Argentina Ingin Reformasi Lembaga Peradilan

Sejak tanggal 2 Maret yang lalu, Presiden Argentina Cristina Fernandez Kirchner sedang berjuang meloloskan agenda pemerintahannya untuk mereformasi lembaga peradilan.

Di hadapan anggota Kongres, Cristina Fernandes menyebut proposalnya ini sebagai upaya mendemokratiskan lembaga peradilan. Namun, sejak itulah kongres Argentina terbelah antara pro dan kontra.

Bagi pendukung proposal Cristina, keinginan mendemokratiskan lembaga peradilan sebagai ide “brilian”. Namun, bagi pihak oposisi, proposal Cristina dianggap sebagai upaya pemerintah mengontrol lembaga peradilan.

Ada beberapa point reformasi yang diusulkan Cristina. Pertama, Dewan Kehakiman, organ yang bertugas mengawasi seleksi dan berjalannya peradilan, harus dipilih oleh rakyat. Sebelumnya, model “Dewan Hakim” ini diimpor dari Eropa melalui reformasi konstitusi tahun 1994.

Dewan Kehakiman ini terdiri dari dua pengacara, tiga hakim, satu akademisi, enam legislator, dan satu wakil pemerintah. Menurut proposal pemerintah, mereka ini harus dipilih oleh rakyat melalui pemungutan suara.

Cristina mengatakan, ketika rakyat sekarang memilih Presiden, Gubernur, Senator, dan anggota kongres, kenapa rakyat tidak dibolehkan memilih hakim.

Point kedua dari proposal pemerintah adalah seleksi hakim berdasarkan prestasi di semua jenjang peradilan. Proposal ini, kata Cristina, akan membasmi praktek kolusi dan nepotisme dalam penerimaan hakim. Ini juga akan menghapus “hak istimewa” orang tertentu untuk menjadi hakim.

Dalam pidatonya di hadapan kongres, Cristina mengatakan, setiap warga negara yang punya keahlian, bakat, dan memenuhi syarat berhak untuk menjadi hakim.

Poin lainnya adalah, dalam rangka mendorong transparansi pengadilan, Argentina akan menciptakan tiga pengadilan banding yang baru. Posisinya di bawah Mahkamah Agung tetapi di atas pengadilan banding biasa.

Namun, bagi oposisi, proposal pemerintah ini hanya upaya untuk mengisi pengadilan dengan ‘orang-orangnya’ dan mencegah kasus-kasus tertentu sampai ke pengadilan tinggi.

Poin lain dari reformasi pengadilan dari pemerintah Argentina adalah pembuatan kalender mengenai sebuah kasus yang sedang ditangani sehingga bisa diakses oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui internet. Dengan begitu, rakyat mengetahui perkembangan kasus dan memantau proses persidangan.

Poin yang lebih penting dari proposal pemerintahan Cristina Fernandez adalah kewajiban bagi setiap hakim untuk membuat keterangan terkait aset dan jumlah pendapatannya. Keterangan itu harus disebarluaskan dan bisa diakses oleh seluruh rakyat.

Proposal Cristina Fernandez ini tidak berjalan mulus. Sejumlah partai di Kongres, seperti Partai Radikal, partai kanan-tengah PRO (Propuesta Republicana), koalisi kiri-tengah Frente Amplio Progresista (FAP), dan anggota Peronis yang membangkang.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut