Apatisme Politik

Permulaan tahun 2013 ini dibuka dengan banyak kegemparan. Tak hanya tentang Istana Negara yang terendam banjir, tetapi juga tentang negeri ini yang makin terendam oleh korupsi.

Akhir Januari lalu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka. PKS pun merasa seperti dihantam palu godam oleh penguasa.

Lalu, awal Maret ini, beredar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, KPK segera membantah kabar itu.

Berbagai kejadian di atas terbilang mengejutkan. Maklum, jarang-jarang KPK menembak “pejabat tinggi”. Apalagi, jika yang bersangkutan masih berada di lingkaran kekuasaan. Banyak yang mengapresiasi prestasi KPK itu.

Namun, di sisi lain, tertangkapnya Presiden PKS itu benar-benar membuat kepercayaan rakyat atas politik jatuh ke titik nadir. Maklum, selama ini PKS dianggap partai bersih, agamais, terorganisir, dan berdisiplin. Tetapi, pada akhirnya, tercebur juga ke dalam lumpur korupsi. PKS pun terancam remuk!

Mayoritas klas menengah, yang cukup terdidik dan melek informasi, sampai pada kesimpulan akhir: Tidak ada satupun partai di parlemen yang bebas korupsi. Dan, kesimpulan itu semakin menebalkan iman mereka untuk apatis terhadap politik.

Dalam tiga pemilu terakhir, tingkat partisipasi rakyat kian menurun: 1999 (92 persen), 2004 (84 persen) dan 2009 (71 persen). Sementara survei Centre for strategic and International Studies (CSIS) menyimpulkan, hampir 48 persen rakyat tak lagi mempercayai parpol. Lalu, survei LSI mempertegas lagi bahwa 80 persen masyarakat lebih mendukung calon independen.

Ada bahayanya ketika sinar politik terus meredup. Politiklah arena bagi berbagai sektor sosial memperjuangkan kepentingannya. Ketidak-hadiran mereka dalam arena bernama politik itu berarti mengorbankan kepentingannya sendiri.

Apatisme politik jelas berdampak buruk. Pertama, rakyat kehilangan kesempatan untuk memasukkan kepentingannya dalam agenda atau proyek politik negara. Kedua, kekuatan status-quo bisa terus melembagakan kekuasannya tanpa gangguan.  

Selain itu, rezim neoliberal punya kepentingan besar untuk terus meniupkan angin kebencian terhadap partai politik. Parpol adalah alat politik paling efektif untuk untuk mengartikulasikan berbagai proposal individu maupun sektor ke dalam sebuah proposal politik bersama.

Pertama, dengan kampanye anti-parpol yang begitu gencar, rezim neoliberal berusaha mengembalikan aspirasi politik massa menjadi aspirasi politik pribadi masing-masing individu.

Anggaplah aspirasi individu itu menyerupai air mendidih. Kalau air mendidih itu ditutup, maka uapnya bisa menciptakan tekanan. Sebaliknya, kalau dibiarkan terbuka, maka uap yang dihasilkannya bubar tanpa tekanan.

Karena itu, bagi saya, kampanye mendiskreditkan parpol itu bagian dari strategi politik rezim neoliberal untuk mencegah keresahan dan aspirasi massa dalam sebuah proyek politik bersama.

Kedua, kampanye anti partai politik ini, seperti kampanye penolakan Menteri dari latar-belakang parpol, merupakan upaya rezim neoliberal menguatkan peran kaum profesional atau teknokrat dalam berbagai proses perumusan dan pengambilan kebijakan.

Pada kenyataannya, sebagian besar mereka yang disebut kaum profesional-teknokrat ini adalah prajurit-prajurit setia pembela kepentingan pasar dan bisnis besar. Mereka berusaha mengisolasi perumusan kebijakan dari persoalan politik. Alhasil, rasionalisasi pengambilan kebijakan politik mengacu pada pertimbangan ekonomis, yakni soal untung/laba dan rugi, bukan pada pertimbangan kemaslahatan rakyat banyak.

Ketiga, proyek anti-politik ini berusaha menggiring kita pada apa yang disebut demokrasi terbatas, yakni demokrasi yang minim konsensus dan partisipasi rakyat. Kenyataan ini terlihat jelas pada contoh: pemenang Pilpres atau Pilkada bisa saja perolehan suaranya lebih kecil dari jumlah golput, tetapi ia tetap saja dianggap sah. Di sini, mandat politik ditentukan dari siapa pemenang kontes, bukan pada siapa yang meraih dukungan mayoritas.

Lantas, apa langkah paling bijaksana untuk menyikapi kegagalan partai politik saat ini?

Pertama, yang harus kita serang tanpa ampun adalah sikap dan langkah politik yang salah dari parpol bersangkutan. Tetapi eksistensi parpol sebagai organisasi politik tetap dibutuhkan dalam kerangka mewadahi perjuangan politik dari berbagai sektor sosial di dalam masyarakat.

Kedua, rakyat membutuhkan sebuah partai politik dengan pendekatan politik yang baru: tidak korup, transparan, demokratis, militan, berdisiplin, dan teguh membela rakyat.

Partai politik semacam itu memang belum ada di parlemen, tapi embrionya ada di esktra-parlemen. Mereka tidak perlu tergesa-gesa untuk berkiprah di parlemen. Tetapi yang diperlukan adalah membangun basis massa luas melalui perjuangan bersama massa rakyat dan memimpin oposisi luas di luar parlemen.

Aditya Thamrinpenggiat kelompok diskusi “Mardika”. Email: [email protected]

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut