Absurditas Konvensi Capres Demokrat

Keinginan Partai Demokrat untuk menggelar konvensi guna menjaring Calon Presiden (Capres) mereka jalan terus. Kemarin, partai yang dipimpin oleh Presiden SBY ini sudah menetapkan 17 nama anggota Komite Konvensi.

Yang menarik, Komite Konvensi ini tidak hanya berisi kader-kader partai Demokrat, tetapi juga memasukkan tokoh non-Demokrat. Sejumlah tokoh independen juga dimasukkan, seperti Efendi Gazali (pengamat politik), Soegeng Sarjadi (pengusaha/Soegeng Sarjadi Syndicat), Christianto Wibisono (ekonom), dan Margiono (Ketua PWI).

Sejauh ini banyak yang mengapresiasi keputusan partai Demokrat untuk menggelar konvensi guna menjaring calon Capres-nya. Namun, tidak sedikit pula yang menuding Konvensi itu hanya “dagelan politik” untuk pencitraan dan sekaligus alat untuk mengerek naik kembali popularitas Partai Demokrat.

Selama ini, hampir semua partai politik memutuskan Capres-nya tanpa melalui proses demokratis. Biasanya itu menjadi kekuasaan mutlak Ketua Umum atau petinggi partai. Hampir tidak ada partisipasi dari mayoritas kader dan anggota partai. Hal inilah tidak terlepas dari kuatnya oligarki di tubuh partai politik.

Dalam konteks itu, konvensi memang bisa menjadi mekanisme yang demokratis. Terlebih lagi jika konvensi digelar dengan melibatkan partisipasi semua struktur dan anggota partai. Ini bisa menjadi tamparan keras bagi partai-partai yang mengagungkan otoritas absolut Sang Ketua Umum.

Selain itu, mekanisme konvensi ini bisa menjadi sarana untuk menyaring calon pemimpin yang punya kapasitas, visi dan misi, integritas, dan rekam jejak yang bagus. Maklum, selama ini kita hanya disuguhi Capres-Capres yang hanya kuat secara kapital, tetapi tidak punya komitmen dan visi untuk membangun Republik ini.

Namun, seberapa kuat komitmen Demokrat untuk menjadikan konvensi ini sebagai mekanisme demokratis guna menjaring Capres yang benar-benar berkualitas? Untuk menjawab ini, ada baiknya melihat aturan main konvensi tersebut dan komentar sejumlah petinggi Demokrat terkait konvensi ini.

Pertama, konvensi Capres partai Demokrat ini akan dibuat semi-terbuka. Artinya, peserta konvensi bisa berasal dari non-demokrat. Hal ini, menurut kami, justru menguatkan tudingan banyak orang bahwa partai demokrat sedang krisis kader berjiwa pemimpin. Ini juga menunjukkan kegagalan kaderisasi di tubuh Partai Demokrat.

Saat ini puluhan nama sudah muncul sebagai calon peserta Konvensi Demokrat. Selain dua tokoh dari internal, yakni Marzuki Alie dan Pramono, ada pula nama seperti Irman Gusman (Ketua DPD), Chairul Tanjung (pimpinan TransCorp), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Sri Mulyani (pejabat Bank Dunia), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), Jumhur Hidayat (Kepala BNP2TKI) dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI).

Dari banyaknya tokoh non-Demokrat itu, kami berkesimpulan, bahwa Konvensi ini punya motif lain, yakni menjaring tokoh-tokoh tertentu untuk menjadi kader Demokrat. Ini jelas tercium dari pernyataan Sekretaris Komite Konvensi Capres Suaidi Marasabessy, bahwa semua peserta konvensi yang menjadi pengurus partai lain harus non-aktif. Selain itu, peserta konvensi yang nantinya terpilih dan diusung sebagai Capres oleh Demokrat harus menjadi kader Demokrat. Ini taktik terselubung yang cukup jitu: dengan menjaring tokoh-tokoh populer, lalu men-Demokrat-kannya, maka dengan sendirinya pendukungnya pun bisa terseret ke gerbong Demokrat.

Kedua, kendati konvensi ini dijanjikan akan demokratis dan transparan, juga ada partisipasi rakyat di dalamnya, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan Majelis Tinggi Partai alias SBY. Hal ini sudah ditegaskan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik. “Mana yang terbaik, majelis tinggi akan memutuskan (calon presiden partai),” ujar Jero Wacik sebagaimana dikutip TEMPO tanggal 28 Juli 2013.

Dengan demikian, sebetulnya Konvensi ini hanya dagelan politik saja. Ya, tak lebih dari pencitraan dan skenario untuk menaikkan popularitas partai Demokrat saja. Toh, ujung-ujungnya keputusan final berada di tangan satu orang, yakni SBY. Jadi, mimpi mengeliminasi praktek oligarki melalui mekanisme konvensi menjadi absurd.

Kita juga patut mempertanyakan pelibatan tokoh-tokoh independen (non-demokrat) dalam Komite Konvensi Capres ini. Jangan-jangan mereka ini hanya menjadi bahan “pemanis” konvensi. Seberapa besar peranan Komite Konvensi ini, terutama dari kalangan independen, dalam memastikan Konvensi ini benar-benar demokratis?

Idealnya, supaya benar-benar demokratis, konvensi ini digelar dari bawah. Jadi, ada konvensi di struktur partai terendah hingga konvensi nasional. Dengan begitu, aspirasi anggota partai di akar rumput bisa terakomodir. Setelah itu, ada proses penyaringan melalui uji kompetensi, debat visi-misi, dan jajak pendapat. Nantinya, kandidat terpilih hasil seleksi ketat inilah yang dibawa ke Konvensi Nasional untuk bertarung program dan gagasan. Hasil akhir diputuskan melalui jajak-pendapat seluruh anggota partai atau sistem kuota.

Ketiga, pemenang konvensi akan ditentukan berdasarkan hasil survei. Survei dilakukan dua kali oleh tiga lembaga survei yang independen dan kredibel. Di sini jelas terjadi masalah. Pertama, apa ukurannya lembaga survei itu independen dan kredibel. Bagaimana bisa hasil survei dari masing-masing lembaga berbeda-beda? Kedua,selama ini preferensi yang sering menjadi tolak ukur survei untuk mengukur elektabilitas adalah popularitas. Padahal, seorang tokoh yang populer belum tentu punya kapasitas, punya program dan visi misi yang bagus, dan punya rekam jejak yang bagus pula.

Keempat, pelaksana Konvensi Demokrat bersedia menerima dana perusahaan-perusahaan untuk terlaksananya konvensi. “Mungkin ada perusahaan yang ingin membantu, boleh saja. Itu sah dan halal,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, seperti dikutip KOMPAS.com (12/8/2013).

Namun, dalam dunia yang kapitalistik, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Keterlibatan perusahaan alias pemilik modal untuk membiayai Konvensi Demokrat jelas membawa motif dan kepentingan-kepentingan bisnis. Apalagi ini konvensi untuk menjaring Calon Presiden. Dengan begini, Demokrat sebetulnya sudah mengikatkan leher Capres-nya pada kepentingan para pemilik modal.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Alfan Manah

    Ini dagelan politik semata. Ironi Partai Penjual Kedaulatan Negara yang dipimpin oleh boneka bernama SBY.