Bagaimana Bolivia Mendemokratiskan Lembaga Peradilan

Pada tanggal 16 oktober mendatang, jutaan rakyat Bolivia akan memberikan suara dalam pemilu untuk memilih pejabat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehakiman,  dan Pengadilan Agraria Nasional.

“Ini untuk pertamakalinya kekuasaan kehakiman dipilih langsung oleh rakyat. Ini pertama kali di Bolivia dan di seluruh dunia,” kata Alvaro Garcia Linera, wakil Presiden Bolivia, saat berbicara di tengah pertemuan gerakan sosial.

Jika pemilu itu berhasil, maka Bolivia akan menjadi satu-satunya negara di dunia dimana pejabat peradilan dipilih langsung oleh rakyat. Amerika saja baru melakukan pemilihan hakim di tingkat rendah. Sementara Jepang dan Swiss hanya melakukan pemilu peradilan secara terbatas dan itupun pada waktu-waktu tertentu.

Proses pendaftaran kandidat pun sangat ketat. Para pendaftar tidak boleh terdaftar dalam sebuah organisasi politik apapun dalam setahun menjelang pemilihan.

Selain persyaratan berupa kompetensi dan pemahaman soal hukum yang baik, para kandidat juga harus punya track record yang bersih: kandidat harus membuktikan tidak pernah membela orang yang melakukan kejahatan terhadap negara, tidak pernah terlibat dalam kediktatoran, dan tidak pernah membela orang yang terlibat korupsi.

Selain persyaratan itu, komposisi hakim yang akan terpilih juga sangat demokratis. Di jabatan pengadilan konstitusi plurinational, missalnya, mengharuskan 50% diisi perempuan dan minimal 8 anggota berasal dari masyarakat adat.

Persyaratan serupa juga berlaku untuk posisi-posisi di jenis pengadilan yang lain.  Dengan komposisi ini, sistem pengadilan akan lebih demokratis, transparan, dan inklusif.

Perwakilan PBB untuk Hak Azasi Manusia, Denis Racicot, menjelaskan bahwa pemilihan ini akan memperkuat sistim pengadilan dan sekaligus memperkuat demokrasi di negara Bolivia.

Langkah pemerintahan Evo Morales ini ditujukan untuk menghancurkan warisan sistem pengadilan lama, yang sangat membela kepentingan klas berkuasa di Bolivia dan mendiskriminasikan rakyat banyak.

Sementara itu, pihak oposisi menuding pemerintahan Morales akan memanfaatkan  pemilihan ini untuk memperkuat kekuasaannya. Beberapa partai oposisi, seperti Partai Tanpa Ketakutan (MSM), Persatuan Nasional (UN), dan Konvergensi Nasional (CN), akan berkampanye kepada pemilih agar membatalkan suara mereka.

Beberapa hari lalu, Wikileaks membocorkan sebuah kabel diplomatik kedubes Amerika Serikat di La Paz. Dokumen itu memperlihatkan adanya upaya pemerintah Amerika Serikat untuk memecah-belah gerakan sosial di Bolivia.

Kabel itu memperlihatkan bahwa pemerintah AS menggunakan lembaga bantuan mereka, USAID, untuk mencapai tujuan tersebut. Kabel berjudul ”Dissent in Evo’s ranks” itu juga melaporkan sebuah pertemuan hanya beberapa bulan setelah Evo Morales dilantik sebagai presiden dengan seluruh pemimpin sosial dari daratan tinggi (altiplano) di bagian barat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut