FPR : Presiden SBY Harus Bertanggung Jawab Atas Kasus Ruyati

Front Perjuangan Rakyat (FPR) menuntut pemerintahan SBY bertanggung-jawab atas kasus hukuman pancung terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI) di Arab Saudi, Ibu Ruyati Binti Satubi, pada tanggal 18 Juni lalu.

Dalam siaran persnya, koordinator FPR, Rudi HB Daman, menganggap pemerintah tidak melakukan pertolongan. Padahal keluarga Ruyati sudah mengetahui kasus ini sejak Januari 2010 dan sudah meminta pertolongan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri serta BNP2TKI.

Menurutnya,  kasus hukuman mati ini adalah bukti nyata lemahnya posisi tawar pemerintah Indonesia di hadapan negara-negara penerima buruh migran. “Rezim SBY gagal melakukan diplomasi tingkat tinggi dalam mengatasi kasus Ruyati ini.”

Berbeda dengan apa yang pernah dilakukan pemerintahan Gus Dur. Ketika itu, Gus Dur berhasil menggunakan jalur diplomasi untuk mencegah eksekusi mati terhadap seorang buruh migran Indonesia, Siti Zaenab.

Begitu pula dengan kasus Adi Asnawi, buruh migran yang terancam eksekusi mati di Malaysia, berhasil diselamatkan melalui jalur diplomasi.

Belum Ada MOU Antara Indonesia dan Arab Saudi

FPR juga menganggap pemerintahan SBY telah melakukan pelanggaran atas konstitusi UUD 1945 dan juga UU no 39 tahun 2004.

Dalam UU Nomor 39 tahun 2004 disebutkan, “Pemerintah hanya boleh menempatkan TKI di negara-negara yang sudah menandatangani MoU penempatan dan perlindungan TKI.

Akan tetapi, melihat kepada fakta yang ada, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi belum memiliki MOU seperti yang dimaksudkan. “Jadi selama ini dari tahun 2004 sampai 2011 pemerintah kemana saja dan apa yang dikerjakannya,” tegasnya.

FPR juga menganggap kasus hukuman pancung kepada Ruyati sebagai tindakan illegal killing.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut