Aksi Hari Perempuan Internasional 2019 Tuntut Ruang Hidup Demokratis, Sejahtera, Setara, dan Bebas Kekerasan

Peringatan International Women’s Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional di Jakarta berlangsung meriah. Peringatan kali ini mengambil tema “Panggung Politik Independen Perempuan”. Aksi diawali dengan melakukan rally dari Patung Kuda hingga Taman Aspirasi depan Istana Kepresidenan, pada Jumat siang, 8 Maret 2019. Aksi diikuti 65 organisasi kemasyarakatan dengan massa kurang lebih 2000 orang.

“Perempuan dan masyarakat marjinal masih menghadapi situasi menyempitnya ruang demokrasi, pemiskinan, ketimpangan sosial dan maraknya kriminalisasi serta kekerasan seksual. Ini adalah momentum politik bagi perempuan untuk menyuarakan agenda politik perempuan independen agar terwujud ruang hidup yang demokratis, sejahtera, setara dan bebas dari kekerasan,” ungkap Mutiara Ika Pratiwi, dari Komite IWD 2019.

“Panggung refleksi ini membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat menyuarakan persoalan fundamental perempuan yang belum mampu dijawab oleh pemerintah. Kami juga menggelar kain putih sebagai ruang aspirasi publik,” ujar Lini Zurlia, juru bicara Komite IWD 2019.

Sementara itu, Konfederasi Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dalam pernyataan sikapnya menegaskan bahwa perempuan harus sadar dan berani melawan penjajahan gaya baru dan patriarki, merebut demokrasi, kesejahteraan dan kesetaraan.

KASBI menilai kaum perempuan dan rakyat Indonesia, serta seluruh rakyat di berbagai belahan dunia belumlah terbebas dari penghisapan dan penindasan. Penerapan sistem kerja kontrak, outsourcing dan pemagangan serta praktek upah murah menjadikan kaum (buruh) perempuan menjadi korban yang paling sengsara. Buruh perempuan semakin mudah di PHK atau diputus kontrak karena hamil.

Upah Murah juga menyebabkan buruh perempuan tidak memperdulikan kesehatan reproduksi-nya. Kaum buruh perempuan terpaksa harus lembur atau menukar cuti haid dengan uang agar mendapatkan tambahan upah. Hak-hak buruh perempuan hanya sekedar menjadi di atas kertas saja, dan diperparah dengan banyaknya pengusaha nakal serta pengawasan negara yang sangat lemah. Bahkan kaum buruh perempuan menjadi tumbal upah murah dengan adanya diskriminasi upah di sektor padat karya (tekstil, garmen dan sepatu) yang merupakan unggulan ekspor dan penyumbang devisa negara.

Untuk itu KASBI menyerukan kepada seluruh kaum buruh untuk bersama-sama menuntut:

  1. Tolak PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
  2. Hapus Sistem Kerja Kontrak , Outsourcing dan Pemagangan
  3. Berlakukan Upah Layak dan Setara bagi Buruh Perempuan
  4. Lawan Diskriminasi Terhadap Buruh Perempuan
  5. Stop PHK terhadap Buruh Perempuan Hamil
  6. Perlindungan terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Cuti haid, melahirkan dan menyusui serta hak pemeliharaan kandungan;
  7. Stop Kekerasan dan Pelecehan terhadap Buruh Perempuan
  8. Berikan Hak Menyusui Di Tempat Kerja
  9. Berikan Kesempatan dan Perlakuan yang sama dan adil bagi Buruh Perempuan;
  10. Berikan Perlindungan bagi Buruh Migran

Di kesempatan yang sama, Fen Budiman dari API Kartini dalam orasinya menjelaskan persoalan ketidakadilan ekonomi yang sangat memukul kaum perempuan adalah bagian dari politik liberal kapitalistik yang itu juga menggerogoti kemandirian bangsa Ini.

Fen menambahkan bahwa berbagai penindasan terjadi dalam tata ruang yang itu menyingkirkan kaum miskin kota, merampas ruang hidup, menggusur hingga pada penguasaan lahan oleh segelintir orang adalah juga agenda sistem neoliberal yang salah satunya adalah meminggirkan hak-hak perempuan dari ruang hidup dan akses atas kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Sementara Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa mengatakan bahwa Hari Perempuan Internasional sebagai hari yang bersejarah karena itu jadi tonggak perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme yang dikumandangkan oleh kaum perempuan.

Wahida menuntut kepada Pemerintah agar perempuan tidak dimanfaatkan sebagai alat politik semata-mata tetapi perempuan harus mampu berdiri sama tinggi, sama di mata hukum dimanapun kaum perempuan itu berada.

“Hari ini kita melihat wajah Indonesia yang sesungguhnya yakni wajah-wajah tanpa demokrasi. Ketika kita menyampaikan aspirasi, mereka berkata kita tidak punya hak dan harus berjarak 100 meter dari depan Istana Negara. Inilah wajah lusuh, wajah resah dari demokrasi kita sekarang ini”, pukas Wahida dari atas mobil komando.

Komite IWD 2019 dalam aksi peringatan Hari Perempuan Internasional 2019 terdiri dari : AJI Jakarta, API Kartini, Arus Pelangi, Asia Justice and Rights (AJAR), BEM STHI Jentera, Ciliwung Merdeka, Desantara, Federasi Buruh Lintas Pabrik – KPBI, Gereja Komunitas Anugrah, GMKI, GSPB – KPBI, Hollaback Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), ILRC, JALA PRT, JARINGAN AKSI, Jaringan Muda Setara, Jarnas Anti TPPO, JFDG / Woman’s March Jakarta, Jurnal Perempuan, Kalyanamitra, Konfederasi KASBI, KITASAMA, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), KSBSI, Konfederasi, Serikat Nasional (KSN), LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Migrant Care, Never Okay Project, Pelangi Mahardika, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), POKJA Buruh Perempuan, PurpleCode Collective, Rumah Faye, Sanggar Anak Harapan, Sanggar Swara, Serikat Mahasiswa Progresif UI (SEMAR UI), Serikat Pekerja Nasional PT. PPEB, Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Serikat Tani Nasional, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Serikat, Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Solidaritas Perempuan, SGRC Indonesia, Social Work Sketch, SP SAPU LIDI, Space UNJ, Trade Union Rights Centre (TURC), Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI), dan
Yayasan Parinama Astha. (*)

Sukir Anggraeni

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut