Aksi Massa Persatuan Rakyat NTB ‘Dievakuasi Paksa’

MATARAM (BO): Rencana 50-an aktivis Persatuan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PR-NTB) untuk menduduki kantor Gubernur NTB, sore (25/1) tadi, tidak tercapai karena dievakuasi paksa oleh pihak kepolisian.

Proses evakuasi paksa itu berlangsung menjelang pukul 18.00 WITA. Pihak kepolisian beralasan, evakuasi itu dilakukan karena waktu resmi untuk menggelar aksi massa sudah berakhir.

Menurut Irfan, seorang aktivis PR NTB, pihak kepolisian tidak mau bernegosiasi dengan perwakilan massa aksi. “Kami membawa tuntutan rakyat di sini, sehingga tidak seharusnya polisi menghentikan aksi ini,” katanya.

Irfan menjelaskan, aksi pendudukan yang direncanakan oleh PR NTB sebetulnya berlangsung damai. Sebagian besar peserta aksi terlihat duduk dengan beralaskan karton di depan pintu kantor Gubernur.

Sedianya, jika aksi itu tidak dihentikan, massa PR NTB akan membangun tenda untuk persiapan menginap. Mereka akan menggelar aksi pendudukan itu hingga Gubernur NTB, M. Zainul Majdi, mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan SK Bupati Bima nomor 188/2010 tentang ijin pertambangan PT. SMN.

Aksi massa PR NTB membawa beberapa tuntutan pokok: pencabutan SK bupati Bima nomor 188/2010, pembebasan seluruh petani dan aktivis yang ditahan kepolisian, dan penghapusan nama-nama sejumlah aktivis dan petani yang masuk Daftar Pencaran Orang (DPO).

Selain itu, terkait persoalan solusi darurat penyelesaian konflik agraria di Indonesia, PR NTB mengusulkan pembentukan Panitia Nasional Penyelesaian Konflik Agraria. PR NTB juga menyatakan penolakan Pansus Agraria bentukan DPR.

Menanggapi tuntutan PR NTB, pihak Gubernur NTB, yang diwakili oleh seorang pejabat Humas Gubernur, mengaku sudah melayangkan surat rekomendasi pencabutan SK itu kepada Departemen ESDM, Departemen Kehutanan dan Bupati Bima.

ULFA ILYAS

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut