruang opini publik dengan mengumumkan hasil-hasil survei dengan metodologi yang berbeda-beda. Para politisi atau pengamat politik seringkali mewacanakan hasil-hasil survei itu menurut pendirian dan perspektif politik masing-masing yang tentu saja membuat lembaga-lembaga survei senang bukan kepayang, karena hasil kerja mereka tak hanya dimuat satu kali di media-media massa, tetapi berulang kali dibahas.

Semua bentuk komunikasi politik itu merupakan salah satu ciri kehidupan demokrasi yang semakin menunjukan dinamika tersendiri saat menjelang babak penentuan tahap demokrasi elektoral. Jadi tidak ada yang salah atau keliru dengan survei beserta publikasinya sebagai praksis demokrasi. Hasil-hasil survei pasti memperoleh tanggapan terbuka atau menjadi bahan diskusi bahan internal parpol, dapat juga membuat gusar parpol yang peringkatnya tergusur diluar kalkulasi politik obyektif, bahkan menyeberangi probabilitas dalam realitas politik.

Dalam keadaan itu, survei politik menjadi bagian tak terpisahkan dari poltik survei dengan muatan aneka kepentingan, mungkin kepentingan politik situasional, dapat juga semata-mata kepentingan bisnis. Di samping itu, jajak pendapat pasti berguna untuk mengukur tingkat dukungan publik, walaupun dalam hal pemilu tingkat popularitas tokoh politik atau parpol tertentu tidak selalu berkorelasi dengan tingkat elektabilitas.

Dalam demokrasi modern, lembaga survei tidak harus dibatasi ruang geraknya, oleh karena secara teoritik,  komunikasi  dalam sistem politik  selalu melibatkan aktor-aktor politik yang dipilih (elective political actors) dan organisasi-organisasi atau aktor politik yang tidak dipilih melalui pemilu (non elective political actors), seperti kelompok-kelompok penekan, organisasi publik, sektor bisnis dan sebagainya, yang melakukan interaksi politik serta mewacanakannya kepada publik khususnya pemilih melalui media massa.

Juga dalam sistem politik demokrasi, terbuka kemungkinan lembaga survei pemilu menjadi bagian dari kelompok penekan (pressure groups), sektor bisnis atau organisasi publik.

Dalam PKPU No. 23/2013, lembaga survei sebagai bagian dari partisipasi masyarakat diharuskan ‘tidak memihak’. Saya kira, dalam  era terbuka seperti sekarang ini, lembaga survei pemilu dapat bersifat independen, namun juga sama sekali tidak terlarang untuk menjadi ‘partisan’, sebagai bagian dari pertarungan wacana dalam konteks  pemenangan pemilu. Lembaga semacam itu akan terusir dengan sendirinya dari medan interaksi wacana pemenangan pemilu, apabila kinerja mereka menyimpang dari kaidah dan metode survei yang baku, serta tidak mampu mengedepankan pertanggungjawaban publik.

Oleh karena itu, KPU dalam hal mengatur lembaga survei, jajak pendapat, penghitungan cepat atau nama lainnya, harus jeli, cermat, adil, proporsional, tidak mengekang kebebasan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sesuai amanah konstitusi kita dan lain sebagainya. Yang diperlu diatur bagi lembaga-lembaga survei dalam pemilu 2014 adalah di masa tenang, dan di hari H. Sebetulnya, survei politik sejatinya tidak perlu harus menjelaskan disain riset atau metodologi survei secara rinci pada publik, oleh karena bukan bagian dari kegiatan akademik. Namun karena hal tersebut telah diatur oleh UU Pemilu sekarang, berikut dengan sanksi-sanksinya, maka lembaga-lembaga survei, penghitungan cepat, jajak pendapat dan sejenisnya harus patuh terhadap apa yang sudah digariskan oleh Undang-Undang. Sehingga dalam hal ini KPU jangan terpaku oleh tafsir baku UU Pemilu secara tekstual, karena berpotensi meredupkan nilai-nilai demokrasi yang sedang berkembang dengan segala dinamikanya di tanah air.

Girindra Sandino, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut