Aksi Galang Koin Untuk DPRD Bandar Lampung Masih Berlanjut

Aksi penggalangan koin untuk anggota DPRD Bandar Lampung masih terus dilakukan oleh sejumlah aktivis. Jika sebelumnya aksi pengumpulan koin dilakukan di bundaran Tugu Adipura, maka aksi pengumpulan koin kali ini digelar di persimpangan lampu merah tugu Universitas Lampung (Unila), Rabu (23/3).

“Ini merupakan bentuk keseriusan kami. Kebobrokan anggota DPRD harus dibongkar dihadapan rakyat, terutama soal praktik dana siluman itu,” kata Fredy Muchtar, aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Bandar Lampung.

Menurutnya, kenapa memilih kampus Unila sebagai tempat aksi berikutnya, karena aksi ini sangat penting diketahui oleh mahasiswa dan agar mereka mengambil peranan aktif dalam mendorong perubahan sosial.

Sama seperti sebelumnya, aksi kali ini pun melibatkan sejumlah organisasi pergerakan seperti SRMI, LMND, PRD, dan SBAR, yang kemudian disebut Persatuan Rakyat Bandar Lampung.

Mahasiswa cukup antusias terlibat dalam gerakan ini, yang terbukti dari sebagian diantara mereka turut memasukkan koin ke dalam kotak dus.

Mendapatkan respon luas

Aksi pengumpulan koin oleh Persatuan Rakyat Bandar Lampung berbuah hasil: kampanye luas kepada masyarakat. Setelah berkali-kali menggelar aksi simpatik di beberapa titik, akhirnya perwakilan Persatuan Rakyat, Isnan Subkhi, yang juga adalah ketua LMND Lampung, dipanggil untuk menjadi narasumber dalam sebuah acara di TV lokal.

Pada kesempatan itu, Isnan menjelaskan bahwa gerakan mereka dimaksudkan untuk memutus mata-rantai korupsi di Indonesia, khususnya di Bandar Lampung, yang dipelihara oleh aparatus pemerintahnya sendiri.

“Sungguhpun jumlah koin yang terkumpul tidak seberapa, tetapi secara simbolik itu sudah menjelaskan betapa besar dukungan rakyat terhadap gerakan kami. Kami akan serahkan koin itu kepada pimpinan DPRD kota Bandar Lampung,” katanya dengan lugas di layar kaca.

Pernyataan Isnan langsung disambungkan dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Bandar Lampung, Yusuf Effendi, yang juga diwawancarai via telepon malam itu.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pihaknya mengakui bahwa anggaran untuk kegiatan kunjungan kerja, Bimtek, maupun study banding sudah dianggarkan di APBD. “Kita menghargai perjuangan teman-teman untuk mengungkap semua itu, dan memang anggota DPRD tidak dibenarkan melakukan pungutan liar,” katanya.

Namun, ditanyakan seberapa jauh proses pengungkapan kasus ini, Yusuf Effendi hanya bisa menjawab bahwa kasus ini masih dalam tahap pengkajian dan belum bisa dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran kode etik. “Surat edaran itu mestinya ditandatangani oleh ketua DPRD, bukan ketua komisi B. Kita masih mencari tahu, apakah ini tindakan oknum atau secara kolektif oleh komisi B,” tegasnya.

Seorang warga masyarakat bernama Ahmad, yang turut menanggapi pernyataan ketua BK DPRD Bandar Lampung, mengaku bahwa dirinya sangat kecewa dengan proses pengkajian yang terlalu lama dan terkesan diulur-ulur.

Mempertegas tuntutan terkait penyelidikan kasus ini, Isnan mengatakan bahwa waktu seminggu sudah sangat cukup untuk mengkaji dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan bagi pengungkapan kasus ini.

“Kita berharap BK tidak hanya menyampaikan konfirmasi, tetapi sudah harus menyimpulkan dan mengumumkan sebuah bentuk sanksi yang tegas. Jika tidak, hal ini akan menjadi preseden buruk di masa depan,” katanya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut