Bahaya “Pemerintahan Teknokrat”

Pada hari Rabu, 16 November 2011, Mario Monti dilantik menjadi Perdana Menteri baru Italia. Ia tidak terpilih melalui proses demokrasi, bahkan tidak mengantongi mandat satu pun suara rakyat Italia. Mario Monto sendiri adalah seorang profesor ekonomi dan pernah menjadi Komisioner Uni Eropa. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang bankir dan menjadi CEO di sejumlah bank besar.

Kejadian serupa juga terjadi di Yunani. Lucas Papademos, seorang ekonom dan bekas pemimpin Bank Eropa, juga ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru menggantikan George Papandreou yang dipaksa mundur. Penunjukan Papademos juga tidak melalui proses demokrasi apapun dan tidak pernah mendapat mandat satu orang pun rakyat Yunani.

Kedua pemimpin baru Eropa itu adalah hasil tekanan  IMF dan Bank Sentral Eropa. Dua pemimpin sebelumnya, yang kebetulan berasal dari partai politik, dianggap sangat lamban dalam merespon proposal Brussel: pemberian dana talangan dan kebijakan “penghematan” sebagai solusi mengatasi krisis.

Sebelumnya, IMF dan Bank Sentral Eropa meragukan kapasitas pemimpin-pemimpin politik Eropa dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Para pemimpin politik, yang memiliki latar-belakang politik beragam, sulit untuk mencapai konsensus dalam memutuskan satu formula bersama menghadapi krisis. Sebagian pemimpin Eropa ini masih bersikukuh membela kepentingan nasionalnya.

Sementara itu, hampir sejalan dengan situasi politik di Eropa, “segerombolan” intelektual juga berteriak perlunya menggeser jabatan pemerintahan dari tangan politisi ke tangan para teknokrat. Yang paling keras bersuara soal ini adalah seorang intelektual tak berprestasi, Busyro Moqoddas, yang juga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Busyro, jabatan menteri seharusnya tidak diisi orang partai. Alasannya, menteri dari partai politik cenderung memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan partai. Busyro mengatakan, jika ingin serius membersihkan Indonesia dari korupsi, maka jabatan menteri harus diisi oleh kalangan profesional dari kampus, LSM, dan profesional lainnya.

“Nyanyian” Busyro adalah bagian dari paduan suara global dari kalangan liberal (penganut neoliberal) untuk menjalankan proyek “de-politisasi”. Dalam paduan suara ini, politik telah dianggap sebagai sumber dari berbagai masalah, bahkan menyuburkan korupsi. Mereka juga menganggap politisi dan partai politik tak lebih dari kelompok “kaum demagog” dan pengumbar janji yang tak pernah ditepati.

Tetapi, jika kita telusuri, transfer kekuasaan dari tangan partai politik ke tangan teknokrat punya misi terselubung: menjadikan institusi politik hanya sebagai pemberi stempel terhadap berbagai keputusan-keputusan ekonomi. Kaum neoliberal memerlukan keputusan kilat dan tidak bertele-tele. Mereka membenci perdebatan panjang-panjang di parlemen dan perdebatan sengit berbagai kekuatan politik.

Dalam kasus Indonesia, proposal Busyro Moqoddas itu bermakna: serahkan jabatan politik itu kepada kaum intelektual dan profesional. Sebagian besar intelektual dan profesional ini adalah didikan barat dan mind-set berfikirnya adalah liberalisme. Dengan demikian, proyek neoliberalisme di Indonesia bisa berlangsung cepat, tanpa perdebatan panjang di parlemen dan tanpa dipangkas-pangkas anggaranya oleh oknum politisi tertentu.

Salah satu contoh dari tipe “pejabat teknokrat ini” adalah Budiono dan Sri Mulyani. Keduanya bisa mengambil sebuah keputusan kilat untuk menggelontorkan dana sebesar Rp6,7 Triliun kepada Bank Century. Dan, sebagai akibatnya, negara tiba-tiba kehilangan dana sebesar itu tanpa tahu untuk apa dan karena apa. Itulah contoh proses politik kilat yang cocok dan dikehendaki oleh para penguasa finansial dan kaum imperialis.

Dalam kasus Sri Mulyani dan Budiono, terbukti bahwa teknokrat alias intelektual pun tak kalah kotor dan korupnya. Hanya saja, para intelektual bisa membungkus aksi-aksi perampokannya dengan judul “bailout, insentif, dan lain-lain”. Lagi pula, sejak jaman orde baru hingga sekarang, sebagian besar penjual martabat bangsa dan kekayaan alam kita ini adalah kaum intelektual. Sebagian besar mendapat pendidikan di barat dan sebagian lagi dididik di Universitas-Universitas ternama di Indonesia.

Justru, kalau kita mau bertanya dengan jujur: Siapakah yang paling berdosa dalam sejarah bangsa Indonesia dan telah menjadikan bangsa ini kembali menjadi negara jajahan? maka jawabannya: aliansi militer dan kaum intelektual liberal pada tahun 1960-an. Merekalah yang menggulingkan Bung Karno atas perintah dan sokongan negeri-negeri imperialisme. Mereka pula yang mengundang kembali modal asing dan penetrasi imperialis di Indonesia. Merekalah yang mengubah bangsa ini menjadi negara jajahan kembali.

Dan yang tak kalah penting, seperti sudah disinggung dalam editorial kami berjudul “Moralitas Politik dan Korupsi”: Busyro Muqoddas menyindir dengan sangat pedas perilaku mewah para anggota parlemen. Tetapi ia lupa–atau pura-pura lupa–menyindir jutaan dollar kekayaan alam Indonesia yang setiap harinya mengalir ke negeri-negeri imperialis. Kenapa Busyro tidak menyindir Pemerintah dan Parlemen karena mengesahkan perundahangan pro-neoliberal, menyetujui pemangkasan subsidi, membiarkan anggaran pembangunan dan program sosial makin sedikit, dan sebagainya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut