Agus Jabo Priyono: Rebut Kembali Kekayaan Alam Kita Untuk Kemakmuran Rakyat!

Dalam debat Calon Presiden putaran kedua, pada hari Minggu (15/6/2014), isu mengenai kebocoran kekayaan nasional mencuat setelah dilontarkan oleh capres nomor urut 1, Prabowo Subianto.

Isu tersebut segera menggelinding bak bola liar dan disundul banyak pihak, termasuk ekonom, pemerintahan SBY, dan pendukung kedua calon Presiden. Ada yang menyambutnya dengan positif, tetapi tidak sedikit pula yang mencibirnya. Bahkan, bukannya memperdebatkan substansi soal karut-marutnya pengelolaan SDA kita, sebagian malah mempertanyakan soal akurasi angka kebocoran kekayaan yang diungkap oleh Prabowo.

Merespon hal itu, Mahesa Danu dari Berdikari Online (BO) telah mewancarai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, untuk menanyakan pendapatnya terkait isu tersebut. Berikut petikan wawancaranya:

Berdikari Online (BO) : Dalam debat Capres putaran kedua lalu, isu tentang kebocoran kekayaan alam nasional menguat setelah Capres Prabowo membeberkannya. Bagaimana menurut anda?

Agus Jabo Priyono (AJB): Kita harus meletakkan isu itu dalam konteks kedaulatan nasional, yakni penguasaan sumber kekayaan nasional dan kemakmuran rakyat. Sampai saat ini kekayaan alam yang kita miliki seperti migas, minerba, sektor perkebunan, perikanan laut dan lain-lain, tidak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi justru disediakan untuk kepentingan modal asing.

Data-data tentang kerugian negara ini berkali-kali disampaikan oleh para pejabat tinggi negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),dan pihak Kementerian sendiri.

Ali Masykur Musa, misalnya, selaku Pejabat BPK sekaligus peserta konvensi Partai Demokrat menyampaikan bahwa modal asing sudah menguasai sekitar 70 persen migas kita, 75 persen batubara, bauksit, nikel, 85 persen tambang tembaga dan emas, dan 50 persen perkebunan sawit.

Selain Abraham Samad yang berulang kali mengatakan kerugian negara akibat penguasaan modal asing ini mencapai angka 7200 trilyun per tahun, pada tanggal 27 Februari 2013, Busyro Muqodas (Wakil Ketua KPK) juga menyatakan bahwa, dari jumlah perizinan pengelolaan sebanyak 150 juta hektar hutan, hanya 11% yang memiliki izin sesuai dengan peruntukannya. Artinya, hampir 133,5 juta hektar atau 89% dikuasai para pemodal tanpa izin alias bodong!

Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga mengungkapkan bahwa Konsentrasi kepemilikan aset juga meningkat: hanya 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di tanah air. Kemudian, Dirjen Pajak juga pernah menyatakan ada sekitar 4000  Penanaman Modal Asing (PMA) yang terindikasi menggelapkan pajak.

Mau ribut apalagi, dalam hal ini kita semua harus satu pemahaman, bahwa penguasaan modal asing terhadap kekayaan alam kita itulah akar masalahnya. Jadi, walaupun bangsa kita kaya, kalau akar persoalan itu tidak segera diselesaikan, sepanjang masa kita akan miskin, terus dan tetap miskin, tidak memiliki martabat hidup.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sebanyak 95% dari 26 juta keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare. Padahal, untuk sekadar mencapai pendapatan setara upah minimum regional atau sekitar Rp 1,2 juta per bulan, petani membutuhkan lahan setidaknya 2 hektare.

Walaupun ada usaha-usaha memperbaiki pendapatan nasional di bidang minerba dengan menaikkan saham kepemilikan Pemerintah dan kewajiban pembangunan smelter di dalam negeri oleh Pemerintahan SBY, namun tetap saja modal asing bersikeras mempertahankan kekuasaan mereka untuk mengeruk keuntungan sebesar-sebesarnya.

Inilah makna kebocoran dalam aspek kedaulatan nasional itu!Dari mana sumber masalahnya?

Pertama, dengan UU PMA tahun 1967, modal asing mulai memiliki pintu untuk kembali masuk, itupun masih belum sepenuh-penuhnya terbuka lebar seperti sekarang ini. Kedua, dengan amandemen UUD 1945, yang turunannya adalah liberalisasi UU di sektor-sektor setrategis kehidupan bangsa, di situlah modal asing sudah sepenuh-penuhnya menguasai tanah air kita, menjajah kembali bangsa kita.

Inilah UU yang disusun setelah amandemen dan cenderung melindungi kepentingan modal asing itu, UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU no 22 tahun 2001 tentang Migas, UU no 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU no 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU no 27 tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, dan masih banyak UU lain yang merugikan bangsa kita.

Jadi ,siapapun yang jadi Presiden nanti, dia harus berani membongkar itu semua dan secara konsiten melaksanakan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan segala filosofi dasar dan secara tegas menegakkan UUD 1945, terutama Pasal 33yang sangat anti terhadap penjajahan asing.

Hanya dengan jalan itu bangsa kita yang memiliki berlimpah-limpah sumber pendapatan dari kekayaan alam itu bisa berdiri tegak, hidup adil makmur.

BO : Seberapa urgen isu kebocoran kekayaan alam tersebut dalam mengurai persoalan bangsa saat ini? Atau seberapa urgen isu ini dalam kerangka dalam memajukan program kemandirian nasional?

AJB : Bagaiman kita bisa hidup, bisa tercukupi sandang pangan dan papan, bisa sehat, bisa pintar, bisa tenang dalam menjalani kehidupan spiritual kita, jika sumber-sumber yang akan menjadi pendapatan negara untuk membiayai itu semua dikuasai modal asing?

Jadi, hilangnya sumber-sumber kekayaan alam Indonesia akibat dari penjajahan modal asing ini adalah persoalan pokok; persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan oleh siapapun yang nantinya jadi Presiden maupun oleh segenap bangsa Indonesia.

Kita semua sebagai anak bangsa harus bersatu padu kembali memenangkan cita-cita Proklamasi, yakni dengan merebut kembali kekayaan alam rersebut menjadi milik kita untuk kemakmuran rakyat.

Karena sesungguhnya hakekat kemerdekaan itu adalah kedaulatan, kemandirian serta kepribadian. Itulah jembatan emas menuju masyarakat adil makmur, lahir dan batin.

Kemerdekaan harus dipahami sebagai perubahan struktur kepemilikan serta penguasaan tanah air dan udara Indonesia beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dari tangan kolonialisme/imperialisme,menjadi milik kita, bangsa Indonesia. Inilah yang akan kita gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, bangsa Indonesia.

Tanpa ekonomi yang mandiri, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tidak mungkin kita mendirikan negara yang berdaulat, dan mustahil kita membangun masyarakat yang adil makmur.

BO : Banyak pihak menilai pernyataan itu Prabowo itu menyasar Pemerintahan SBY, termasuk mantan perekonomian Hatta Radjasa yang saat ini menjadi Cawapres Prabowo. Bagaimana pendapat soal ini?

AJB : Ada dua persoalan yang dihadapi bangsa ini, yang pertama adalah perampokan kekayaan alam Indonesia dan yang kedua adalah persoalan perampokan APBN kita.

Bisa saja ada perbedaan persepsi, bahwa yang dianggap kebocoran sampai 1000 trilyun itu adalah APBN kita, tentu saja kalau yang dimaksud hal ini Pemerintahan SBY tidak akan terima, karena ini menyangkut kridebilitas Pemerintahan SBY, tetapi saya kira yang dimaksudkan bukan itu.

Tetapi tentang kekayaan alam kita yang dirampok modal asing itu, jika hal ini pun masih banyak yang ribut dan tidak terima, layak kita curiga bahwa mereka itu adalah agen asing atau kompradoryang menjual tanah airnya sendiri.

Kita tidak anti modal asing, tetapi menolak modal asing yang berwatak imperialistik, modal asing yang menjajah, modal asing yang merampok hak milik bangsa kita. Modal asing harus diatur; tidak boleh masuk ke sektor strategis dan sarana umum, mereka harus menghargai kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa, tidak boleh seenaknya.

BO : Menurut anda seperti apa peran kaum nasionalis dalam kerangka memajukan propaganda terkait kebocoran kekayaan alam ini?

AJB: Kaum nasionalis Indonesia harus paham bahwa imperialisme-lah problem pokok bangsa kita, merekalah musuh kita, dan hanya dengan membongkar imperialisme itu kita punya landasaan untuk menegakkan TRISAKTI: berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi dan berkepribadian secara budaya, sebagai prasyarat membangun masyarakat Indonesia yang adil makmur, lahir serta batin itu.

Dan harus tahu siapa kawan siapa musuh, jangan asal hantam kromo, jangan mau dipecah belah, diadu domba, karena di belakang semua itu pasti ada tangan-tangan imperialis.

Imperialisme hanya bisa dikalahkan jika kita bersatu, dengan membangun wadah-wadah perlawanan rakyat, dengan mengkonsentrasikan kekuatan kita melalui gerakan-gerakan, memperluas propaganda gagasan-gagasan pembebasan nasional melalui selebaran, pamflet dan alat propaganda lainnya, dengan memassifkan panggung-panggung politik, pendidikan politik, rapat-rapat akbar, aksi massa, dari kampus-kampus, pabrik-pabrik, kampung-kampung dan desa-desa, sampai ke tingkat nasional.

Sampai di satu tahapan kita semua siap, bangkit dan bersatu, dalam satu gerakan merebut kembali hak kita, yaitu sebagai bangsa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Jika tidak, ya, kita akan semakin lama tercengkeram dalam genggaman imperialisme itu dan hidup dalam kegelapan, tiada lagi harapan.

BO : Apa seruan anda kepada para Capres yang saat ini sedang berkompetisi?

AJB : saya menyerukan kepada para capres (Prabowo dan Jokowi): jangan dengarkan asing, jangan ragu-ragu, jangan takut, bersama rakyat rebut kembali sumber daya alam kita itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. ()

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut