Aksi Long March 1000 Km SAD Jambi Tiba di Bandar Lampung

Petani yang juga masyarakat Suku Anak Dalam (SAD 113) asal Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi Provinsi Jambi yang berkonflik dengan PT Asiatic Persada kembali melakukan aksi long march dengan berjalan kaki sepanjang 1000 kilometer menuju Jakarta. Sabtu sore (15/11), sekitar pukul 15.00 WIB, mereka telah sampai di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Kedatangannya disambut oleh berbagai organisasi pergerakan yang tergabung dalam aliansi Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 UUD 1945 yakni Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Aksi long march kali ini diikuti oleh 48 peserta yang terdiri dari 32 orang laki-laki, 13 orang perempuan, dan 3 orang anak kecil. Hari ini merupakan hari ke 30 para petani melakukan aksi jalan kaki, terhitung sejak  tanggal 15 Oktober 2014 lalu.

Kondisi beberapa petani saat ini dalam keadaan kurang sehat karena pengaruh cuaca dan kelelahan, tapi secara umum masih bersemangat dan siap melanjutkan perjalanan. Menurut perkiraan, mereka akan beristirahat di Kota Bandar Lampung hingga hari senin (17/11), dan untuk sementara akan beristirahat di sekretariat LMND Lampung di jalan ZA Pagar Alam. Rajabasa.

koordinator lapangan, Mahyudin, menjelaskan sasaran aksi yang hendak di tuju di ibukota Jakarta adalah kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Kementerian Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Istana Negara.

“Kami bertekad tidak akan pulang sebelum ada kepastian penyelesaian konflik perampasan tanah seluas 3550 hektar oleh PT Asiatic Persada yang sudah berlangsung lebih dari 27 tahun sejak 1986 ini,” Ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tuntutan utama petani adalah dicabutnya SK Bupati Batang Hari No.180/2014 Tentang Penetapan nama dan peta lokasi penerima Kompensasi Lahan 2000 hektar yang menjadi bukti pengkhianatan Pemerintah daerah terhadap rakyat karena menyeleweng dengan perusahaan penindas. “Pengukuran ulang izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Asiatic Persada seluas 20.000 hektar dan pengembalian lahan seluas 3550 ha milik masyarakat sebagaimana telah disepakati bersama oleh BPN-RI, DPR-RI, DPD-RI, Komnas HAM, Pemprov Jambi, Kemenhut RI,” jelasnya.

Hal senada diungkap aktivis PRD Lampung, Ahmad Muslimin, bahwa PT Asiatic Persada yang merupakan perusahaan perkebunan raksasa milik pemodal asing asal Malaysia-Singapura sudah terang-terangan mengabaikan hak-hak dasar rakyat Indonesia dengan secara sewenang-wenang merampas tanah yang menjadi sarana produksi mendasar. “Dalam amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 jelas mewajibkan agar seluruh kekayaan alam termasuk tanah dikuasai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” Pungkasnya.

Saddam Cahyo

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut