Atasi Konflik dan Ketimpangan Agraria dengan Menjalankan UUPA 1960

Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla sudah hampir berusia empat (4) tahun, tetapi persoalan agraria belum banyak terselesaikan.

Kasus demi kasus yang menyangkut ruang hidup rakyat, baik persoalan ekologis dan agrarian, semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan tahunan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), pada tahun 2015 telah terjadi 252 kasus terkait konflik agraria. Jumlah tersebut semakin mengalami peningkatan di tahun 2016, tercatat terdapat sekitar 450 kasus konflik agraria.

Perlu diketahui, jika di tahun 2016 luasan wilayah konflik hampir mencapai 1.265.027 hektar lahan, dengan melibatkan 86.745 KK. Kasus konflik tertinggi berada di wilayah Riau sebanyak 44 kasus, disusul Jawa Timur 43 kasus dan Jawa Barat 38 kasus. Mayoritas konflik terdapat pada sektor perkebunan sekitar 163 kasus, properti 117 kasus, insfrastruktur 100 kasus, kehutanan 25 kasus, tambang 21 kasus, migas 7 kasus, pesisir-kelautan 10 kasus dan pertanian 7 kasus.

Beranjak ke tahun 2017 eskalasi konflik semakin meninggi, terdapat sekitar 659 kasus konflik agrarian, dengan luasan wilayah konflik sebesar 520.491,87 hektar dan melibatkan sebanyak 652.738 KK.  Di tahun 2017 ini terdapat sekitar 659 konflik yang tercatat, menurut hasil penelusuran KPA telah terjadi sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi. Sepanjang tahun 2017 atau 32 persen dari seluruh jumlah konflik sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30 persen) jumlah kejadian konflik. Pada posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen), disusul sektor pertanian dengan 78 (12 persen) konflik. Selanjutnya pada sektor kehutanan tercatat sekitar 30 konflik (5 persen), sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 konflik (4 persen), dan yang terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 kejadian konflik (3 persen). Dari catatan konflik yang dirangkum selama tiga tahun berturut-turut, pada era pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017) telah terjadi 1.361 letusan konflik agraria.

Melihat eskalasi konflik yang semakin tinggi, secara signifikan hal tersebut membuka sebuah realitas, bahwa adanya suatu konflik berawal dari banyaknya ketimpangan dan persoalan tata kelola yang tidak melihat kebutuhan masyarakat. Kondisi ini juga didukung dengan belum dilaksanakannya amanah UUPA No 5 tahun 1960 tentang reforma agraria. Perlu diketahui jika UUPA 1960 merupakan landasan pokok, terkait persoalan agraria dalam konteks Indonesia, dengan penekanan akan redistribusi lahan yang berkeadilan sosial.

Konflik Agraria dalam Tinjauan Multiperspektif

Pada hakekatnya problem agraria merupakan suatu hal yang bertautan antara faktor kekuasaan dan faktor politik. “Land is at the heart of power,“ begitulah ungkapan Cristodoulou (l990, dalam Wiradi, 2000). Jika merujuk pada kajian Cristodoulou (dalam Wiradi, 2000).  sumber konflik agraria berbasis pada problem struktural seperti ketimpangan, kesenjangan sosial dan ketidakselarasan (incompatibilities). Dalam konteks Indonesia terdapat kurang lebih tiga faktor ketidakselarasan (incompatibilities) yaitu :

Pertama, ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan “penguasaan” tanah;

Kedua, ketimpangan dalam hal “peruntukan” tanah; dan

Ketiga, incompatibility dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agrarian.

Namun hingga hari ini UUPA hanya dijadikan pajangan belaka, tidak pernah benar-benar diimplementasikan. Memang dengan diimpotenkannya UUPA 1960 sangat terkait dengan relasi historis masa lampau, pasca eksplosif peristiwa 65 yang memakan banyak korban tak berdosa. Juga mengkibatkan beberapa kebijakan yang dihapus dan ditangguhkan, salah satunya: UUPA 60, yang oleh Orde Baru dikonstruksikan sebagai produk sosialis menjurus komunis, dan selalu diasosiasikan dengan PKI.

Phobia Komunis yang dinarasikan dan didiseminasikan secara massif oleh Orde Baru, merupakan produk hegemoni yang melembaga sehingga mengalienasi khalayak dari realitas sejarah. Ini tercatat dalam beberapa kajian, salah satunya Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 65, dan diamini oleh beberapa ceramah yang dilakukan oleh Prof. Ariel Heryanto dalam beberapa kesempatan, mengenai relasi kuasa Orba dalam mengalienasi realitas historis dari masyarakatnya.

Lantas apa hubungan Orba dengan Reforma Agraria dan 65? Relasinya ada pada faktor suprastruktur, yaitu oligarki yang menggambil suatu kebijakan dan infrastruktur yakni produknya. Dampak dari peristiwa 65 cukup besar sekali, yakni stagnannya reforma agraria, hingga munculnya perampasan tanah secara masif dengan dalih pembangunan Negara, yang dalam praktiknya dibarengi dengan pencerabutan hak-hak dasar rakyat.

Orde baru berkuasa membawa segepok kepentingan, salah satunya ialah pembangunan masif yang banal, pembukaan lahan industri seluas-luasnya agar menarik investor dan dalam proporsi tertentu membawa amanah pihak-pihak yang dekat dengan rezim. Salah satu agenda yang menjadi dasar dari kepentingan Orba ialah; dengan diterbitkannya UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok Kehutanan dan UU Pertambangan pada 1967. Jikalau ditelaah secara analitis, secara manifes UU tersebut berkontradiksi dengan adanya UUPA 1960. Kondisi tersebut sebagai bagian dari proses fasilitasi Orba dengan penanaman modal asing, sebagai salah satu pengejahwantahan paradigma pembangunan mereka.

Menerapkan Kembali UUPA No 5 Tahun 1960

Konflik yang semakin meluas dalam tiga tahun belakangan ini, serta akan semakin meningkat eskalasinya pada tahun 2018 dan seterusnya, akibat dari ketidakseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terutama yang terkandung dalam pasal 28 dan 33. Padahal UUD RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara, secara gambalang pada Pasal 33 Ayat 3 telah menyatakan: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lalu, jika mengacu pada UUPA No 5 Tahun 1960, sebagai upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, merupakan dasar kebijakan yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Jika kita merujuk pada UUPA 60, terdapat sekitar 4 pasal mengatur tentang kebijakan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama tanah yaitu:

Satu, pasal 7 tentang kepemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Dua, pasal 10 tentang kepemilikan atas tanah pertanian pada dasarnya harus dan wajib dikerjakan secara aktif.

Ketiga, pasal 13 tentang pemerintah harus berusaha agar usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur untuk kepentingan rakyat.

Keempat, pasal 17 tentang hal yang berkaitan dengan ketentuan pasal 7, dalam usaha untuk mencapai tujuan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3. Telah mengamanahkan diatur pengaturan maksimum dan minimum, terkait tanah yang boleh dimiliki oleh satu keluarga atau suatu badan hukum.

Selanjutnya jika kita benar-benar merujuk pada implementasi UUPA 60, khususnya penyelesaian konflik, maka landreform harus diartikan sebagai perombakan total, mengenai penguasaan dan pemilikan tanah, relasional dengan hukum yang bertautan dengan penguasaan tanah. Maka untuk melaksanakan landreform pemerintah harus merealisasikan ketentuan-ketentuan pada pasal 7, 10, 13 dan 17 yang terkandung dalam UUPA 60.

Salah satu program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya memasifkan program landreform adalah redistribusi tanah yang berkeadilan. Redistribusi tanah merupakan suatu kegiatan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah obyek landreform, kepada para petani atau penggarap yang telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut mengacu sesuai pada pasal 8 dan pasal 9 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi.

Sebetulnya konflik yang terjadi pada umumnya terjadi karena ketimpangan lahan, ketidaksesuaian pemerintah dalam pengimplementasian landreform dan faktor rakusnya modal yang mengekspropriasi tanah rakyat. Maka salah satu solusi untuk menghentikannya, pemerintah harus melakukan landreform secara utuh dengan menerapkan redistribusi lahan berdasarkan UUPA 60. Redistribusi tanah yang dimaksud harus sesuai ketentuan UUPA 60 yang merupakan suatu upaya, untuk pembagian tanah pertanian yang adil dan merata.

Implementasi UUPA 60 dan pelbagai aturan turunannya, merupakan usaha untuk memberikan rakyat alat produksi demi kelangsungan hidup, tanpa menimbulkan perbedaan kepemilikan tanah yang cukup timpang. Redistribusi tanah seharusnya mengarah ke tugas pemerintah untuk menyediakan tanah bagi rakyat yang tidak mempunyai lahan. Secara sosial-ekonomi redistribusi harus merata untuk mewujudkan keadilan sosal, yang merupakan upaya memperbaiki keadaan sosial-ekonomi rakyat (khususnya petani tunakisma), serta upaya mengembalikan marwah tanah sebagai metabolisme alam. Jika tanah secara sembarangan dikuasai oleh segelintir elit, maka konflik dan kerusakan alam tidak dapat dihindarkan lagi.

Wahyu Eka Setyawan, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)

————

Referensi:

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2016

Fauzi, Noer. Land reform dari masa ke masa. Tanah Air Beta, 2012.

Launching Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2017, diakses dari http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/

Wiradi, Gunawan. Reforma agraria: perjalanan yang belum berakhir. Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, 2000. Hal 44

————–

Keterangan Foto: Bu Wagirah, seorang warga Kulon Progo, Yogyakarta, menolak penggusuran rumahnya oleh proyek New Yogyakarta International Airport/NYIA (Foto: Triyo Handoko, sumber: FP JogJa Darurat Agraria)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut