Belajar Koperasi Ke Venezuela

Dulu, siapa mau belajar koperasi, datanglah ke Skandinavia (Denmark, Swedia, dan Norwegia). Bung Hatta melakukan hal itu pada tahun 1925. Sekarang, anda bisa belajar koperasi di negara-negara Amerika Latin. Khususnya: Venezuela!

Venezuela sedang menjalankan revolusi. Menariknya, dalam kerangka revolusi di lapangan ekonomi, Chavez telah menekankan koperasi sebagai salah satu alatnya. Bagi Venezuela, salah satu aspek revolusi adalah demokrasi ekonomi. Dan, salah satu wujud demokrasi ekonomi ini adalah pemilikan alat-alat produksi di tangan rakyat. Koperasi adalah salah satu alatnya.

Sebelum Chavez berkuasa di tahun 1998, jumlah koperasi di Venezuela hanya 762 unit. Sebagian besar koperasi dilibas oleh kebijakan neoliberal di bawah pemerintahan Carlos Andres Perez. Ia menjadi Presiden Venezuela selama dua periode: 1974-1979 dan 1989-1993. Dalam dua dekade di bawah rezim neoliberal, PDB Venezuela meluncur bebas ke bawah. Kesenjangan sosial melebar. Hampir 80% penduduk hidup dalam kemiskinan dan separuh angkatan kerja terlempar ke sektor informal.

Chavez berkuasa pada tahun 1998. Setahun kemudian, tepatnya 1999, sebuah konstitusi baru sudah dibuat: konstitusi Bolivarian. Bagi rakyat Venezuela, konstitusi Bolivarian telah mengembalikan hak-hak rakyat Venezuela. Tak hanya itu, konstitusi juga menjamin partisipasi rakyat dalam ekonomi dan politik.

Konstitusi Bolivarian menjamin setiap rakyat Venezuela, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam memutuskan, mengeksekusi (menjalankan), dan mengontrol kebijakan publik. Pada pasal 118 dan 308 ditegaskan, negara harus aktif mempromosikan dan melindungi koperasi.

Tahun 2001, Chavez mulai meluncurkan program koperasi. Ia mengeluarkan UU khusus soal koperasi, dimana koperasi diletakkan sebagai alat inklusi sosial. Lalu, pemerintah mulai menggelontorkan pinjaman tanpa bunga dan menghapus pajak untuk koperasi.

Berkat UU itu, koperasi langsung tumbuh di Venezuela: hampir 1000-an koperasi pada tahun 2001, dan kemudian meningkat menjadi 2000-an tahun berikut. Lalu, pada tahun 2003, koperasi Venezuela sudah berjumlah 8000-an.

Di bidang pertanian, koperasi juga dipromosikan. UU pertanahan disahkan pada tahun 2001, dan itu memberikan legitimasi hukum kepada rakyat untuk menduduki tanah-tanah kosong di seluruh negeri. Pada awalnya, ketika rakyat menduduki tanah-tanah itu, tuan tanah dan milisi bersenjata melawan. Banyak petani yang menjadi korban. Pemerintah pun turun tangan untuk mengatasi hal itu.

Begitu petani berhasil menduduki tanah, pemerintah mendorong mereka segera membentuk koperasi-koperasi. Pada tahun 2004, ada 945,517 orang petani yang sudah bergabung dalam asosiasi koperasi. Lalu, 5 juta hektar tanah didistribusikan kepada 116.000 keluarga petani di dalam koperasi.

Pada tahun 2004, pemerintahan Chavez meluncurkan program Misión Vuelvan Caras, yakni sebuah program yang berusaha memfasilitasi rakyat Venezuela agar bisa berproduksi dan keluar dari kemiskinan. Program ini juga melatih jutaaan rakyat Venezuela agar mereka punya keterampilan dan pengetahuan.

Sebagian besar alumnus dari Misión Vuelvan Caras didorong untuk mengorganisir uni-unit produksi di komunitasnya. Alhasil, puluhan ribu koperasi baru pun berdiri. Pada tahun 2007, program ini diubah menjadi “Mission Che Guevara”. Selain menekankan pendidikan, Mission Che Guevara juga mendorong pesertanya untuk memahami konsep Perusahaan Produksi Sosial (EPS), yakni sebuah pengorganisasin unit produksi yang berorientasi sosial (rakyat), partisipatif, dan demokratis.

Antara Maret 2004 hingga Agustus 2007, “Mission Che Guevara” menghasilkan 670 ribu luluasan. Dan, sekalipun tidak ditekankan untuk membangun koperasi, luluasan itu telah membangun lebih dari 10.000 koperasi baru.

Pada tahun 2004, pemerintahan Chavez juga membentuk kementerian khusus untuk menangani ekonomi rakyat, yaitu Kementerian Ekonomi Kerakyatan (MINEP). Kementerian inilah yang mempromosikan pembangunan usaha mikro, koperasi, dan unit-unit produksi mandiri lainnya. Mereka pula yang menyalurkan kredit, melatih (melalui program Misión Vuelvan Caras), dan lain-lain.

Meski demikian, seperti diakui SUNACOOP (lembaga pengawas koperasi), proyek koperasi di Venezuela masih terbelit banyak hambatan, seperti kurangnya pemahaman soal nilai-nilai ideologis koperasi, kemampuan administrasi, pengambilan keputusan yang tidak demokratis, dan lain-lain.

Venezuela memang tak mau membangun koperasi abal-abal. Seperti kritik marxis terkenal Jerman, Rosa Luxemburg, koperasi tak bisa diharapkan sebagai alternatif terhadap kapitalisme. Sebab, kata dia, koperasi tidak menentang kapitalisme dalam praktek ekonominya (koperasi tetap beroperasi dalam pasar berbasikan permintaan dan penawaran pasar, mengejar keuntungan, dan ada kompetisi).

Venezuela tak mau konsep koperasi itu. Karena itu, Venezuela mempromosikan koperasi alternatif, yang berbasiskan partisipasi, demokrasi di tempat kerja, dan menempatkan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai prioritas. Karena itu, sebagian besar koperasi diintegrasikan dalam dewan-dewan komunal.

Koperasi sedang tumbuh di Venezuela. Pada tahun 2008, jumlah koperasi di Venezuela sudah mencapai 62,879, yang menghimpun 873,000 anggota. Ini dianggap yang terbesar di Amerika Latin.

Ini baru awal dari sebuah kesuksesan. Banyak kesulitan dan tantangan pula yang menyertainya. Chavez percaya pada kata-kata gurunya, Simon Bolivar: Jika kita tidak mencoba, maka kita telah membuat kesalahan. Dan Venezuela sudah mencobanya!

Kusno, anggota biasa Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Herry Dim

    ya, ini yang mestinya berjalan untuk menghentikan kapitalisme… modal/kapital/pusat orientasinya bukan uang melainkan sabar, setia, tak tergiur hedonis, anti-korupsi, dan memiliki kesadaran hidup kooperatif alias tidak mementingkan diri sendiri.
    Dengan modal itulah alat dan produksi dijalankan, dengan itu pula pasar dihidupkan, dan dengan itulah pola hidup tumbuh dan bahagia bersama diwujudkan.
    Modal yang intinya berkenaan dengan mentalitas, itu kini di Indonesia sudah hampir seluruhnya rontok.
    Anak-anak kita sejak brojol lahir (terutama melalui tv) sudah digiring masuk ke dalam kehidupan hedonis sebagai gerbang kapitalis yang paling menggiurkan. Sejaj brojol telah dicetak untuk menjadi ‘benda’ kapitalisme ketiga (konsumtif).