Apakah Sukarno dan Demokrasi Terpimpin itu Diktator?

Catatan redaksi: artikel ini sudah pernah tayang di laman hastamitra.org. Sebelumnya, kalau tidak salah, juga termuat di buku berjudul “Liber Americom 80 Tahun Joesoef Isak Seorang Wartawan, Penulis, dan Penerbit”, yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu tahun 2008.

Artikel ini ditulis oleh seorang jurnalis yang sangat mengagumi pada Bung Karno, Joesoef Isak. Artikel ini berusaha menyanggah tudingan sebagian orang, baik dari luar maupun dalam negeri, yang menuding Bung Karno dan konsep Demokrasi Terpimpin-nya sebagai kediktatoran.

---

Sukarno + Demokrasi Terpimpin = Diktator?

Mengibas Fitnah dan Kerancuan Berpikir

Prof. Bob Hering dalam waktu dekat ini akan memperkaya kepustakaan dunia dengan dua jilid biografi Bung Karno dalam bahasa Inggris; jilid pertama direncanakan sudah bisa diluncurkan dalam bulan-bulan akhir 2001 ini juga. Walaupun karya Bob Hering belum sampai di tangan, tetapi dia sudah mengumumkan bahwa pendekatannya dalam menyusun biografi Bung Karno akan sepenuhnya bersifat analitik dan interpretatif, bebas dari kultus individu, mitos dan romantisme yang selama ini dia anggap selalu mengelilingi sosok Sukarno.

Kita berpendapat bahwa tentu semua orang bebas menulis tentang Bung Karno, bebas juga memilih pendekatan yang akan dipakai—kita hanya ingin menambahkan bahwa Bung Karno bukan saja dikelilingi oleh pengkultusan individu, mitos dan romantisme, tetapi juga dikelilingi oleh salah tafsir dan kerangka berpikir rancu, permusuhan dan prasangka, bahkan juga kebencian yang tidak ketolongan. Dalam Liber Amicorum yang sederhana ini—kumpulan tulisan para sahabat mengenai seorang manusia langka Indonesia—kita ingin berhadap-hadapan dengan prasangka dan pikiran rancu itu yang selama ini tersebar berserakan di dalam maupun luar negeri tanpa response memadai.

Fokus serangan paling utama terhadap dosa Sukarno adalah bahwa dia dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menjadi seorang diktator; lengkap dengan macam-macam adjektif se­perti: dia melindungi PKI, dia kejangkitan megalomania, dia tidak urus ekonomi, dia anti-Barat dan seterusnya.

Beberapa ‘ABG’ yang baru meraih gelar akademik, politisi ingusan yang baru saja dapat predikat “MP” – Member of Parliament, (anggota DPR/MPR) –, semua epigon-epigon kecil itu pada terburu-buru tidak ingin ketinggalan mendapatkan predikat “intelektual” seperti para patron mereka, tak mau dianggap tidak mengerti demokrasi kalau tidak ikut-ikutan mengkritik Sukarno dan memamah-biak kredo “Sukarno diktator!”, “Demokrasi Terpimpinnya Sukarno otoriter!”

***

Sekarang baiklah kita letakkan terbuka di atas meja barang yang namanya “Demokrasi Terpimpin” itu. Digelar terbuka maka langsung kelihatan dengan gamblang bahwa di atas meja bukan cuma ada satu barang – ternyata ada lebih dari satu barang, demokrasi terpimpin rupanya ada macam-macam.

Di sini kita catat beberapa saja yang paling kentara, bahkan sangat mencolok karena tampil dengan telanjang bulat. Barang-barang itu tak mungkin ditutup-tutupi – walau pun tampak tumpang-tindih seakan kusut menyatu –, namun masing-masing mengeluarkan bunyi dan memperlihatkan diri sendiri secara transparan.

Kusut tumpang-tindih tidak peduli – para pakar politik yang tak suka pada Bung Karno dengan cara simpel saja menggantungkan satu label dengan satu nama saja bagi macam-macam barang yang masing -masing sangat berbeda itu: “Demokrasi Terpimpin”. Mereka merasa tidak perlu mengkaji lebih dalam atau menanya-nanya lebih lanjut: demokrasi terpim pinyang bagaimana, konsep siapa? Siapa yang diktator sesungguh nya?

Rupanya, biarlah dipikul oleh Sukarno saja semua itu! “Demokrasi Terpimpin” menjadi suatu nama kolektif, sebuah verzamelnaam, istilah tempat dikumpulkan segala macam yang jelek untuk digantungkan pada leher Sukarno. Tetapi marilah kita lihat apa yang ada di atas meja.

Pertama, Demokrasi Terpimpin dalam Abstraksi

Yang pertama kita lihat adalah “Demokrasi Terpimpin” sebagaimana dipahami, diyakini dan ditafsirkan oleh para penuding yang meng anggap Sukarno diktator. “Demokrasi Terpimpin” dalam persepsi kategori pertama ini jelas diametral bertentangan dengan keyakinan “demokrasi” yang mereka sendiri anut. Menurut pemahaman kategori pertama ini, demokrasi adalah dunia bebas dan pasar bebas. Di luar itu, semua paham dan ideologi – komunisme, Islam fundamentalis atau bukan, netralisme, non-blok, Pancasila, pendek kata semua itu harus dikelompokkan dalam sejenis iblis yang wajib ditumpas.

“Demokrasi Terpimpin” seperti yang mengendap dalam benak kategori golongan pertama ini, jelas tidak ada urusan sama sekali dengan Sukarno. Sedikit pun tidak ada titik-singgung dengan wawasan demokrasi terpimpin sebagaimana dicita-citakan dan didambakan berjalan dalam praktek oleh Sukarno. “Demokrasi Terpimpin” yang didengung-dengungkan oleh golongan kategori pertama ini tidak lain hanya suatu abstraksi. Tidak lebih daripada suatu reïfikasi, suatu produk kutak-katik otak mereka sendiri yang kemudian mereka anggap, mereka percayai, bahkan mereka terima seakan sebagai kenyataan yang berada di luar eksistensi mereka. Meski abstrak, tetapi begitulah tuduhan yang ngotot dilempar ke muka Presiden Sukarno, hujatan yang dikena-kenakan kepada konsep-konsep politik Sukarno yang sama sekali bukan konsep Sukarno. Pemegang copyright Demokrasi Terpimpin sendiri sama sekali tidak pernah membayangkan demokrasi seperti yang ada dalam persepsi orang-orang dalam golongan pertama ini. Orang-orang ini dan semua kelompok anti-Sukarno tanpa kecuali, tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa demokrasi terpimpin yang mereka kutuk itu sebenarnya adalah kreasi mereka sendiri.

Kedua, Demokrasi Terpimpin Angkatan Darat

Kategori kedua yang juga tampak jelas dalam kekusutan itu adalah “Demokrasi Terpimpin” yang didukung dan diupayakan dengan segala cara oleh militer/TNI, lebih khusus Angkatan Darat di bawah jenderal Nasution semasa periode Bung Karno, terutama sejak 1952 sampai 1965, kemudian dilanjutkan dengan mantap dan sukses gemilang oleh jenderal Soeharto semasa rejim Orde Barunya.

Demokrasi Terpimpin konsep Angkatan Darat ini bukan fiktif, tidak abstrak tetapi nyata berjalan dalam praktek dan “100 persen mendukung Sukarno”, Pre siden/Panglima Ter­tinggi/Pemimpin Besar Revolusi. Memang terdapat titik-singgung dengan Demokrasi Terpimpin konsep Bung Karno, akan tetapi tidak lebih daripada sebatas permainan semantik saja, sebab sama-sama dua barang yang total berbeda itu memakai satu nama yang sama: “demokrasi terpimpin”. Dari segi substansi, hakekat dan semangat, dua macam Demokrasi Terpimpin ini sepenuhnya saling bertentangan. Mekanisme pelaksanaan atau kendaraan yang dipakai guna merealisasi konsep demokrasi àla Angkatan Darat ini adalah garis hierarki skala nasional dari pusat sampai ke daerah, mulai dari markas besar, kodam, kodim, koramil, dan babinsa – itulah yang dinamakan konsep penguasaan teritorial. Semua berjalan sepenuhnya sejajar dengan mekanisme kekuasaan birokrasi sipil dalam skala nasional, mulai dari pusat pada tingkat propinsi, turun ke kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Jenis demokrasi terpimpin yang didukung Angkatan Darat dengan Demokrasi Terpimpin Bung Karno sesungguhnya merupakan dua tubuh, dua roh berbeda. Sukarno dan Angkatan Darat sebagai insan, sebagai wacana, sebagai state of mind adalah dua entitas yang saling bertentangan. Pada titik itulah kekisruhan mulai muncul: orang- orang yang tidak menyukai Sukarno di sini mulai menggunakan kriteria ganda. Mereka tidak prinsipil menentang demokrasi terpimpin, asal saja dalam konsep demokrasi seperti itu yang memimpin adalah Angkatan Darat, bukan Sukarno. Asal demokrasi terpimpin seperti itu mengganyang atau paling tidak menghambat komunisme dan PKI, maka demokrasi terpimpin seperti itu absah dan halal sekali adanya!

Kita tidak usah jadi pakar politik dengan gelar PhD untuk mengetahui bahwa siapa yang sebenarnya berkuasa semasa Sukarno jadi Presiden. Sukarno memang oleh militer ditolerir pegang kekuasaan formal, tetapi kekuasaan riil selalu berada di tangan kekuatan yang memang betul-betul riil berkuasa sesungguhnya: Angkatan Darat. Angkatan Daratlah yang pegang kekuasaan konkret dengan senjata di tangan, dengan landasan legal yang mensahkan konsep “penguasaan teritorial” untuk mengontrol seluruh kegiatan masyarakat sipil. Kita akan memerlukan beberapa bab untuk mengurai struktur kekuasaan dan mekanisme kekuasaan yang berjalan semasa periode-periode tertentu Sukarno, sejak 1945 sampai 1950, mulai 1950 sampai 1957, dan lebih-lebih lagi sesudah 1957 sampai 1965. Kita perlu sekali mengajukan satu pertanyaan kunci: betulkah Sukarno berkuasa apalagi sangat berkuasa untuk berbuat kesewenangan bagaikan seorang diktator?

Uraian pengantar ini bukanlah suatu discourse ilmiah, tetapi pengalaman nyata jurnalistik yang ingin menjelaskan masalah di sekitar “demokrasi terpimpin” yang segalanya mau digeser pada tanggung-jawab Sukarno. Untuk itu kita catat di sini beberapa butir kejadian saja yang telah menentukan perjalanan sejarah Republik kita. Para pembaca ingin kita ajak melacak lebih dalam dan lebih serius siapa yang sebenarnya pegang kekuasaan rieel dalam Republik kita ini. Bagaimana proses Demokrasi Terpimpin konsep Angkatan Darat tahap demi tahap menjadi terealisasi dalam praktek. Bagaimana oposisi diberangus, penangkapan antara lain Pramoedya Ananta Toer dan Sutan Sjahrir dkk., pengekangan pers, bahkan pada akhirnya menamatkan riwayat kekuasaan Sukarno.

Periode 1945-50. Pemberlakuan sistem kabinet parlementer, yang jelas bertentangan dengan Konstitusi R.I. yang menganut azas kabinet presidensial. Demi demokrasi, demi persatuan dan kesatuan, Bung Karno merelakan melepas kekuasaannya sebagai Presiden. Pesta demokrasi liberal seperti itu ujung-ujungnya sempat melahirkan sampai 50 partai politik lebih.

Peristiwa 17 Oktober 1952: tuntutan terbuka Angkatan Darat untuk membubarkan parlemen. Ketika itu Bung Karno masih menolak karena dia tetap setia pada Konstitusi.

Pemberontakan PRRI/Permesta, pemberlakuan SOB, keadaan darurat perang, dalam kaitan perjuangan merebut kembali Irian Barat. Siapa diuntungkan dengan pemberontakan PRRI/Permesta dan SOB ini?

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan raksasa Belanda (The Big Five), awal masuknya Angkatan Darat ke bidang ekonomi, mulainya jenderal-jenderal jadi dirut-dirut perusahaan negara, mula-mula di bidang niaga, meningkat ke industri sampai menguasai ladang-ladang mi­nyak dan mineral lainnya.

Dekrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD-45, dengan Angkatan Darat menjadi pendukung dan motor penggerak utama. Maka kesempatan terbuka luas untuk melansir demokrasi terpimpin versi Angkatan Darat dengan label konsepsi Sukarno. Jangan dilupakan juga pengangkatan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup oleh Soksi sebagai komponen kekuatan Angkatan Darat. (Sesudah 1965, gunjingan politik beredar bahwa semua itu menunjukkan ambisi Sukarno yang gila kekuasaan dengan dukungan PKI).

Konfrontasi Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia – kesempatan emas bagi Angkatan Darat yang mengontrol seluruh negeri lewat konsep penguasaan teritorial, untuk lebih leluasa lagi menguasai anggaran belanja dan memegang mandat-blanko untuk mengadakan pembelian senjata besar-besaran.

Belum lagi kita lihat bagaimana Angkatan Darat menunggangi budayawan, sastrawan dan wartawan dengan konsep Manikebu dan BPS; semua itu dalam satu grand scenario Perang Dingin yang mengemban misi menyingkirkan PKI sampai kepada Sukarno (Baca: Peter Dale Scott, hal. 278 buku 100 tahun Bung Karno).

Kita tidak mempersoalkan di sini sikap politik atau sikap budaya para sastrawan dan wartawan yang menentang doktrin-doktrin komunis, karena hal itu menjadi hak mereka yang sah-sah saja. Masalahnya terlalu jelas sekali bagaimana Angkatan Darat menunggangi – bila tidak mau dikatakan mendalangi – quote unquote peristiwa kebudayaan ini. Begitu PKI bubar dan Sukarno jatuh, Manikebu dan BPS sebenarnya bisa hidup aktif kembali bila memang mempunyai misi mengemban suatu konsep kebudayaan, tetapi rupanya Manikebu dan BPS sudah tidak diperlukan lagi sebab PKI dan Sukarno sudah hancur. Mission Accomplished!

Begitulah kiprah Demokrasi Terpimpin versi Angkatan Darat yang berlangsung dengan sukses besar. Setiap orang yang peduli demokrasi bersikap benar bila menolak tegas demokrasi terpimpin seperti itu! Yang keliru sama sekali di sini adalah bahwa segala kutukan dan sumpah -serapah menjadi salah alamat, sebab semua itu ditumplekkan kepada Sukarno yang secara konsepsional sama sekali tidak ada kaitan dengan demokrasi terpimpin terkutuk itu.

Orang-orang yang apriori anti-Sukarno tidak bisa atau tidak mau membedakan antara konsep-konsep sosial-politik Sukarno dan manuver-manuver sosial-politik militer cq Angkatan Darat yang jalin-menjalin dengan konsep-konsep Sukarno itu, karena militer memang selalu “loyal mendukung” Presiden dan Panglima Tertingginya. Sukarno di satu pihak dan Nasution/Soeharto sebagai militer di lain pihak sama-sama mendukung demokrasi terpimpin dan wawasan persatuan/kesatuan bangsa dan negeri. Tetapi kesamaan itu cuma me­nyangkut kulit, sama sekali berbeda dalam isi dan motivasi. Sukarno melansir demokrasi terpimpin untuk membela rakyat yang selalu dikalahkan oleh mayoritas politisi di DPR; militer juga mendukung demokrasi terpimpin tetapi karena memerlukan kepemimpinan ketat demi mengontrol penguasaan teritorialnya. Sukarno menganjur-anjurkan persatuan dan kesatuan untuk menggalang kekuatan dan memberdayakan segenap rakyat membangun dan mewujudkan cita-cita sosial-politiknya. Militer juga berwawasan persatuan dan kesatuan, tetapi bedanya lagi-lagi untuk mengontrol seluruh wilayah Indonesia yang mereka anggap sebagai lahan sumber kekayaan yang perlu mereka kuasai. Ini sudah berjalan sejak SOB pertengahan 50-an, dan menjadi terbuka tanpa malu-malu lagi semasa Orde Baru sesudah Sukarno di singkirkan.

Ketiga, Demokrasi konsep PKI

Kita tahu bahwa sebelum 1965, dua organisasi besar paling kuat dan terorganisir paling baik adalah Angkatan Darat dan PKI – bila meminjam nomenklatur Bung Karno, dua organisasi itu mestinya sama-sama positif merupakan komponen potensi nasional – namun dua kekuatan itu justru bersaing sengit dengan niat akan merasa senang sekali bila mereka berhasil mematahkan batang leher saingannya.

Angkatan Darat dan PKI yang saling bersaing, sama-sama menjadi “pendukung” Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi. Bila diterjemahkan dengan bebas, itu berarti masing-masing punya skenario sendiri-sendiri tetapi sama-sama mencoba mengambil hati Presiden, atau lebih tepat: sama-sama menunggangi wibawa Presiden Sukarno untuk mencapai keuntungan politik.

Dalam praktek, Angkatan Darat berada dalam posisi menang yang jauh lebih menguntungkan ketimbang PKI yang sebenarnya kelebihan ber-wishfulthinking bahwa mereka sudah mencapai hegemoni politik dalam pertarungan sengit itu. Ekonomi sama sekali tidak di tangan PKI, sebaliknya Angkatan Darat punya akses terhadap roda perekonomian dan mereka lebih leluasa menggunakan aparatur dan mekanisme birokrasi; yang terpenting tentulah bahwa Angkatan Darat pegang senjata dan mengontrol seluruh teritorial Indonesia, di kota maupun di desa.

PKI, seperti juga Angkatan Darat, mendukung Demokrasi Terpimpin, dan sebagai partai yang percaya bahwa revolusi harus diusahakan bertahap dan meningkat, maka mereka secara teoretis cenderung memilih suatu bentuk demokrasi yang cukup progresif tetapi tidak radikal. Rujukan PKI mengarah pada suatu pola “demokrasi nasional”, pola pengalihan kekuasaan bertahap dengan mendudukkan tokoh nasionalis progresif sebagai penguasa/pimpinan pemerintahan. Rujukan di sini mengarah kepada pengalihan kekuasaan pola Czekoslowakia dari Masaryk kepada Gottwald, pola Kuba dari Batista kepada Castro dan terakhir pola Aljazair dari Ben Bella kepada Boumediènne. Ben Bella semula diterima sebagai seorang revolusioner, tetapi dianggap kemudian mengalami dekadensi pemborjuisan. Sebagai wacana teoretis, wawasan “demokrasi nasional” tersebut memanglah menarik tetapi tidak relevan dalam praktek, karena dalam kondisi Indonesia pimpinan nasionalnya berbeda sekali dari tiga negeri yang disebut sebelumnya. Presiden Sukarno bukanlah pimpinan yang perlu digeser, dia bahkan bukan sekedar nasionalis tetapi nasionalis kiri yang membela rakyat-rakyat tertindas Asia-Afrika menentang kolonialisme dan imperialisme.

Kita sekedar memberikan gambaran di atas agar menjadi jelas, bahwa Sukarno dengan konsep-konsepnya – termasuk Demokrasi Terpimpin – menghadapi 1965 tidak berjalan mulus sendiri tanpa intervensi dan macam-macam gangguan dari kanan dan kiri.

Keempat, Demokrasi Terpimpin yang sebenarnya

Yang ada di atas meja walaupun tertindih bermacam barang rongsokan adalah Demokrasi Terpimpin yang sebenarnya, yang asli atau demokrasi sebagaimana dimaksudkan dan dicita-citakan Sukarno, bapak rohaninya sendiri, sang author pemegang copyright yang sah. Ini pun berlangsung lewat proses dan kurun waktu yang panjang. Sejak Sukarno muda terjun ke dunia politik di akhir tahun 20-an dan awal 30-an, dia sudah punya wacana tentang demokrasi sebagaimana yang dia idealisasikan. Sudah jelas demokrasi Barat atau demokrasi liberal sejak semula dengan tegas dia tolak. Sebutlah masa itu sebagai periode “meraba-raba”, sebab Sukarno muda tegas tahu apa yang dia tolak tetapi di lain pihak belum jelas merumus demokrasi bagaimana yang dia ingini. Sepanjang mengikuti karier politiknya, Sukarno dalam tulisan dan pidatonya yang berjumlah jutaan kata, nyaris kita tidak jumpai istilah “demokrasi terpimpin”, juga tidak kita jumpai istilah itu dalam pidato puncaknya sebagai pemikir dan pemimpin nasion ketika dia mengucapkan Pidato Pancasilanya pada 1 Juni 1945. Sebagai istilah politik, mulai kita kenal “demokrasi terpimpin” (guided democracy, geleide democratie, democracy with leadership, dsb.) menjelang Sukarno terpaksa mengadakan sanering atas inflasi 50 lebih partai politik; itu pun tidak dibabat sampai tiga partai seperti yang dilakukan Soeharto, melainkan masih sebelas parpol di biarkan hidup.

Mempelajari konsep-konsep dan wawasan pemikiran Sukarno secara utuh dalam totalitasnya, maka kita lihat bahwa konsep demokrasi Bung Karno erat sekali berkait dengan suatu wawasan dwitunggal, yaitu perjuangan di satu pihak dan persatuan dan kesatuan nasion di lain pihak. Demokrasi dianggap kosong tak ada gunanya bila tidak bisa memperjuangkan kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, selanjutnya perjuangan pun akan mubasir dan sia-sia bila tak mampu menyelenggarakan kesatuan dan persatuan yang sangat diperlukan untuk menggalang kekuatan yang akan mampu mewujudkan kemerdekaan, keadilan dan kesejahtera an rakyat itu.

Seorang penulis biografi politik Sukarno dari Jerman keliru sekali ketika ia mengatakan bahwa kesalahan besar Sukarno yang menyebabkan kejatuhannya adalah karena ia coûte que coûte anti Barat. Tetapi pakar Jerman itu akan benar sekali bila dia mengatakan bahwa Sukarno digulingkan dari kekuasaannya karena dia tidak berpihak ke kubu kapitalisme Barat, tegas menolak sistem demokrasi Barat. Sukarno tidak percaya bahwa sesudah mekanisme demokrasi berjalan, sesudah 50% tambah satu anggota di Parlemen mengambil keputusan, maka jutaan rakyat yang tertindas harus senang dan puas menerima nasib mereka yang sudah diputuskan secara demokratis oleh mayoritas di dewan perwakilan rakyat itu.

Sukarno sama sekali bukan anti Barat, tidak pernah capèk ia membangkitkan kesadaran politik massa sebelum dan sesudah Indonesia merdeka dengan membesar-besarkan makna revolusi Prancis dan Amerika, founding fathers kemerdekaan Amerika seperti Abraham Lincoln dan Thomas Jefferson yang dia puja-puja. Sukarno secara terbuka tegas mengakui sumbangan pencerahan para pemikir Barat itu bagi kemerdekaan nasional dan hak inidividu atau hak-hak azasi manusia. Tetapi Sukarno juga menyadari setelah menelusuri sepanjang sejarah politik modern di mana pun di dunia, bahwa rakyat tertindas yang ingin memperbaiki nasibnya umumnya selalu pada akhirnya berada di pihak yang kalah – kaum pemodal/kapitalisme selalu menang dan berhasil memulihkan kembali status quo kepada kondisi yang menguntungkan baginya.

Tetapi, menurut Bung Karno, rakyat pasti bisa menang, hanya apabila mereka dapat membangun kekuatan dengan menggalang persatuan dan kesatuan di antara mereka. Di sini kita lihat bahwa persatuan dan kesatuan nasion menurut konsep Bung Karno bukanlah suatu megalomania untuk mencapai kejayaan “Indonesia Raya”, tetapi memang merupakan prasyarat dan bagian dari konsep demokrasi Bung Karno dan perjuangan menegakkan demokrasi itu sendiri.

Konsep Demokrasi Terpimpin mana yang berjalan?

Apa yang dapat disimpulkan dari deskripsi beberapa wajah “demokrasi terpimpin” yang diuraikan di atas?

Yang berjalan dan terlaksana dalam praktek adalah demokrasi terpimpin yang otoriter dan represif, demokrasi terpimpin konsep Angkatan Darat yang memakai label “Sukarno”. Fakta ini terbuka dan menjadi lebih jelas pada saat Sukarno sudah berhasil disingkirkan. Demokrasi Terpimpin Angkatan Darat kemudian leluasa berkiprah dalam optima forma di bawah pimpinan jendral Soeharto, dan sekali lagi di sini terjadi permainan semantik. Demokrasi Terpimpin yang otoriter dan represif itu sekarang memakai nama baru: “Demokrasi Pancasila”, dan menurut dunia Barat yang menyebut diri “dunia bebas”, demokrasinya jenderal Soeharto itu sepenuhnya acceptable karena dia sudah berjalan di garis yang benar: menyingkirkan Sukarno, menghabisi PKI dan semua kekuatan kiri.

***

Lantas bagaimana dengan Demokrasi Terpimpinnya Sukarno?

Peneliti yang jeli dan jujur akan sampai kepada kesimpulan bahwa konsep Demokrasi Terpimpin Sukarno sebenarnya tak pernah berkesempatan membuktikan diri kegunaan dan kebaikannya untuk masyarakat. Jangankan mencapai usia dewasa atau remaja, dia sudah mati dalam masa embrionya. Di situlah tragedi besar pejuang pembebas dan pemersatu nasion Indonesia itu. Demi demokrasi dan persatuan bangsa, sejak 1945 dia rela dan membiarkan wewenang-wewenang formalnya sebagai Presiden dipreteli. Sukarno selama resmi jadi Presiden dari tahun 1945 sampai 1965 sebenarnya baru enam tahun terakhir memegang kekuasaan efektif secara formal, yaitu dalam kurun waktu yang disebut periode Demokrasi Terpimpin. Itu pun “didampingi” oleh kekuasaan teritorial militer yang efisien dan efektif, dan dikepung global oleh kekuatan Perang Dingin yang berkepentingan menyingkirkan PKI sekalian berikut Sukarno sendiri.

Pakar politik berikut epigon-epigon ingusan yang tidak bisa melihat fakta gajah di depan mata seperti itu, lantas tak berhenti-henti sampai sekarang menuding-nuding Sukarno diktator dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya itu. Kebutaan seperti itu, tentu hanya bisa kita simpulkan disebabkan oleh beberapa kemungkinan: para pakar itu keliru kerangka berpikir mereka, terdapat “denkfout” pada analisis mereka, atau memang bodohnya sudah tidak ketolongan, atau memang tahu semua ini tetapi sengaja memelintir kebenaran.

Berbicara tentang memelintir kebenaran, patut kita catat di sini sesuatu yang luar biasa sekali sejak berdirinya Republik kita ini. Militerisme Indonesia yang dipimpin jenderal Nasution dan dilanjutkan oleh jenderal Soeharto telah mewarisi kepada bangsa Indonesia suatu keterampilan sangat canggih dan paling orijinal. Yaitu: bagaimana dengan cara yang sah, legal dan konstitusional merebut kekuasaan dan membungkam lawan guna melanggengkan kekuasaan itu. Pakai peluru atau jebloskan lawan dalam penjara tidak menjadi masalah, asal serba konstitusional. Itulah warisan militerisme Indonesia yang sampai sekarang masih sekali-sekali dipraktekkan.

Setelah Presiden Sukarno menyampaikan pidato pelengkap Nawaksara-nya pada bulan Januari 1967, MPRS di bawah pimpinan Jendral Nasution tetap memecat (impeach) Sukarno dari fungsi kepresidenannya. Presiden Sukarno dengan segala kemauan baiknya tentu tidak bisa menduga politik dan moral komplotan yang sedang dia hadapi ketika itu. Dengan atau tanpa pidato pelengkap Nawaksara, bahkan andai kata Bung Karno bersedia meninggalkan prinsip-prinsipnya sendiri dengan mendekritkan pembubaran PKI, dia tetap tidak punya jaminan apa pun bahwa dia tidak akan dipecat dari fungsinya sebagai Presiden. Sebaliknya kita sudah bisa melihat langkah tahap demi tahap bagaimana jenderal Nasution dan jenderal Soeharto mengerahkan segenap kekuasaan teritorial nya untuk memanipulasi konstituante dan konstitusi segera setelah mereka berhasil menumpas gerakan 30 September Letkol Untung. Dalam sejarah Republik kita untuk selamanya akan tercatat satu Periode militerisme Indonesia, periode di mana perebutan kekuasaan, pelanggaran hak-hak azasi dan perkosaan kebebasan individu dan menyatakan pendapat, bisa berlangsung resmi, sah secara konstitusional, legal sesuai hukum dan prosedur; selanjutnya azas impunity berlaku juga bagi korupsi skala milyaran dan trilyunan.

“Elit” kita yang vokal dan yang sekarang duduk di DPR rupanya menjadi pewaris sah dari para senior mereka di tahun 1966-1967 yang melancarkan makar/coup terhadap Presiden Sukarno dengan memperkosa konstitusi secara sah sesuai hukum dan prosedur. Walaupun begitu, yang diktator tetaplah Sukarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya!

Kita semua tahu Demokrasi Barat punya kesempatan hidup dan praktek seabad lebih sebelum dia mantap dan mapan diterima sebagai sistem politik dan berlaku dalam tata kaedah hidup bernegara – tetapi dari Demokrasi Terpimpinnya Sukarno yang masih bayi merah dan dibantai pula dalam pembunuhan massal, oleh “para pakar demokrasi” diharapkan sudah bisa memberikan hasil instant seperti orang menyedu kopi tubruk.

Pada saat Presiden Sukarno menganggap fase pembenahan politik sudah selesai, Irian Barat sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka Sukarno menganggap sudah waktunya untuk membenahi masalah-masalah ekonomi. Dengan bantuan antara lain para teknokrat PSI, pada 1963 disusunlah strategi pola pembangunan yang rumusannya dinamakan Dekon. Dekon ini pun mati dalam masa janinnya, terminasi dadakan terjadi akibat Peristiwa 30 September yang disusul oleh pembantaian massal, tetapi para pemfitnah tetap memaki Bung Karno tidak urus ekonomi. Rupanya mukjizat masyarakat makmur dan adil diharapkan harus bisa terwujud dalam masa dua tahun.

Sebenarnya lebih kejam daripada fitnah dan pembunuhan sekaligus, adalah kebodohan. Bagaimana berargumentasi dengan orang bodoh yang tidak mampu melihat bahwa Sukarno jelas-jelas tidak punya bakat menjadi diktator. Orang bodoh pun rupanya tidak bisa tahu apa artinya diktator, apa syarat-syarat menjadi diktator. Bukankah orang hanya bisa menjadi diktator bila dia tidak memiliki hati-nurani, bila dia tegar tanpa ragu mampu mengirim lawan-lawannya ke akherat, atau paling kurang mengeram mereka di penjara tanpa ada urusan pengadilan segala. Mampukah Sukarno melakukan kekerasan dan kekejaman seperti itu?

Untuk ikut menjawab pertanyaan itu kita merujuk kepada Sitor Situmorang yang juga menyumbang tulisan dalam Liber Amicorum ini. Dalam perjalanan kehidupan politiknya, kita dapat mencatat apa yang dikatakan Sitor sebagai “Moments of Truth Bung Karno”. Di awal tahun 1966 berlangsung suatu adegan di istana Bogor yang patut dicatat sebagai puncak The Moment of Truth Sukarno. Dalam suasana genting dan berbahaya, Willem Oltmans, wartawan Belanda yang dekat dengan Bung Karno berkata kepada Bung Karno: “Bapak, keadaan berbahaya sekali bagi bapak. Penuhi sajalah tuntutan para jenderal, bubarkanlah PKI!”, demikian ucapan sang wartawan dengan segala kemauan baik. Bung Karno dengan sinar mata yang tajam langsung menyamber pergelangan tangan Willem Oltmans, sambil berkata dalam bahasa Belanda: “Wim, kamu kira aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang? Aku belum ucapkan satu patah kata pun, sudah ribuan orang dibantai habis! Apa jadinya kalau aku omong bubarkan PKI?!” Kira-kira begitulah dialog yang terjadi antara Sukarno dan sang wartawan. Kisah yang sama bisa kita dengar juga dari Roeslan Abdulgani. Demi negeri dan nasion, bagi Bung Karno, persatuan dan kesatuan menjadi di atas segala -galanya! Bung Karno memilih jadi tumbal, meski punah sebagai pribadi dan hancur karier politiknya. Itulah yang kita sebut puncak The Moment of Truth of Sukarno, itulah Sukarno se-Sukarno-Sukarnonya, utuh dalam totalitas kebenarannya.

Walaupun hanya omongan post factum – bila Sukarno mau berlawan ketika itu –, pastilah Soeharto dan Kostradnya mampu dilindas habis oleh massa rakyat bersama mayoritas prajurit TNI, KKO-ALRI, PGT-AURI, apalagi masih cukup banyak jenderal yang ketika itu tetap setia bulat kepada Pemimpin Besar/Panglima Tertinggi nya. Tetapi kemenangan seperti itu pasti dicapai hanya sesudah lewat perang saudara dan pertumpahan darah. Kalau ada setitik saja mengalir pikiran diktator pada Bung Karno, jalan sejarah tentu akan berbeda. Seperti dikatakan Sitor, The Moment of Truth Sukarno memilih Kebenaran di atas keselamatan pribadi, memilih teguh pada prinsip persatuan dan kesatuan nasion di atas segalanya. Kekerasan dan pertumpahan darah coûte que coûte dihindari walaupun kemenangan jelas berada di depan mata. Melihat semua kenyataan itu, apakah bukan fitnah rendah menuduh Sukarno diktator?

Pramoedya Ananta Toer pernah mengucapkan kata-kata bersayap, dia berkata: “Bung Karno adalah politikus dan negarawan satu-satunya dalam sejarah politik modern dunia, yang menyatukan negeri dan nasionnya tanpa mengalirkan setetes darah pun!” Pramoedya lalu membandingkannya dengan “demokrat pancasilais” Soeharto. Untuk membangun Orde Barunya, jenderal Angkatan Darat itu membantai dan menjebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan berjuta warga-negaranya sendiri! Sulit berargumentasi dengan orang-orang yang tak mampu melihat semua itu, tidak melihat serigala di depan matanya, apalagi melihat srigala itu sebagai kelinci.

Di awal pengantar ini, kita sudah mengutip Prof. Bob Hering yang dalam biografi Bung Karno, ingin membebaskan tulisannya dari segala pemujaan pribadi, mitos dan romantisme yang dia anggap mengelilingi Sukarno. Liber Amicorum ini pun dengan rendah hati ingin mengibas segala fitnah, kotoran dan kerancuan berpikir yang bukan saja mengelilingi Bung Karno, akan tetapi melekat di tubuhnya karena dicampakkan kepadanya.

Uraian yang agak panjang tentang “demokrasi terpimpin” ini tidak lain mau mengimbau, terutama kepada mereka yang selama ini bersikap kurang kritis, hanya menelan mentah-mentah rujukan “para pakar, politikus, wartawan” yang kerjanya tidak lain hanya bertujuan mendiskreditkan Sukarno. Bila hal itu terjadi 50 atau 30 tahun yang lalu, barangkali kekeliruan sikap seperti itu masih bisa dimaklumi sebagai ketidak-tahuan, ignorance, atau latah takut dianggap tidak intelektual, takut tidak dihitung sebagai pendukung orde baru, bila tidak ikut-ikutan mengkritik Sukarno. Tetapi setelah mengalami 32 tahun rejim Orde Barunya Soeharto, mestinya kesadaran berpikir sudah harus timbul untuk bisa menentukan mana yang demokratis dan mana yang diktator – sudah cukup lama tersedia kesempatan untuk bisa membanding-banding, bukan?

Setelah melihat prilaku jenderal Soeharto, anak-anaknya dan kroni-kroninya mengenai kekuasaan, mengenai kekejaman, mengenai keserakahan, masihkah ada yang sanggup memfitnah Sukarno dengan demokrasi terpimpinnya sebagai diktator? Masih tetap saja mau nyanyi lagu lama yang itu-itu juga? Tak sanggup berubah lagi karena membenci Sukarno sudah mendarah-daging, sudah terlanjur jadi hobby berat? Orang Belanda bilang: “het zelfde deuntje zingen en het stokpaardje be rijden?”

Sepertiga abad lamanya, Sukarno didiskreditkan dan dibakukan sebagai diktator dengan memobilisasi secara masif mesin propaganda Orde Baru, menggunakan seluruh potensi media massa dan mencekoki segenap strata dunia pendidikan kita. Selama 30 tahun lebih terbangun dan terbentuk suatu public-opinion yang mapan tentang Sukarno, tanpa ada kesempatan sama sekali bagi Sukarno atau para pembelanya untuk menyatakan pendapat yang lain. Hukum-kelambanan atau inertia kemudian berlaku di sini: kebanyakan sudah tidak sanggup lagi membebaskan diri dari kemalasan berpikir yang sudah membeku itu.

Maka permanenlah Sukarno jadi diktator!

Sukarno dan Konsep-konsep Sosial-Politiknya Sudah Barang Fosil?

Mengakhiri pengantar ini, kita masih menyampaikan di sini dua hal. Butir pertama mengenai ucapan sementara intelektual kita bahwa “Sukarno dan konsep-konsepnya sudah jadi barang fosil”. Dan butir kedua menyangkut manuver pemecah-belahan yang dilansir di antara founding fathers kemerdekaan dan Republik kita.

Seorang dekan pada suatu universitas swasta di Jakarta, pernah berkata bahwa konsep-konsep pemikiran Sukarno sudah jadi fosil, sudah tidak relevan, usang ketinggalan untuk zaman yang sudah jauh maju seperti sekarang ini. Entah apa maksud ucapan seperti itu – apakah mau menunjukkan super intelektualitasnya yang maju sekali?

Dengan pasti bisa kita katakan, Dekan itu sendiri dan semua orang yang berpendapat sama dengan sang Bekan, memiliki benak fosil yang tak mampu berpikir dinamis dan dialektis. Semua orang yang masih dapat berfikir normal tentu tahu bahwa semua konsep dan teori ilmu sosial mana pun tidak akan benar – mandek – bila ditangani seperti dogma -dogma mati. Bukan saja Marx atau Keynes, Mao Tse Tung atau teori koperasi Hatta, bahkan agama apa pun menjadi fosil bila ditangani oleh para pemilik benak fosil.

Kita tahu bahwa setiap molekul dalam darah-daging Bung Karno sampai ke ujung rambutnya yang paling halus mengandung: gerak, dinamika, emansipasi dan revolusi! Dapatkah insan yang dirakhmati nur Illahi seperti itu, melahirkan Pancasila yang fosil? Trisakti yang fosil? Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan – apakah semua itu barang fosil? Wawasan The New Emerging Forces kontra The Old Established Forces*, apakah itu juga fosil? Bukankah itu semua nilai-nilai universal yang tak terikat pada ruang dan waktu?

Pendiskreditan terhadap Sukarno memang dilakukan dengan macam-macam cara dan bergerak dari berbagai jurusan. Mula-mula kampanye besar-besaran de-Sukarnoisasi dan penggelapan sejarah oleh Soeharto, Orde Baru dan orang-orang seperti Nugroho Notosusanto; lalu fitnah dan kerancuan berfikir sampai-sampai menuding Sukarno diktator, terlibat G30S; dan usaha kalap paling belakang adalah memfosilkan Sukarno dan konsep-konsep sosial-politiknya yang cemerlang. Barusan saja di bulan Juni, di seluruh pelosok tanah-air kita saksikan Bung Karno yang dikatakan fosil, yang di kerangkeng, didiskreditkan, dan dihina habis-habisan 30 tahun lebih, bangkit kembali dalam segala kebesarannya.

Mana dan siapa sebenarnya yang fosil?

The Founding Fathers Republik: Asset Nasional tak Ternilai

Akhirnya ingin kita ingatkan pada kesempatan ini pada gejala atau manuver tertentu yang jelas dan sadar mempertentangkan founding fathers kemerdekaan dan Republik kita. Mempertentangkan founding fathers Republik kita di ujung-ujung jalan akhirnya akan berarti mempercepat proses desintegrasi dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Bila hal ini dilakukan oleh Van Mook, Van der Plas atau Joseph Luns di tahun-tahun revolusi karena mereka dalam bentuk apapun tak bisa menerima kenyataan bahwa bekas jajahannya memproklamirkan diri merdeka dan membangun Negara Republik sendiri, maka hal itu wajarlah – sang majikan kolonialis tentu sulit menelan kekalahan mereka. Sukarno, Hatta, Sjahrir dan para bapak bangsa kita lainnya, oleh Belanda dengan segala cara dicoba diadu-domba dan dipecah-belah. Tetapi apabila adu-domba ini dikerjakan oleh bangsa kita sendiri – terutama dengan menggunakan media massa –, yang notabene masih berjalan terus sampai hari ini setelah kita merdeka lebih dari sete­ngah abad, maka ini adalah satu tragedi besar.

Kita melihat gejala ini muncul dalam berbagai kesempatan. Orang-orang Indonesia yang sudah berkarat anti-Sukarno pada saat terpaksa ikut memperingati 100 Tahun Bung Karno, yang mereka tulis, mereka peringati dan mereka sanjung-sanjung adalah justru kebesaran Hatta, sambil mengedepankan kelemahan Sukarno.

Kita tahu betul bahwa Bung Hatta, Bung Sjahrir, mempunyai kelebihan dan keunggulan tertentu yang tak mungkin disamai atau dimiliki oleh Sukarno. Sebaliknya pun demikian! Bung Karno mempunyai keunggulan dan kelebihan yang secuwil pun tak mungkin diimbangi oleh Hatta dan Sjahrir berdua sekaligus. Mereka memang jelas mempunyai perbedaan, tetapi apakah sekarang ini hal itu masih relevan untuk dibesar-besarkan? Bahkan dipertentangkan untuk melecehkan yang satu terhadap yang lainnya? Apakah bukannya sudah tiba waktunya dibangunkan kesadaran baru pada peringatan 100 Tahun Bung Karno dan 100 Tahun Bung Hatta tahun depan ini, untuk menerima founding fathers Republik kita dengan kesadaran penuh sebagai asset nasional yang tak ternilai harganya, demi persatuan/kesatuan dan integrasi nasion Indonesia, demi membangun dan mewujudkan cita-cita yang belum sempat diwujudkan oleh founding fathers kita itu: keadilan dan kemakmuran bagi segenap rakyat kita?

Pada saat-saat seperti sekarang ini, penulis teringat kepada seorang tokoh tua yang usianya masih di bawah generasi Sukarno-Hatta yang sayang sekali sudah lebih dulu mendahului kita semua, yaitu Soebadio Sastrosatomo. Semua kenal dia sebagai tokoh PSI, pengagum, pewaris, dan penerus cita-cita Sutan Sjahrir. Pada saat jenderal Soeharto masih sekuasa-kuasanya, dia pernah berkata kepada penulis: Berhentilah melecehkan Sukarno! Berhenti melecehkan Hatta-Sjahrir! Bangkitkan strategi persatuan Sukarno-Hatta-Sjahrir untuk melawan fasisme Soeharto! Sebagai seorang Sjahririst dia berkata: “Sukarno adalah Presidenku! Sukarno adalah Indonesia – Indonesia adalah Sukarno!” Pada saat Soebadio mengucapkan kata-kata bertuah itu, sedetik pun dia tidak bermaksud mengecilkan apalagi meninggalkan Hatta-Sjahrir. Yang terbayang di hadapannya mungkin adalah kawan-kawannya separtai, para Sukarnoist dan anggota-anggota PKI yang berjalan seakan tanpa arah.

Wawasan Soebadio transcendental melintas kris-kros di alam fikiran founding fathers Republik kita, tidak ada lagi batas-batas pemisah apalagi pemecah – dia sudah tumbuh mengembang besar mengatasi segala kedangkalan dan kekerdilan berpikir. Kaum intelektual kita, terutama para cendekia muda, sebaiknya merenungi dan meneladani sikap dan kearifan politik Soebadio itu. Gejala negatif yang mencemaskan pada kaum intelektual kita, ya muda ya tua, adalah bahwa mereka menelan mentah-mentah dan memamah-biak pendapat para pakar asing yang dijadikan rujukan yang akhirnya mengkerangkeng daya kemandirian berpikir mereka sendiri. Seperti misal­nya pemikiran yang membagi para pemimpin kita dalam “the solidarity makers” dan “the administrators”. Rumusan seperti itu tidak usah otomatis salah, akan tetapi dia menjadi rancu dan salah besar pada saat rumus itu mulai dianggap sebagai primbon, ditafsirkan dangkal hitam-putih.

“The solidarity makers” – di situlah Sukarno dikelompokkan – lantas menjadi identik dengan tidak rasional, bukan intelektual, dan agitator tukang teriak-teriak di depan mikrofon. “The administrators” – di situ tempat Hatta dan Sjahrir –, merekalah dianggap yang paling berpikir rasional, nuchter, dan intelektual sejati. Kontan kita dengar reaksi seorang Sukarnoist, bukankah justru Sukarno yang lebih banyak baca buku daripada Hatta dan Sjahrir digabung jadi satu? Justru Sukarnolah intelektual sejati, menguasai ilmu tetapi bersedia turun ke bawah berbicara langsung dengan rakyat. Lalu sang Sukarnoist bertanya: apakah Indonesia kira-kira sekarang sudah merdeka, kalau perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh para “administrators” dari belakang meja tulis? Tugas melepaskan diri dari kekuasaan Belanda bolehlah mulai diusahakan secara gradual, tetapi jauhkanlah diri dari revolusi-revolusian. Yang lebih penting kita bangun lebih dulu banyak sekolah dan banyak universitas untuk menghasilkan SDM, kader -kader akademisi bermutu untuk memimpin departemen, dan sebagainya.

Kita menganggap komentar dan reaksi seperti itu – oleh ilmuwan, wartawan atau siapa pun berbangsa Indonesia – adalah vulger, tidak akan membawa kita ke mana-mana kecuali kepada kenihilan yang serba kontra-produktif. Itulah maksud kita menyebut nama Soebadio, karena dia­lah yang telah mampu mengatasi segala kekerdilan dan kedangkalan yang mubasir dan sia-sia itu. Jelas Sukarno, Hatta, Sjahrir, deretan nama ini masih bisa diperpanjang dengan para pemimpin nasional lain, seperti Amir Sjarifuddin, Agus Salim, Moh. Natsir, Sudirman, Tan Malaka, Moh.Roem dan seterusnya. Masing-masing mempunyai bakat, kemampuan, dan fitrah masing-masing. Jelas mereka saling berbeda, tetapi persatuan dalam perbedaan yang saling mengisi dan melengkapi itulah menjadi potensi dan asset nasional kita yang sangat berharga, modal untuk membangun dan menempuh masa depan.

Tahun depan akan kita peringati dan rayakan 100 Tahun Bung Hatta, anggota Dwitunggal kita yang legendaris. Kita sangat mengharapkan peringatan itu akan berlangsung produktif, bermartabat sesuai watak dan kebesaran Hatta. Bung Karno selalu mengajarkan: “Hanya bangsa besar, tahu menghormati pahlawan-pahlawannya!” Dan rakyat pun tahu siapa yang harus dia hormati meski tidak ada kriteria tertulis apapun.

Berhentilah membesar-besarkan Sukarno hanya untuk melecehkan Hatta! Berhenti membesar-besarkan Hatta hanya untuk melecehkan Sukarno! Begitulah kita akhiri pengantar Liber Amicorum ini dalam kata-kata, semangat dan kearifan politik Soebadio – demi persatuan dan kesatuan negeri dan nasion Indonesia! ***

Joesoef Isak, wartawan, penulis, penerjemah, dan salah satu pendiri penerbitan Hasta Mitra