Aktivis Pergerakan Kecam Kriminalisi Terhadap Petani Bohotokong

Kriminalisasi terhadap dua orang petani desa Bohotokong, Hima Ali (50) dan Yamin Musa (32), mendapat perlawanan dari sejumlah organisasi pergerakan di Banggai, Sulawesi Tengah.

Kamis (6/3) kemarin, saat proses persidangan terhadap kedua petani itu berlangsung di Pengadilan Negeri Luwuk, puluhan petani dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Anti Diskriminasi Petani menggelar aksi massa.

Dalam aksinya, Aliansi Anti Diskriminasi Petani menilai proses hukum terhadap dua petani desa Bohotokong tersebut sebagai bentuk kriminalisasi perjuangan petani.

Aliansi ini melibatkan sejumlah organisasi pergerakan, yakni Galeri Kertas, Studi Club Lentera Merah, ORTABUN, Konfederasi Seniman Jalanan, PRD, STN, PRP, YTM, WALHI, JATAM dan LMND.

Koordinator aksi Aliansi Anti Diskriminasi Petani, Syarif Mang, mengungkapkan bahwa kriminalisasi terhadap kedua petani itu bermula dari pengusaha PT. Saritama Abadi (SA), Teo Nayoan, yang menuding petani mencuri kakao di atas lahan HGU miliknya.

“Lahan yang diklaim oleh PT. SA itu sebagai HGU-nya itu sebetulnya masih bermasalah. Sebab, klaim PT. SA itu sifatnya sepihak,” kata Syarif Mang.

Ia menceritakan, dulunya lahan tersebut adalah tanah bekas onderneming. Pada tahun 1982, warga sudah mengelola tanah tersebut dan menanaminya tanaman tahunan. Namun, tiba-tiba pada tahun 1989, Teo Nayoan mengklaim tanah tersebut.

“Klaim Teo Nayoan hanya berbekal surat kuasa di bawah tangan dari ahli waris. Namun, dalam Kepres di bekas lahan perkebunan TK.Mandagi dan Rudi Rahardja itu, HGU-nya mestinya sudah berakhir sejak tahun 1980,” terangnya.

Syarif juga mengungkapkan, sejak menduduki lahan tersebut di tahun 1982, para petani sudah 4 kali mengajukan permohonan sertifikas atas lahan bekas onderneming tersebut. Saat itu BPN berjanji akan menerbitkan sertifikat dimaksud.

Pada kenyataannya, pada tahun 1997, BPN justru menerbitkan HGU kepada PT. SA. Sejak itulah PT. SA selalu mengkriminalkan petani Bohotokong . “Setiap kali petani memanen kakao dan kelapa di atas lahanan, pihak PT. SA selalu melaporkannya ke polisi,” katanya.

Sementara itu, proses persidangan terhadap dua petani Bohotokong ini sudah memasuki sidang kelima. Agendanya adalah pemeriksaan para saksi.

Kuasa hukum para petani, Maharani Karolin, SH, mengungkapkan bahwa adanya kejanggalan dalam proses menghadirkan para saksi di persidangan. Hampir semua saksi yang diajukan berdasarkan anjuran perusahaan.

Ican Lemoro

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut