Setgab Koalisi, Siapa Yang Dirugikan?

Rabu, 26 Mei 2010 | 02.52 WIB | Editorial

Pendirian Sekretariat Gabungan (Setgab) bukan hal baru dalam tradisi politik Indonesia. Masalahnya, dalam tradisi politik Indonesia pula, persekutuan politik tidak selalu berdiri di atas aras kepentingan nasional dan kemaslahatan rakyat, tapi lebih pada persekutuan untuk bagi-bagi kekuasaan.

Kekhawatiran pun bermunculan, saat partai-partai pendukung pemerintahan SBY-Budiono mendeklarasikan Setgab di Cikeas, kediaman pribadi SBY, Kamis (6/5). Kekhawatiran ini sangat pantas adanya. Selain faktor historis tradisi persekutuan politik Indonesia yang buruk, khususnya sejak orde baru hingga sekarang, juga karena mengacu pada perkembangan atau kekisruhan politik akhir-akhir ini seperti skandal Century, skandal pajak, dan sebagainya.

Kita ketahui bersama, sejak dilantik 20 januari lalu hingga sekarang ini pemerintahan SBY-Budiono belum bekerja maksimal. Kasus bank Century telah menguras tenaga pemerintah untuk mengatasi krisis politik, apalagi partai koalisi terpecah-belah.

Dalam politik, suatu kebijakan dapat berjalan efektif jikalau dibentengi oleh dukungan mayoritas. Dalam hal ini, perpecahan dan keributan di parlemen telah memperlemah posisi pemerintah, sehingga kesulitan dalam menjalankan agendanya.

Namun, apa agenda pemerintahan SBY-Budiono yang tertunda itu? Iya, pertikaian politik telah menunda agenda neoliberal rejim SBY-Budiono seperti penghapusan subsidi, kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), privatisasi, dan lain sebagainya.

Lagi pula, jika bercermin kepada pengalaman sebelum-sebelumnya, keberadaan partai-partai di parlemen seringkali menjadi batu sandungan bagi penerapan kebijakan neoliberal pemerintah. Oleh karena itu, mau tidak mau, rejim berkuasa memerlukan kekuasaan mayoritas (single majority) untuk menciptakan stabilisasi pemerintahan. Dengan begitu, pemerintah dapat menjalankan agendanya tanpa gangguan.

Inilah bahaya terbesar keberadaan Setgab bagi rakyat Indonesia. Ada beberapa agenda neoliberal yang perlu diamankan pemerintah ke depan: pertama, kenaikan harga minyak dunia menembus USD 85/barel, sedangkan asumsi harga minyak pada APBN 2010 hanya USD 65/barel. Kalau sudah begitu, seperti pengalaman sebelumnya, pemerintah akan menggunakan jalur pintas: menaikkan harga BBM. Kedua, anggaran dalam APBN 2010 sedang mengalami defisit kira-kira 1,5-2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini berarti pemerintah akan kembali mencari pinjaman baru untuk menutupi defisit tersebut. Ketiga, kenaikan harga TDL pada bulan Juli nanti.

Pemerintahan SBY sangat menyadari, pelaksanaan agenda-agenda di atas sangat bergantung pada dukungan kuat di parlemen. Jikalau partai-partai koalisi bisa “setia” mendukung pemerintah, maka hambatan politis bisa teratasi.

Lantas, kalau sudah begitu, kita patut mempertanyakan respon kaum oposisi dan gerakan rakyat terhadap Setgab koalisi tersebut. Sudah menjadi hukum alam, bahwa kekuatan yang besar harus dilawan dengan perlawanan yang lebih besar pula. Artinya, kaum oposisi sudah harus memperhitungkan soal perimbangan kekuatan.

Dahulu, saat perjuangan anti-kolonial, kalangan pergerakan punya pengalaman sekber bernama konsentrasi radikal (radicale consentratie) pada tahun 1918 dan 1922. Konsentrasi radikal tidak hanya menampung golongan kiri-radikal, tetapi juga golongan moderat seperti Budi Utomo, dan organisasi kedaerahan seperti sarikat Pasundan, Sarekat Minahasa, dan Sarikat Ambon.

Saat musuh sudah berkumpul, itu berarti bahaya sudah di depan mata. Sebuah persekutuan jahat akan melahirkan kebijakan yang jahat pula. Maka, karena itu, kita harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Sudah saatnya seluruh kekuatan oposisi dan kekuatan pro-kedaulatan nasional berkumpul, menggalang kerjasama, dan mempersiapkan aksi. Tidak perlu lagi dikotomi parlemen dan ekstra-parlemen, ataupun partisan dan non-partisan, tetapi sepanjang dia mau memihak kepada kepentingan nasional dan anti-neoliberal, maka “dia adalah kawan kita”.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut