Bahaya, Kalau Kabut Asap Jadi Bencana Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui banyak desakan penetapan status kabut asap menjadi bencana nasional. Namun, KLHK hingga saat ini belum mau mengiyakan permintaan tersebut.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles B. Panjaitan beralasan upaya penanggulangan sudah dilakukan skala nasional. Semua biaya dari pusat. “Jadi tidak berpengaruh status bencana nasional itu,” kata dia, di Jakarta, Senin (5/10).

Ia pun mengingatkan  peningkatan status sebagai bencana nasional akan berbahaya karena menguntungkan korporasi. Sebab, jika status bencana ini  berubah menjadi bencana nasional, nantinya seluruh tanggung jawab akan diambil alih oleh pemerintah.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, beban biaya penanggulangan dan pemulihan kabut asap seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi penyebab kebakaran.

Tak hanya itu, lanjutnya, proses gugatan hukum terhadap korporasi kasus kabut asap yang sedang berjalan otomatis akan gugur. Contoh, kasus Lapindo. Setelah jadi bencana nasional, biaya pengentasan bencana lumpur di Sidiarjo itu akhirnya jadi tugas pemerintah, perusahaannya bebas.

“Maksudnya kira-kira apa desakan ini,” ujarnya.

Hal yang sama disampaiakan oleh Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi. Ia minta agar pemerintah berhati-hati sebelum menetapkan masalah kabut asap status bencana nasional.

“Ini dikhawatirkan menguntungkan korporasi karena ada upaya pengalihan tanggung jawab,” ujarnya.

Sebelumnya, penolakan karhutla dijadikan bencana nasional juga disampaikan oleh BNPB. Sebab, UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 (2) menyebutkan penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat beberapa indikator.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menerangkan, bencana nasional dilihat dari indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

“Ketentuan penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan Peraturan Presiden (PP),” kata dia, melalui keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, dalam Draft PP, bencana tingkat lokal (kabupaten/kota) jika jumlah korban jiwa kurang dari 100 orang, kerugian kurang dari Rp 1 milyar, cakupan wilayah kurang dari 10 km2, Pemda masih mampu menangani berdasar SDM, sumberdaya finansial dan pemerintahan masih berjalan.

Sementara bencana tingkat Provinsi jika jumlah korban kurang dari 500 orang, kerugian kurang dari Rp 1 trilyun, cakupan wilayah lebih dari 1 kab/kota, pemda Provinsi masih berjalan. Sedangkan Bencana Nasional indikatornya korban lebih dari 500 orang,  kerugian lebih dari Rp 1 triliun, cakupannya beberapa kab/kota lebih dari 1 provinsi, dan pemprov dan pemkab tidak mampu mengatasinya.

Indikator yang tak kalah penting, lanjutnya, apakah keberlangsungan pemerintahan di daerah kab/kota/provinsi masih berjalan. Bupati/Walikota adalah penangggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya. Pemprov dan Pemerintah Pusat memberikan penguatan Pemkab/Pemkot. Urusan bencana adalah urusan bersama yang dalam era otonomi daerah urusan bencana juga didesentralisasikan. Artinya Bupati/Walikota menjadi penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana di wilayahnya.

“Gubernur dengan segala sumber daya yang dimiliki memberikan bantuan kepada kabupaten/kota yang terkena bencana. Daerah tetangga memberikan bantuan pada daerah yang terkena bencana. Pemerintah Pusat memberikan bantuan yang bersifat ekstrem yang tidak dimiliki daerah, baik manajerial, pendanaan, logistik dan peralatan, dan administrasi. Jadi Pemda memiliki tanggung jawab besar karena otoritas mengatur daerah dan rakyatnya dengan segala kewenangan sesuai aturan yang ada,” tambahnya.

Di Indonesia, Presiden menyatakan bencana nasional baru sekali yaitu saat tsunami Aceh 2004. Korban bencana saat itu lebih dari 200.000 jiwa tewas dan hilang. Kerugian lebih dari Rp 49 trilyun, Pemkab/Pemkot dan Pemprov Aceh dan Sumut lumpuh saat itu.

“Berdasarkan catatan sejarah kebencanaan di BNPB, hanya bencana tsunami Aceh 2004 yang dinyatakan Presiden sebagai bencana nasional. Bencana yang lain tidak ada yang diklasifikasikan sebagai bencana nasional atau ada penetapan Presiden mengenai bencana nasional,” paparnya.

Memang, dampak yang ditimbulkan asap dari karhutla tahun ini memang luas. Lebih dari 25 juta jiwa terdampak asap, ratusan ribu jiwa menderita ISPA, sekolah libur, bandara lumpuh, kerugian ekonomi dan lainnya. Tapi Bupati/Walikota dan Gubernur beserta SKPD-nya masih mampu menjalankan pemerintahan sehari-hari. Tidak lumpuh total.

“Tidak ada chaos yang menyebabkan pemerintahan lumpuh,” imbuhnya.

Pemerintah pusat, melalui BNPB dan Kementerian LHK sudah sejak awal memberikan pendampingan atau membantu Pemda. Hampir 95% pendanaan penanganan karhutla dari Pemerintah Pusat. BNPB mengerahkan 19 helikopter water bombing, 4 pesawat hujan buatan, memberikan peralatan pompa air, masker, bantuan dana operasional bagi personil di lapangan, mengerahkan 3.773 personil TNI dan 770 personil Polri dari pusat yang diperbantukan ke daerah.

Ia mengakui minimnya APBD yang dialokasikan untuk penanganan karhutla di daerah memang salah satu kendala. “Sudah tahu tiap tahun terjadi karhutla, namun tidak mengalokasikan APBD yang memadai,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, santer terdengar desakan kepada pemerintah untuk segera menetapkan kabut asap menjadi bencana nasional. Salah satu desakan tersebut diutarakan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.”Kami sangat mendorong pemerintah segera menetapkan kabut asap jadi bencana nasional, karena saya melihat pemerintah kurang serius menangani kabut asap ini,” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Tedi CHO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut