Bagaimana Perjuangan Ekuador Menghapus Utang

Sejak Agustus lalu, total utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp1900 triliun. Dalam enam tahun terakhir, hutang Indonesia telah meningkat tajam hingga 40%. SBY sendiri merupakan rejim yang doyan hutang. Tak pelak lagi, ekonomi nasional makin tersandera oleh kepentingan asing.

Dulu juga Ekuador, negara kecil di Amerika Selatan, bernasib sama dengan Indonesia. Bahkan, dalam beberapa derajat, utang Ekuador jauh lebih berat dan berbahaya dibanding Indonesia sekarang ini. Tetapi, berkat perjuangan rakyat dan presidennya yang berhaluan kiri, Ekuador kini terbebas dari jerat utang.

Ekuador sebetulnya merupakan negara terkaya di Amerika Selatan. Sejak abad ke-16, ketika Fransisco Pizarro sudah mulai menghancurkan peradaban suku Inka, Ekuador mulai jatuh ke tangan kekuasaan asing. Ini diperkuat dengan penjajahan Spanyol yang cukup lama di negeri ini.

Pada tahun 1960-an, minyak mulai ditemukan di Ekuador. Pertambangan minyak berkembang dan menjadikan negeri ini sebagai penghasil minyak nomor dua di Amerika Selatan. Tetapi, sejak itu pula, kepentingan asing bercampur dengan kediktatoran mencabit-cabit negeri ini. Ekuador diperintah dua kali oleh diktator militer: Guillermo Lara (1972-1976) dan Alfredo Poveda (1976-1979.

Begitu demokrasi dipulihkan tahun 1979, Ekuador segera jatuh ke tangan IMF dan Bank Dunia. Inilah negara pertama di Amerika Latin yang menjadi pasien IMF. Atas tekanan IMF dan Bank Dunia, Ekuador terus menerus dipaksa berhutang. Terus dan terus!

Ekuador pun mendapat predikat “pengutang berat”. Setiap tahunnya, 50% anggaran pemerintah dipakai untuk membayar utang. Kira-kira 3-4 miliar USD pertahun. Anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat pun mengecil: kesehatan hanya 4%.

Disamping itu, atas tekanan IMF dan Bank Dunia pula, Ekuador dipaksa menjalankan agenda neoliberal secara massif; memangkas subsidi, memprivatisasi perusahaan negara (khususnya minyak), dan pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel di dunia industri.

Bencana sosial pun datang. Lebih dari 80% penduduk Ekuador hidup dengan pendapatan di bawah 2 USD per-hari. Ribuan industri menengah dan kecil bangkrut. Pertanian juga mengalami kerusakan parah. Mayoritas rakyat Ekuador jadi pengangguran. Jutaan rakyat Ekuador menjadi imigran di Eropa dan Amerika Serikat.

Sebagai respon atas krisis itu, pemberontakan rakyat pun muncul di Ekuador. Hanya dalam kurun waktu singkat, tiga pemerintahan berhasil digulingkan oleh gerakan rakyat dan kaum kiri.

Pada tahun 2003, muncul Lucio Gutiérrez sebagai presiden baru. Ia merupakan hasil dari kebangkitan gerakan rakyat. Pada awalnya, Gutiérrez berbicara layaknya seorang sosialis dan menjanjikan akan meninggalkan IMF. Akan tetapi, baru saja menempati jabatannya sebagai presiden, ia sudah membuat deal baru dengan IMF. Ia bahkan melanjutkan kebijakan neoliberal para pendahulunya.

Gerakan rakyat pun kembali terpanggil untuk bangkit melawan. Seolah terinspirasi oleh keberhasilan gerakan rakyat di Argentina, rakyat Ekuador pun mengepung istana kepresidenan dan memaksa presiden Gutiérrez “kabur dengan helicopter”.

Kemunculan Rafael Correa

Begitu Gutiérrez terguling, kekuasaan diserahkan kepada wakilnya, Luis Alfredo Palacio. Palacio, yang merupakan dokter lulusan AS, tidak punya keberanian untuk melawan kepentingan IMF dan Bank Dunia.

Sedangkan rakyat mengingkan seorang politisi yang berani keluar dari jebakan “Washington”. Saat itu, Rafael Correa, yang kala itu menjadi Menteri Ekonomi di pemerintahan Palacio, muncul sebagai “pahlawan baru rakyat Ekuador”.

Correa, yang lulusan sekolah ekonomi di Eropa dan AS, tahu betul bagaimana menangani IMF dan Bank Dunia. Ketika menjadi menteri, Correa mengajukan sebuah proposal yang sangat radikal kepada IMF dan Bank Dunia. Ia memprakarsai proyek yang disebut FEIREP: stabilisasi, investasi sektor sosial dan sektor produktif, dan dana pengurangan utang publik. Inti dari proposal ini adalah bahwa keuntungan dari minyak harus dipergunakan untuk investasi produktif dan program sosial ketimbang membayar utang.

Correa menganjurkan agar 80% keuntungan minyak dipergunakan untuk membiayai kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Dan hanya 20% yang dimungkinkan untuk pembayaran utang.

Saat itu, Bank Dunia menekan pemerintahan Palacio. Jika kebijakan atau proposal Correa itu disahkan, maka Bank Dunia akan membatalkan bantuan pinjaman sebesar 100 juta USD. Pemerintahan Palacio menerima tekanan Bank Dunia. Sementara Rafael Correa menolak instruksi Bank Dunia. Ia memilih “mundur dari jabatannya” ketimbang menjadi “antek Bank Dunia”.

Pilihan politik Rafael Correa membuatnya terkenal. Rakyat juga mendengar kabar baik tersebut; seolah telah datang dewa penyelamat. Pada pemilu tahun 2006, rakyat Ekuador memilih Rafael Correa sebagai Presiden.

Gebrakan Rafael Correa

Rafael Correa memenuhu janjinya kepada rakyatnya. Begitu terpilih sebagai presiden dan menempati jabatannya, ia segera mendeportasi pejabat Bank Dunia keluar dari negerinya. Ia mengumumkan tindakan politiknya itu secara terbuka di media massa. Terakhir, ia juga mengusir paksa pejabat IMF, Bob Traa, yang dijuluki sebagai “tak diinginkan” oleh rakyat Ekuador.

Tetapi Correa memang terbilang presiden progressif. Ia menolak berpartisipasi dalam perdagangan bebas Amerika latin (FTAA), menolak memperpanjang basis militer AS di Manta, mendukung integrasi regional melalui ALBA, dan mendukung pembentukan Bank selatan.

Selama pemerintahannya, ia juga meningkatkan investasi untuk sektor produktif, progam sosial, dan perlindungan lingkungan. Ia juga berkali-kali menggelar referendum untuk menarik partisipasi rakyatnya dalam proses politik dan ekonomi.

Tetapi, ia kesulitan anggaran untuk pembangunan. Enam bulan setelah menjabat, ia pun menyetujui pembentukan komisi audit utang (Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público – CAIC). Komisi ini diberi mandat setahun, bisa ditambah jika diperlukan, untuk menguji semua kontrak utang Ekuador sejak 1956-2006.

Lembaga ini terdiri dari empat wakil dari pemerintah, enam wakil dari gerakan sosial dan organisasi rakyat, dan tiga wakil dari organisasi internasional non-pemerintah. Komisi ini hanya memerlukan waktu 14 bulan untuk menyelesaikan tugasnya.

Hasilnya: ditemukan banyak penyimpangan dalam  proses negosiasi utang, pemberian pinjaman baru, dan bagaimana dana itu digunakan. Rekomendasinya adalah sebagian besar dari utang tersebut adalah tidak sah (illegitimate debt).

Correa belum puas. Ia memerintahkan komisi audit untuk kembali potensi “utang haram”, baik utang melalui multilateral (IMF, Bank Dunia, IDB, dll) maupun bilateral (negara-negara kreditor). Jelas, jika proses “utang haram” terbukti, maka pelakunya akan diproses secara hukum.

Ekuador adalah contoh dari sebuah negara berdaulat yang sanggup mengaudit ulang semua utang luar negerinya dan punya alasan kuat untuk mengajukan pembatalan. Dengan begitu, Ekuador tidak perlu menghabiskan banyak anggarannya untuk membayar utang tidak sah atau utang haram.

Dengan temuan Komisi Audit, rakyat menjadi tahu kenapa kontrak utang di masa lalu hanya membebani kehidupan mereka. Dan, dengan temuan fakta otentik dari Komisi Audit, pemerintahan Correa punya alasan formal untuk tidak membayar 70% utangnya yang bermasalah.

Kalaupun harus membayar sisa utang yang sah, Rafael Correa punya jurus pamungkas: ia akan membayar utang sepanjang tidak mengganggu prioritasnya dalam pembangunan ekonomi nasional. Artinya, jika pembangunan ekonomi rakyat jauh lebih membutuhkan, maka pembayaran utang bisa ditunda (moratorium).

Dengan keberhasilan itu, Ekuador berhasil menyelematkan sejumlah kekayaannya dan mempergunakannya untuk membiayai kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi produktif.

Dan akhir kata: March on, Correa, for Ecuador!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Sugi Priyono

    Indonesia kapan ya?