Apa Mungkin Neoliberalisme Melawan Korupsi?

Makin hari semakin banyak intelektual, termasuk intelektual kiri sekalipun, yang terbuai oleh mimpi bahwa “neoliberalisme akan memerangi korupsi”. Karena neoliberalisme memang mengutuk “kapitalisme kroni”, sekaligus menyimpulkan bahwa intervensi negara dan regulasi ekonomi sangat rawan dengan korupsi, maka berkuasalah sebuah hegemoni yang sangat kuat: “clean goverment” dan “good governance”.

Akan tetapi, tatkala rejim neoliberal yang silih berganti tidak berhasil menjinakkan korupsi, bahkan semakin menjadi-jadi bak letupan petasan, maka para intelektual itu seperti kehilangan pegangan dan tidak sedikit yang goyah imannya. Di era kepemimpinan Presiden SBY, yang kemana-mana selalu menjual isu anti-korupsi, jumlah korupsi telah meningkat dengan sangat pesat.

Sebut saja dua diantaranya, yaitu kasus bank century dan kasus gayus tambunan, yang mana keduanya menohok langsung pada kekuasaan. Kasus Bank Century menyeret langsung nama Budiono dan Sri Mulyani, dua pentolan terbaik dan sekaligus pengkhotbah neoliberalisme. Sedangkan kasus gayus tambunan, dalam perkembangan terbaru yang sedang nampak, akan menyeret banyak orang-orang dekat istana.

Baiklah, kita akan kembali pada soal salah faham, bahwa neoliberalisme memusuhi korupsi, karena neoliberalisme menentang kapitalisme kroni. Apakah benar neoliberalisme akan menghilangkan korupsi dan kapitalisme kroni?

Pertama, neoliberalisme menghancurkan ekonomi produktif negara-negara dunia ketiga, bukan saja ekonomi kecil seperti usaha mikro, menengah, dan kecil (UMKM), tetapi juga usaha-usaha industri besar yang dimotori kapitalis nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan menghancurkan ekonomi produktif seperti ini, neoliberalisme telah menghilangkan ruang untuk akumulasi. Ketika neoliberalisme menghancurkan dua pilar ekonomi, yaitu industri dan pertanian, maka sudah tidak ada ruang untuk akumulasi.

Dulu, Pramoedya punya kesimpulan mengenai penyebab korupsi yang sangat tepat, dengan berkata: “Korupsi adalah karena tidak seimbangnya antara produksi dan konsumsi.” Dengan ketiadaan ruang untuk akumulasi, sementara orang terus dipacu untuk melakukan konsumsi, maka pilihannya adalah melakukan korupsi.

Kedua, dengan dalih mengurangi kemungkinan kapitalis kroni merampok keuangan negara, neoliberalisme justru memperbesar peran swasta untuk mencuri uang negara dengan cara-cara legal, seperti insentif pajak, bailout, bonus, dan lain sebagainya.

Jadi, apa yang terjadi antara kapitalisme kroni dan neoliberal hanyalah perebutan makanan di periuk, tidak lebih dari itu. Jadi, jika kaum neoliberal berpropaganda mengenai perlawanan terhadap korupsi, maka maksud mereka itu adalah supaya uang tidak dimakan oleh pejabat negara tetapi harusnya swasta.

Ketiga, begitu kaum profesional dan teknokrat ditampung di dalam birokrasi, maka makna reformasi birokrasi selalu dipersempit sekedar “remunerasi”, atau soal penggajian. Tidak pernah reformasi birokrasi itu dimaknai sebagai penggantian birokrasi lama dengan yang baru, atau pergantian mental birokrat lama dengan yang baru.

Makanya, meskipun reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, misalnya, dikomandoi oleh Sri Mulyani, maka orang-orang seperti Gayus Tambunan akan tetap banyak. Sebab, yang direformasi bukan sistim dan orang-orangnya, melainkan soal penggajian.

Dengan demikian, anda jangan pernah bermimpi bahwa rejim neoliberal akan menciptakan pemerintahan bersih, apalagi akan bebas dari korupsi. Sejatinya, neoliberalisme dari ujung kaki hingga ujung rambut adalah sistim perampokan, termasuk merampok keuangan negara.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut