APBK Aceh Selatan Dianggap Tidak Pro-Rakyat

Sejumlah mahasiswa Aceh Selatan melancarkan aksi protes terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan yang dianggap tidak memihak kepada rakyat.

Para mahasiswa ini menggelar aksinya di Kantor DPRK Aceh Selatan, pihak yang dianggap paling bertanggung-jawab karena sudah mengesahkan kebijakan anggaran tersebut. Mahasiswa meneriakkan yel-yel yang menuntut agar DPRK membahas ulang APBK tersebut.

Salah seorang jubir mahasiswa, M. Basyir, yang juga ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas), menegaskan bahwa sebagian besar anggaran APBK diperuntukkan untuk belanja aparatus pemerintah, sedangkan anggaran untuk kepentingan publik sangat kecil jumlahnya.

Dari total APBK sebesar Rp493.756.462.834, menurut Basyir, sekitar Rp385.767.711.189 dipergunakan untuk belanja pemerintah, sementara sisanya sebesar Rp109.748.057.890 dipergunakan untuk anggaran publik. Lebih parah lagi, kata Basyir, anggaran kesehatan yang sebelumnya mencapai Rp8 milyar kini tinggal Rp3,5 milyar.

Basyir menegaskan bahwa kebijakan ini akan berdampak buruk terhadap pelayanan kesehatan bagi rakyat Aceh, padahal sebelumnya Gubernur sempat meluncurkan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Kebijakan ini juga dituding menyebabkan lahirnya pemogokan para dokter akibat pemotongan insentif tenaga dokter sebesar Rp50%, yang menyebabkan aktivitas layanan kesehatan di RS Yulidin Away terbengkalai.

Aksi ini sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dengan petugas keamanan. Meskipun begitu, tidak seorang pimpinan anggota DPR bersedia bertemu dengan massa mahasiswa.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut