Keberpihakan Media Dan Aksi Protes Kenaikan Harga BBM

Masih adakah jurnalisme professional? Masih adakah laporan jurnalis yang objektif, tidak bias, tidak berat sebelah, berimbang, dan tidak diskriminatif? Lalu, pertanyaan selanjutnya, masih adakah independensi media?

Pertanyaan-pertanyaan itu sudah lama menghinggapi fikiran saya. Momentum protes kenaikan harga BBM, berikut respon media terhadapnya, telah mendorong saya untuk mengangkatnya ke permukaan.

Saya sangat kaget ketika melihat sumpah serapah banyak orang—sebagian besar kelas menengah–di jejaring sosial, khususnya Facebook dan Twitter, terhadap apa yang disebut “demo anarkis”. Kata ‘anarkis’ di sini secara serampangan dilekatkan kepada tindakan merusak fasilitas umum.

Padahal, jika anda tidak malas untuk mencari arti kata “anarkisme” dengan mesin pencari Google, maka anda hanya akan menemukan jawaban paling pertama dari Wikipedia. Di situ, anarkisme diartikan sebagai berikut: “suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.”

Ada beberapa catatan saya terkait teknik reportase media terkait aksi-aksi protes kenaikan harga BBM di seantero tanah air.

Pertama, sebagian besar media massa di Indonesia, termasuk yang mengusung jurnalisme professional, sangat mengandalkan orang-orang di dalam kekuasaan sebagai narasumber resmi.

Akibatnya, istilah atau sudut pandang yang kerap dipergunakan oleh orang-orang di dalam kekuasaan pun banyak diserap secara sadar oleh media massa dan dipergunakan dalam pemberitaan. Sebut saja: aksi yang diwarnai pengrusakan disebut demo anarkis; aksi massa disebut unjuk rasa; dan penangkapan massa aksi disebut ‘diamankan’; orang yang membangkitkan massa disebut provokator.

Ketergantungan media terhadap orang-orang di dalam kekuasaan, pada gilirannya, memungkinkan orang yang berkuasa itu mengatur jangkauan perdebatan, cara pandang media dalam melihat persoalan, dan bahkan menentukan apa yang bisa dan tidak bisa ditulis oleh jurnalis.

Akhirnya, media itu tak lebih sebagai corong penguasa. Lihat saja dalam kasus kenaikan BBM, misalnya, hampir semua media berposisi mendukung argumentasi pemerintah. Argumentasi pemerintah akan mendapat tempat khusus dan ruang yang banyak. Sedangkan argumentasi penentang kenaikan harga BBM kadang diberi ruang yang sangat kecil.

Kedua, media hanya memuat satu sisi dari aksi protes, yaitu aspek-aspek yang kira-kira mengundang rasa tidak simpatik dari masyarakat: penyanderaan mobil, pengrusakan fasilitas publik, pemblokiran jalan, bentrokan, dan lain-lain.

Sedangkan sisi lainnya, yaitu kepentingan rakyat banyak—tidak sekedar pengguna jalan—terkadang diabaikan atau dianggap tidak ada. Media berupaya mengisolasi gerakan protes dari masyarakat luas. Akibatnya, klas menengah—yang sebetulnya turut dirugikan oleh kenaikan harga BBM—mengambil jarak dengan aksi protes karena pertimbangan “kenyamanan dan ketertiban”.

Ketiga, media cenderung membesar-besarkan hal yang sepele menjadi sesuatu yang seolah-olah sangat penting. Lihat saja ulasan media mengenai polwan-polwan cantik yang sengaja dikerahkan untuk mengantisipasi aksi. Padahal, penggunaan polwan cantik untuk ‘disuguhkan’ kepada demosntran justru sangat melecehkan martabat kaum perempuan.

Lihat pula liputan media mengenai kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh aksi protes. Media terkadang terlalu hiperbolik. Seolah-olah kerusakan pagar DPR dan sejumlah pos polisi melampaui kerusakan yang ditanggung oleh ekonomi nasional akibat kenaikan harga BBM: kemiskinan melonjak, pengangguran meluas akibat efisiensi di sektor industri dan kolapsnya usaha kecil/menengah, dan jatuhnya daya beli rakyat secara umum memicu pelemahan pasar internal.

Keempat, media massa, khususnya media arus utama, memainkan peranan signifikan dalam mengisolasi aksi protes. Caranya: menebar ketakutan dan horror terkait kecenderungan demonstran melakukan pengrusakan.

Di sini, media benar-benar kehilangan kritisisme. Kalau anda jeli melihat benda yang dirusak demonstran, maka sebagian besar berfokus pada simbol-simbol kekuasaan dan aparatus penjaga kekuasaan: pos polisi, motor polisi, mobil polisi, dan mobil plat merah yang berseliweran di jalan di luar jam kerja.

Dalam bentrokan separah apapun, jarang sekali demonstran membakar milik rakyat atau fasilitas umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Begitu pula dengan toko-toko atau gedung-gedung publik. Yang menjadi sasaran adalah gedung-gedung pemerintah: kantor eksekutif (Bupati/Gubernur/Istana) dan kantor parlemen (DPRD/DPR).

Kelima, media massa Indonesia sama sekali atau sengaja tidak tahu dengan dunia pergerakan. Akibatnya, media cenderung melihat aksi massa secara homogeny. Media tidak bisa melihat keanekaragaman atau kecenderungan ideologis dalam pergerakan. Media juga tidak melihat keanekaragaman taktik atau strategi di kalangan pergerakan.

Padahal, secara historis, pers Indonesia dilahirkan dari kancah pergerakan. Pers yang berkembang dan kemudian diakui pers nasional saat ini adalah mantan-mantan koran atau media yang dulu dikelola oleh aktivis pergerakan atau mereka yang bersimpati terhadap pergerakan.

Sekarang ini, kepemilikan media massa semakin terkonsentrasi di tangan segelintir kapitalis dan, bukan kebetulan, pemilik media di Indonesia juga memainkan peran dalam pertarungan politik di Indonesia. Dengan demikian, slogan jurnalisme independen sangat tidak relevan di Indonesia. Hampir semua media di Indonesia, dengan pengecualian sejumlah media kecil yang dibangun kaum pergerakan, adalah media yang sengaja mencari profit dengan menjual berita.

Berbahagialah kaum marxis yang sejak dalam fikiran sudah mengerti bahwa media massa itu tidak netral. Yang mana, sejak 160-an tahun yang lalu, Karl Marx sudah mengatakan, “kelas yang memiliki alat-alat produksi material yang nyata pada saat yang sama mengontrol alat-alat produksi mental, dengan demikian, secara umum bisa dikatakan, gagasan dari mereka yang tidak memiliki alat-alat produksi mental tunduk pada mereka yang menguasai alat-alat produksi material.”

IRA KUSUMAH, Mahasiswi pemerhati Jurnalisme.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • bisuknarara

    Saya setuju dengan pendapat penulis, bahwa media massa (cetak-elektronik-online), terutama yang main stream cenderung melakukan ‘generalisasi’ dan ‘latah’. Seperti yang sudah dipaparkan penulis, media massa (cetak-elektronik-online) tidak bisa “membedakan” anarkisme sebagai ideologi politik dengan tindakan. Lalu penangkapan dengan istilah ‘diamankan’, juga aksi massa dengan unjuk rasa, serta membangkitkan semangat massa (agitasi) dengan provokasi. Padahal istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. EUFISME bahasa (penghalusan istilah atau bahasa) adalah CIRI UTAMA dari media massa atau pers ORDE BARU. Dimana, pilihan bahasa, kata bahkan kalimat dibuat “sehalus” mungkin agar ‘nyaman dan enak’ dibaca oleh penguasa dan bahkan (disadari atau tidak) ‘memanipulasi’ kesadaran pembaca atau bahkan publik secara keseluruhan. Belum lagi perilaku ‘serampangan’ (asal-asalan) dalam melakukan pemberitaan. Semisal, bila polisi melakukan ‘penangkapan dengan kekerasan’ terhadap para massa aksi (demonstran) dianggap ‘hal yang wajar & lumrah’ karena adalah otoritas polisi melakukan ‘penangkapan’ terhadap massa aksi (demonstrasi). Tapi ketika massa aksi (demonstran) melakukan perlawanan terhadap ‘brutalitas’ polisi, diberitakan sebagai kekerasan atau (bahkan) perilaku anarkis yang dilakukan oleh massa aksi (demonstran). Pernah ada satu tayangan di MetroTV berkaitan demontrasi penolakan kenaikan BBM disatu daerah, dimana seorang demonstran yang sudah sendirian karena ‘pembubaran paksa’ yang dilakukan oleh polisi, dipukuli habis-habisan, ditendang & diinjak-injak. Padahal demonstran tersebut sudah masuk kedalam selokan. Padahal demontrasi tersebut berjalan damai. Tapi di media elektronik lain diberitakan dengan judul berita, “demontrasi berakhir rusuh”. Judul berita tersebut “ngambang”, karena tidak menunjukan “apa & siapa yang menyebabkan rusuh”. Walaupun penjelasan berita diberikan, tetapi pembaca atau publik sudah ‘dibentuk persepsinya’ bahwa “demonstran-lah yang menyebabkan rusuh”. Hal-hal seperti ini sering terjadi dalam pemberitaan media massa (cetak-elektronik-online). Bagi saya hal ini tidaklah mengherankan karena para reporter atau (bahkan yang menyebut dirinya) jurnalis, “tidak mengerti dan memahami dunia pergerakan dengan berbagai varian, strategi dan bahkan taktik gerakannya”. Latar belakang para reporter atau (yang menyebut dirinya) jurnalis, hanyalah baru lulusan sarjana (fresh graduate) yang mungkin ketika dia kuliah tidak punya pengalaman dalam aktifitas (pergerakan) kampus, atau bahkan ‘gerakan mahasiswa’ secara keseluruhan. Sehingga tidak mengherankan kemudian, mereka (reporter dan -yang mengklaim dirinya- jurnalis) tidak memiliki ‘perspektif gerakan’ dalam pemberitaan-pemberitaan dimedia massa. Selain juga, upaya “sensor” yang dilakukan oleh redakturnya. Hal yang juga harus diperhatikan dalam pemberitaan media massa (cetak-elektronik-online) adalah tidak adanya editor tulisan yang berkualitas. Tidak hanya sekedar ‘mengedit tulisan’ agar “ramping”, tetapi “tetap memberikan informasi yang jujur, baik, mendidik dan yang lebih penting adalah obyektif”