Adian Kritik Tulisan Dahlan Iskan Tentang Freeport

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu mengeritik artikel yang ditulis oleh mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, berjudul Serba Sulit Untuk Freeport Yang Serba Berat. Adian menilai, artikel itu bentuk ketidaksetujuan Dahlan terhadap rencana pemerintah Indonesia mengusai saham Freeport.

“Lucu juga mantan menteri kok bicara ketakutan pada kemarahan Amerika dibandingkan takut pada kemiskinan dan kemarahan Rakyat nya sendiri,” ujar Adian melalui siaran pers, Selasa (19/1/2016).

Menurut dia, bukan Freeport yang menawarkan saham, melainkan perintah PP nomor 77 tahun 2014 yang mewajibkan Freeport mendivestasi sahamnya kepada Indonesia.

Malahan, kata dia, Freeport seharusnya mendivestasi sahamnya sebesar 51 persen sesuai mandat PP nomor 24 tahun 2012. Namun, pemerintahan SBY PP nomor 24/2012 itu menjadi PP 77/2014.

“Perubahan itu tentunya juga permintaan Freeport dengan alasan bahwa penambangannya saat itu sudah di bawah tanah (underground mining),” jelas Adian.

Adian melanjutkan, sesuai dengan arahan PP 24/2012 maupun PP 77/2014, komposisi saham pemerintah Indonesia tidak bisa di-dilusi dengan alasan apapun.

“Jadi, jika Indonesia memiliki 20 persen saham, maka situasi apapun yang terjadi dengan Freeport tidak akan mengurangi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki Indonesia,” tandasnya.

Menurut dia, jika kepemilikan saham pemerintah Indonesia meningkat, maka penerimaan negara dari dividen pun akan meningkat.

Dia mencontohkan, kalau pemerintah Indonesia mengusai saham 20 persen, maka Indonesia menerima dividen Rp 3 triliun.

“Jika menunggu hingga 2021 tanpa penambahan saham, maka Indonesia bisa berpotensi kehilangan dividen sekitar Rp 15 Trilyun selama 5 tahun ke depan,” paparnya.

Dia yakin, dengan penambahan saham secara bertahap hingga 51 persen, maka Indonesia akan memiliki tambang Freeport sekaligus menentukan kebijakan perusahaan.

Sebelumnya, melalui tulisan berjudul Serba Sulit untuk Freeport yang Serba Berat, Dahlan Iskan menjelaskan untung-rugi jika pemerintah Indonesia merogoh uang negara sebesar Rp 20 triliun untuk membeli 10 persen saham Freeport.

“Kalau saya sih jelas: tidak rela. Dengan membayar Rp 20 triliun, ditambah saham lama, pemerintah baru memiliki 20 persen FI. Masih sangat minoritas. Tidak punya kekuasaan apa-apa di perusahaan itu,” tulis Dahlan.

Ditambah lagi situasi Freeport yang makin memburuk. Menurut Dahlan, jika pemerintah membeli saham Freeport 10 persen senilai Rp 20 triliun, maka cashflow Freeport sedikit tertolong.

Lebih lanjut, kata Dahlan, kalau pemerintah memberi perpanjangan kontrak pada Freeport, maka itu bisa memberi sedikit napas panjang kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

“Kalau pemerintah mau memperpanjangnya kondisi Freeport bisa sedikit membaik. Setidaknya outlook jangka panjangnya. Apalagi kalau perpanjangannya diizinkan  sekarang. Wow. Harga saham Freeport bisa sedikit naik. Kondisi Freeport bisa seperti pasien yang dapat infus: belum tentu sembuh tapi setidaknya belum segera mati,” demikian ditulis Dahlan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut