Bea Impor Beras Diusulkan Nol

Berita buruk datang dari sektor pertanian. Pihak Bulog sudah mengusulkan kepada Departemen Keuangan agar bea masuk beras dibuat nol. Alasan utama penerapan kebijakan ini adalah untuk meredam tingginya harga beras di dalam negeri, yang menurut pihak Bulog, telah menyulitkan para konsumen.

Ini dapat diibaratkan dengan pepatah yang mengatakan, “buruk muka, cermin dibelah.” Kesalahan membangun ekonomi di dalam negeri, termasuk ketahanan pangan, kemudian dilemparkan kepada petani. Untuk menstabilkan harga di dalam negeri, pemerintah justru memilih jalan impor. Ini sama saja dengan melemparkan minyak tanah ke tengah kobaran api.

Selain faktor alam, yang selalu menjadi rujukan pemerintah, penyebab tingginya harga beras di dalam negeri disebabkan oleh mahalnya biaya produksi pertanian dan penyerahan distribusi beras kepada mekanisme pasar. Atas saran dari WTO, pemerintah Indonesia telah memulai pemangkasan subsidi untuk petani. Selain itu, pemerintah gagal untuk memodernisasi sektor pertanian, dan juga tidak bisa menghubungkan sektor pertanian dengan industri.

Jika dilihat lebih jauh lagi, tingginya harga beras di pasar dalam negeri sama sekali tidak berkorelasi dengan peningkatan pendapatan petani. Artinya, tingginya harga beras ini disebabkan oleh permainan pasar, disamping soal ongkos produksi yang sudah disebutkan di atas.

Data resmi dari BPS pada tahun 2007 menyebutkan bahwa sebagian besar orang miskin di Indonesia masih berasal dari pedesaan, dan umumnya mereka bekerja di sektor pertanian. Disebutkan pula bahwa sebanyak 72 persen kelompok petani miskin adalah dari subsektor pertanian pangan. Saya yakin bahwa data ini belum banyak berubah, bahkan mungkin lebih parah.

Lalu, apa motif sesungguhnya di balik kebijakan penghapusan bea impor beras ini? Sejak 1 januari 2007, tanpa diketahui secara luas, perdagangan negara-negara ASEAN telah dimasukkan dalam skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT). Skema ini mengharuskan bea masuk (BM) untuk barang impor dari sembilan negara anggota ASEAN menjadi nol persen (0%). Indonesia masuk dalam skema ini, dan secara sadar telah memilih mengorbarkan sektor pertaniannya.

Disamping itu, sebagai pengikut setia WTO, Indonesia berkeinginan menyamakan harga beras di dalam negeri dengan pasar internasional. Dengan begitu, proses pengadaan dan distribusi beras Indonesia akan sangat bergantung pada mekanisme pasar internasional. Ini merupakan situasi yang sangat berbahaya, sebab pada suatu hari nanti Indonesia bisa berhadapan dengan harga pangan dunia yang tinggi.

Jelas sekali bahwa kebijakan ini akan menghapus ketahanan pangan nasional. Karena beras impor akan membanjiri pasar dalam negeri, maka produksi beras dalam negeri pun akan anjlok. Ini hanya akan membuat pengangguran meluas di desa-desa, lahan pertanian akan terbengkalai, dan masalah sosial baru akan muncul. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa soal beras juga menyangkut soal yang sangat vital. Jika persoalan perut kita digantungkan kepada asing, bagaimana kita bisa menjalankan politik yang mandiri?

Dan, dengan menghancurkan sektor pertanian, Indonesia akan kehilangan kaki tumpuan untuk membangunan industrinya. Sebab, pengalaman menunjukkan bahwa proyek industrialisasi pada awalnya dibiayai oleh surplus dari pertanian, dan industri yang pertama kali dibangun adalah industri olahan produksi pertanian.

Apa yang harus dilakukan pemerintah? Selain memaksa pemerintah turun tangan dalam mengontrol distribusi dan harga beras, kami juga menganjurkan untuk membenahi kembali sektor pertanian Indonesia. Petani perlu dibantu dengan dukungan teknologi, modal, dan jaminan pasar. Juga, tidak bisa dilupakan, pemerintah harus melindungi akses tanah oleh petani penggarap dan menyelesaikan berbagai konflik agraria yang merugikan petani.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hinu Endro Sayono

    Dulu, namanya KOLOGNAS (Komando Logistik Nasional) dengan tugas pokok menjadi penyedia kebutuhan pokok rakyat secara nasional. Itu zaman Bung Karno.
    Di zaman Suharto -Orde Baru- namanya diubah menjadi BULOG (Badan Urusan Logistik). Akhirnya, menjadi BUMN. Yah, sekedar pedagang biasa sebagaimana lazimnya pedagang yang ada dengan tujuan ‘memupuk laba’.

    Sekarang, ‘turun derajat’ hanya sekedar menjadi sejenis makelar pedagang asing saja. Tetapi monopoli.
    Persis zaman VOC atau Kompeni.

  • Mustofa Asha

    GUAAAAAWATTT.
    MAKIN ANCUR AJA PETANI KITA JIKA PEMBEBASAN BEA MASUK IMPORT BERAS DIBERLAKUKAN, PADAHAL SELAMA INI KEBIJAKAN PEMERINTAH KURANG BERPIHAK PADA PETANI KITA.
    AMBILAH CONTOH SOAL PUPUK MISALNYA,BORO-2 MEREKA DISUBSIDI, MAU BELI KONTAN SAJA MEREKA HARUS MENGANTRI, ITUPUN TEKADANG TAK KEBAGIAN.
    ANCUUUUUUURRRRRRRRR MINE DEH.
    BELUM LAGI JIKA SUBSIDI BBM BENAR-2 DICABUT, PADAHAL PENCABUTAN SUBSIDI BBM SAMA ARTINYA DGN KENAIKAN HARGA BBM, SE
    DANGKAN KENAIKAN HARGA BBM SELALU DIIKUTI OLEH KENAIKAN HARGA-2 KEBUTUHAN YANG LAIN ………….. HEMMMMMMMMM SEMAKIN BERAT AJA BEBAN HIDUP BANGSA INI
    AMPYUNNNNNNNNN DIJE