Akademisi IT Siap Ungkap Penyimpangan E-KTP

Dugaan penyimpangan terkait pengadaan KTP elektronik (E-KTP) terus bergulir. Proyek Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu bukan hanya bermasalah di proses tender, tetapi juga secara teknologi.

Hal tersebut dilontarkan oleh Forum Akademisi Informasi Teknologi (IT). Bahkan, Forum ini mempertanyakan database, server dan aplikasi pendukung dari program tersebut.

“Kami siap secara independen memvalidasi software dan hardware yang digunakan dalam pembuatan E-KTP,” kata Ketua Forum Akademisi IT, Hotland Sitorus, di Jakarta, Senin (2/9/2013). Ia juga mengaku siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyingkap dugaan penyimpngan itu.

Menurut Hotland, selain persoalan teknologi, proses penentuan harga satuan, ketersediaan software dan hardware juga sangat berpotensi diselewengkan.

“Alat pemindai KTP juga menjadi masalah. Pemindai mata, sidik jari, alat pemindai tanda tangan, kamera pembaca kornea mata dan E-KTP reader. Kualitas blangko E-KTP dan chip data yang ditanamkan ke dalam E-KTP, tidak jelas,” tandasnya.

Sebagai data kependudukan, kata Hotland, E-KTP seharusnya dapat diakses Kepolisian, pihak Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, KPU dan instansi terkait lainnya. “Namun nyatanya belum bisa, ini menandakan database, komputer server dan aplikasi pendukungnya belum berfungsi,” ujar Hotland.

Menurut perhitungan Forum Akademisi IT, pelaksanaan E-KTP secara keseluruhan hanya memerlukan dana sekitar Rp 3,8 triliun hingga Rp 4,1 triliun. Namun, negara mengeluarkan anggaran Rp 5,9 triliun. Dengan dmeikian, ada potensi kerugian negara sebesar Rp.1,8 triliun hingga Rp 2,1 triliun.

Forum Akademisi IT berharap KPK serius memanggil Menteri Dalam Negeri selaku pelaksana. Forum akademisi IT juga meminta tindakan nyata dari Komisi II DPR untuk membuat Pansus E-KTP.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Kurniawan PG

    Dari awal sudah terbaca proyek dipaksakan, dari sini jelas indikasi kepentingan yang berujung pada korupsi dan lagi daerah juga dibebani biaya2 dari APBD, smakin kentara permainan.