68 Tahun Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia, yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, adalah hasil revolusi. Di sini terjadi proses perombakan secara ekonomi, politik, dan sosial-budaya untuk menjebol tatanan yang lama dan membangun tatanan baru.

Saat itu, yang dijebol atau dihancurkan adalah tatanan lama, yakni kolonialisme. Sementara yang dibangun adalah sebuah negara baru yang benar-benar merdeka: berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Proses penghancuran kolonialisme menuju Indonesia yang benar-benar merdeka itu disebut Revolusi Nasional.

Sentimen yang menjadi motor penggerak revolusi nasional itu adalah anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Tak heran, semua produk asli Revolusi Agustus 1945, yakni Pancasila dan UUD 1945, punya watak yang terang-terangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

Revolusi nasional yang mengambil bentuk perjuangan fisik (bersenjata), yang berlangsung sejak 1945-1949, belum berhasil mengkonsolidasikan negara nasional yang benar-benar merdeka. Karena itu, perlu mobilisasi politik dan partisipasi massa rakyat yang lebih besar untuk meneguhkan kemerdekaan nasional itu.

Pada tahun 1950-an, ada mobilisasi rakyat besar-besaran untuk membebaskan Irian Barat dari kolonialisme Belanda, mengambil-alih perusahaan asing, penghapusan utang luar negeri, dan lain-lain. Pada saat bersamaan, pemerintahan progressif di bawah Bung Karno menelurkan berbagai kebijakan untuk meneguhkan kemerdekaan nasional itu: pemberantasan buta-huruf, pengesahaan UUPA 1960 untuk melikuidasi struktur agraria kolonial, kampanye nation and character building untuk memberi bentuk dan identitas kepada manusia Indonesia merdeka, dan lain-lain.

Pada saat bersamaan, hampir semua kekuatan politik–nasionalis, agamais, sosialis, komunis, federalis, dan lain-lain–terlibat dalam perjuangan politik dan gagasan untuk memenangkan cita-cita Indonesia masa depan yang mereka kehendaki. Yang menarik, hampir semua kekuatan politik diberi tempat untuk berbicara. Misalnya, kendati konsep Negara Nasional sudah disepakati secara bulat sejak 1945, tetapi aspirasi pro-negara Islam tetapi diberi kesempatan untuk memperjuangkan idenya di Sidang Konstituante (1956-1959). Yang dilawan saat itu hanyalah aspirasi yang berbau pemisahan/separatisme (PRRI/Permesta, RMS, dll) dan aspirasi menggunakan teror dan kekerasan (DI/TII).

Sayang sekali, proses tersebut diinterupsi oleh kudeta militer/sayap kanan di bawah komando Soeharto. Soeharto kemudian mendirikan kediktatoran militer selama 32 tahun. Sebagian besar capaian dan hasil Revolusi Nasional mengalami distorsi dan penghianatan selama Orba berkuasa.

Di bidang politik, cita-cita pemerintahan mandiri dan berdaulat berakhir dengan ketundukan rezim Soeharto terhadap imperialisme AS. Orde baru juga menerapkan kebijakan de-organisasi atau massa mengambang untuk mematikan partisipasi dan mobilisasi massa-rakyat dalam mempengaruhi kehidupan politik berbangsa. Orde baru juga menumpas pluralisme ideologi yang selama ini berkontribusi dalam melahirkan nation Indonesia. Padahal, sandaran pokok untuk melakukan revolusi nasional adalah aksi massa, rapat akbar, pemogokan, mobilisasi umum, koran, berserikat/berorganisasi, partai, dan lain-lain.

Di bidang ekonomi, rezim orde baru menyusun model pembangunan ekonomi yang sangat kapitalistik dan bergantung kepada kapital asing. Hal ini jelas-jelas merontokkan cita-cita kemerdekaan nasional untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdikari.

Ironisnya, proses pendistorsian dan penghianatan itu berlanjut hingga rezim pasca reformasi. Bahkan, rezim pasca reformasi telah mengobrak-abrik warisan terakhir revolusi nasional, yakni Pancasila dan UUD 1945. Pancasila hanya diakui secara formal saja sebagai dasar negara, tetapi prakteknya sama sekali tidak ada. Sementara UUD 1945 sudah diamanden berulangkali untuk melucuti watak anti-kolonialisme dan anti-imperialisme-nya.

Padahal, Bung Karno pernah mengatakan, setiap bangsa merdeka harus punya kebebasan untuk menentukan politik nasionalnya sendiri, untuk merumuskan konsepsi nasionalnya sendiri, tanpa dirintangi atau dihalang-halangi oleh tekanan-tekanan atau campur tangan dari luar.

Indonesia sekarang ini tidak bebas lagi dalam menentukan politik nasionalnya. Saat ini hampir semua kebijakan politik kita, termasuk penyusunan Undang-Undang, didiktekan oleh pihak asing: IMF, Bank Dunia, dan WTO. Perekonomian nasional kita juga makin dicengkeram oleh dominasi asing. Sebagian besar kekayaaan nasional kita telah berpindah tangan ke pihak asing melalui serangkaian kebijakan neoliberal, seperti privatisasi, liberaliasi investasi, liberalisasi perdagangan, penghapusan subsidi, dan lain-lain.

Konsepsi nasional kita, yakni Pancasila dan UUD 1945, sudah dicampakkan sedemikian rupa. Hanya tinggal frase-frase kosong di mulut politisi demagog. Di mulut mereka mengaku pancasilais dan pembela UUD 1945, tetapi tindakan politiknya justru sangat membokongi Pancasila dan UUD 1945.

Sekarang ini 68 tahun peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan kita benar-benar hambar. Prestasi ekonomi yang diklaim pemerintah menjadi ‘pepesan kosong” tatkala ditabrakkan dengan realitas: kemiskinan, pengangguran, kehancuran industri nasional, dan tercaploknya kekayaan nasional kita oleh korporasi asing.

Inilah momentumnya untuk merenungkan kembali makna Proklamasi Kemerdekaan. Kenyataan bahwa kita terjajah kembali bisa menjadi dasar untuk bergerak dan mengobarkan kembali ‘revolusi nasional yang belum tuntas’.

Sementara itu, eksploitasi ekonomi neoliberal, yang akhir-akhir ini makin dirasakan dampaknya oleh seluruh sektor rakyat Indonesia, bisa menjadi problem atau musuh bersama. Dan dari situlah kita menyusun barisan untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan nasional kita.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut