Ambil Alih Blok Mahakam dan Freeport, Awal Kebangkitan TRISAKTI atau Gertak Sambal?

Blok Mahakam

Secara mengejutkan Presiden Joko Widodo lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, mengumumkan akan mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dan Tambang Freeport di Papua. Pengumuman ini tentunya telah banyak ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan mendasar di sektor pertambangan.

Apa yang telah dicita-citakan Jokowi-JK dalam kampanye Pilpres yang lalu dengan slogan Trisakti dan Nawacita seakan menemukan titik terang dengan pengumuman ini. Blok Mahakam yang sekarang ini masih dalam pengelolaan Total, perusahaan asing asal Prancis, akan berakhir hingga 2017, sedangkan kontrak Freport akan berakhir hingga 2021.

Atas dasar dalih apapun penguasaan negara atas Blok Mahakam dan tambang Freeport adalah sebuah keharusan dari pemerintahan yang mengedepankan Politik Berdaulat, Ekonomi yang Mandiri dan Budaya yang berkepribadian (Trisakti). Walaupun masih sebatas usulan oleh Presiden dan masih akan terus berproses lewat aturan pemerintah atau lewat undang-undang, tetapi niat dari pemerintahan Jokowi-JK untuk menguasasi Blok Mahakam dan Freeprot ini patut di apresiasi.

Akan tetapi, di beberapa kesempatan, pernyataan Presiden Jokowi seperti anti klimaks. Dalam kesempatan berpidato pada saat KAA di Bandung beberapa waktu yang lalu, Presiden dengan berapi-api menginginkan bangsa-bangsa Asia Afrika sudah seharusnya keluar dari kungkungan IMF, WB, dan ADB. Bahkan Jokowi berani mengusulkan agar ada reformasi dalam tubuh PBB. Selang beberapa waktu kemudian ternyata Pemerintahan Jokowi-JK justru kembali akan mengutang kepada Bank Dunia. Dari total Rp 143 trilyun utang yang ditawarkan oleh Bank Dunia, Pemerintahan Jokowi-JK akan meminjam sebesar Rp 13 trilyun. Inkonsistensi kebijakan ini juga terjadi dibeberapa sektor yang lain, seperti dalam pemberantasan korupsi, pengusutan kasus pelanggaran HAM, dan lain-lain.

Tentu usulan untuk menguasai pengelolaan Blok Mahakam dan Freeport kembali akan menjadi pertaruhan konsistensi sikap Presiden Jokowi dalam menjalankan Trisakti. Menguasai Sumber Daya Alam (SDA), seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah hal mutlak untuk menegakkan konsep Trisakti.

Harapan rakyat terhadap konsep Trisakti dan Nawacita dari Presiden sangat besar. Inkonsistensi sikap Presiden Jokowi terhadap Trisakti akan membawa efek negatif berupa ketidakpercayaan rakyat Indonesia terhadap Pemerintahan Jokowi. Kita tentu berharap keinginan untuk menguasai Blok Mahakam dan Freeport tidak sekedar gertak sambal atau sikap “gagah-gagahan” dari pemerintahan ini, tetapi betul-betul menjadi sikap untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

Alif Kamal, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut