Absurditas Kebijakan Pembatasan BBM Subsidi

Lagi, lagi, dan lagi…. SBY melalui Menteri ESDM, Jero Wacik, mengumumkan akan mulai memberlakukan uji coba kebijakan pembatasan subsidi BBM di tanggal 1 Juni 2012 mendatang. Kebijakan ini dimulai dengan pelarangan pembelian premium oleh kendaraan dinas dan BUMN. Setelah itu, dalam periode waktu tertentu, akan dievaluasi apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak. Ada 5 kebijakan “coba-coba” yang akan dijalankan pemerintah setelah dibatalkannya pembatasan BBM subsidi berdasarkan kategori cc kendaraan dan rencananya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM, yaitu pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan dinas pemerintah dan BUMN, pelarangan penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan, konversi BBM ke BBG di Pulau Jawa, pelarangan pembangunan dan pengoperasian pembangkit berbasis BBM oleh PT. PLN, dan kebijakan penghematan pada gedung-gedung pemerintahan.

Dengan sikap seperti ini, seolah tak ada keseriusan SBY dalam upaya melakukan penghematan energi, karena semua hanya didasarkan pada kebijakan “coba-coba”. Apakah SBY tengah mengalami kebuntuan programatik untuk menetapkan sebuah kebijakan? Ataukah ada pertimbangan kepentingan politik yang juga harus diakomodir dalam menentukan kebijakan publik?

Absurditas SBY dalam menetapkan kebijakan terkait penghematan energi ini menjadi bukti bahwa SBY tidak memiliki program kerja yang masif, terstruktur, dan terencana  untuk melakukan penghematan energi, dalam hal ini BBM. Jika pra 1 April 2012 SBY mengatakan tak ada jalan lain untuk menghindari defisit anggaran RAPBN-P 2012 selain dengan menaikkan harga BBM, yang kemudian kebijakan ini ditolak oleh gerakan massa, maka di pra 1 Mei 2012 SBY mengatakan bahwa langkah penghematan BBM ini perlu ditempuh untuk membatasi kuota BBM agar tidak over limit. Jadi jelaslah bagi rakyat bahwa rencana kenaikan BBM di 1 April kemarin adalah akal-akalan pemerintah saja.

Berdasakan hasil monitoring dalam dua pekan ini mengenai kebijakan pembatasan BBM subsidi, sikap absurditas SBY lebih tampil mengemuka ketimbang kepastian mengenai naik atau tidaknya BBM ini. Ada 3 catatan penting kronologis “perubahan sikap”  SBY dalam kasus BBM bersubsidi ini.

Catatan pertama (pra 24 April 2012) ;

Pemerintah melalui Menteri ESDM bersikukuh menjalankan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi mulai 1 Mei 2012. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi merupakan bagian dari program penghematan energi yang harus dilakukan besar-besaran dimana mobil 1.500 cc ke atas harus pakai BBM nonsubsidi, tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Pembatasan itu untuk menjaga konsumsi BBM bersubsidi pada level 40 juta kiloliter seperti yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Ketika sudah memasuki masa penerapan, nantinya mobil-mobil yang berkapasitas di bawah 1.500 cc akan diberi stiker oleh polisi. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap baik pada jenis kendaraan maupun wilayah pemberlakuannya. Tahap awal yaitu pada mobil dinas instansi pemerintah, kemudian diperluas pada mobil plat hitam dengan kapasitas mobil tertentu.

Disini terkesan bahwa pemerintah sudah mempunyai planning yang matang, bahkan sudah mencoba mensimulasikan jika kebijakan ini diterapkan, maka BBM terkendali hemat 3 juta kiloliter.

Catatan kedua (Rapat kabinet 24 April 2012);

SBY mengundang komite ekonomi nasional, dan di sana ia akan memberikan solusi pengaturan kenaikan dan pembatasan BBM bersubsidi ini. Menteri Ekonomi dan Menteri ESDM membicarakan pembatasan BBM. Pidato SBY pkl. 14.00: tujuan dari sidang kabinet ini adalah untuk memberikan kebijakan atas pembatasan BBM di bulan Mei 2012. Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan agar ekonomi dapat dijaga dengan baik, serta APBN dan fiskal aman untuk mengangkat perekonomian Indonesia. Namun Menko Perekonomian Hatta Rajasa, melalui pernyataannya ke media, dengan tegas membantah sidang kabinet pukul 16.00 ini memutuskan kebijakan pembatasan BBM subsidi. Sidang ini hanya akan membahas APBN-P 2012 yang dihadiri seluruh jajaran kabinet Indonesia Bersatu dan SBY hingga kini belum memutuskan kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan.

Catatan ketiga (pasca rapat kabinet 24 April 2012);

SBY menyampaikan pidatonya yang sama sekali tidak memberikan jalan keluar mengenai pembatasan BBM subsidi atau penghematan energi dalam bentuk lain. Catatan ini menjadi menarik karena, berbeda dengan kondisi menjelang 1 April 2012 dimana pressure politik terhadap kebijakan kenaikan BBM tak hanya terjadi di parlemen saja, aksi-aksi massa yang dimobilisir untuk menolak kenaikan BBM pun santer terjadi dimana-mana, bahkan sampai terjadi bentrokan. Sedangkan dalam kondisi sekarang, tidak tercatat pressure politik berupa aksi massa yang menolak kebijakan pembatasan BBM subsidi ini. hanya kritikan-kritikan sejumlah tokoh dan pengamat politik saja yang mewarnai media.

Digantungnya persoalan kebijakan pembatasan subsidi (atau volume?) BBM oleh SBY hingga batas waktu yang tak ditentukan dan bisa sewaktu-waktu ditetapkan, menjadi masalah yang serius terutama dikaitkan dengan inflasi dan investasi. Beberapa analisa yang dapat disimpulkan mengenai perubahan sikap SBY dalam menentukan kebijakan pembatasan subsidi ini adalah :

Pertama, SBY tidak percaya diri untuk mengambil langkah politik menyangkut kebijakan publik karena traumatik sidang paripurna 1 April 2012 yang menjadi hantaman serius bagi kewibawaannya. Tendensi bahwa isu ini akan dimanfaatkan oleh GOLKAR dan PDIP untuk menyerang kebijakan SBY sudah terbaca dari beberapa pernyataan politik fraksi PDIP dan GOLKAR di media. Bagaimanapun kebijakan yang ditetapkan pemerintah, tetap akan menimbulkan efek domino terhadap sektor-sektor strategis lainnya dan apabila sistem yang digunakan tidak bisa menjamin terkontrolnya volume. Arti pembatasan menjadi percuma.

Kedua, SBY tidak yakin dengan soliditas Kabinet Indonesia Bersatu II. Ketidaksolidan ini  sudah dapat dipastikan akan menjadi bumerang bagi SBY di sisa akhir jabatannya dan menjadi sandungan bagi DEMOKRAT di Pemilu 2014, terutama menyangkut perolehan suara. Terbukti dengan perbedaan pendapat antara Jero Wacik cs dan Hatta Rajasa cs dalam menilai kebijakan pembatasan subsidi ini. Jero Wacik begitu antusias, yakin, dan optimis bahwa kebijakan ini adalah langkah paling efektif dari program penghematan energi yang harus dilakukan besar-besaran, juga mendapat dukungan dari MS Hidayat (Menteri Perindustrian) dan Agus Marto (Menkeu). Sedangkan Hatta Rajasa berpendapat berbeda. Hatta tidak sepakat dengan kebijakan ini. Menurutnya, rencana ini masih dalam pembahasan dan tak dapat segera diputuskan secara cepat agar tak menimbulkan spekulasi. Namun Hatta Rajasa sendiri tidak berani menegaskan kapan terjadinya pembatasan BBM dimulai. Komite Ekonomi Nasional merekomendasikan agar tidak menaikan BBM hingga akhir tahun. Hal senada juga datang dari Dahlan Iskan (Meneg BUMN) yang lebih sepakat jika pembatasan subsidi ini dilakukan bukan berdasarkan pembagian cc kendaraan, tetapi lebih ril dengan menghapus SPBU Premium diperumahan-perumahan elit.

Ketiga, SBY ragu dan tak punya sikap atas usulan kebijakan ini, apakah dapat tetap mempertahankan citra politiknya atau justru malah memperburuk. Dari pro-kontra yang muncul, dapat dinilai bahwa langkah ini sama sekali bukan jawaban dari pengendalian penghematan energi. Hanya akan menjadi kebijakan yang sia-sia. Seperti data-data yang dilansir KOMPAS bahwa konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas lebih realistis mengingat penjualan kendaraan di Indonesia, periode Januari-Maret 2012, untuk kapasitas mesin <1500 cc jauh lebih tinggi lima kali lipat ketimbang kendaraan dengan kapasitas mesin >1500 cc. Sementara beberapa komentar kontra terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan, dimana rata-rata menilai bahwa kebijakan ini tidak efektif, hanya menciptakan masalah dan spekulasi baru. Bahkan Kurtubi (pengamat perminyakan), Sunarsip (Pengamat ekonomi dari The Indonesia Economic Intelligence), dan Tulus Abadi (pengurus harian YLKI) menilai bahwa pembatasan subsidi ini mengesankan ada campur tangan politik dari pihak asing, mengingat jika kebijakan ini dijalankan, maka pihak yang akan diuntungkan bukanlah masyarakat atau SBY, tetapi SPBU asing. Atau ulasan berbagai MEDIA yang mengkontraskan penghematan anggaran negara dengan “kemewahan” anggota DPR juga menjadi masukan penting banyaknya anggaran belanja negara yang sebenarnya bisa dihemat, misalnya anggaran biaya pemeliharaan rumah dinas DPR yang menghabiskan dana 101,1 milyar, “plesiran” anggota DPR dengan dalih kunjungan kerja ke Jerman yang juga sempat didemo PPI Jerman karena menghabiskan biaya 3,1 milyar.

Natalia Christanto, Research and Development

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut