6 Juta Hektar Tanah untuk Rakyat, Realitas atau Retorika?

Harian Media Indonesia, edisi 20 Agustus 2010, mengangkat berita mengenai pernyataan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, bahwa pemerintah akan membagikan lahan seluas 6 juta hektar kepada masyarakat ‘yang memerlukan’. Soal kriteria masyarakat ‘yang memerlukan, Joyo Winoto menyebut beberapa kriteria, diantaranya,  masyarakat miskin, tidak memiliki tanah atau memiliki tanah dengan skala kecil, dan syarat lain seperti kesesuain profesi masyarakat penerima tanah. Masih menurut berita dari harian dan edisi yang sama, Joyo Winoto secara tegas menyatakan bahwa kebijakan pembagian tanah ini akan mengadopsi kebijakan serupa yang dilaksanakan di Venezuela. Penegasan yang agak mengejutkan karena merujuk pada sebuah transformasi sosial radikal di bidang pertanahan. Namun, seluruh kebijakan tersebut baru akan terlaksana setelah tuntasnya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria.

Sekilas kebijakan pemerintah yang diungkapkan oleh kepala BPN tersebut menyiratkan keberpihakan pada rakyat miskin, khususnya kaum buruh tani serta petani gurem. Apalagi rujukan dari kebijakan itu adalah revolusi pertanahan yang dijalankan pemerintahan sosialis Hugo Chavez di Venezuela, sebagai bagian dari Revolusi Bolivarian yang dicanangkan Chavez semenjak berkuasa 12 tahun lalu. Tetapi, apakah pemerintahan SBY-Boediono (termasuk BPN sebagai salah satu aparatusnya) mampu mengimplementasikan kebijakan yang serupa ?

Persoalan Haluan Ekonomi

Kalau dirunut lebih jauh, wacana pembagian jutaan hektar tanah pada kaum miskin kali ini bukanlah yang pertama kalinya dikatakan oleh SBY maupun aparatusnya. Di awal tahun 2007, SBY mencanangkan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang merencanakan redistribusi tanah seluas 8,1 juta hektar kepada rakyat miskin. Namun, pada kenyataannya, bukan redistribusi tanah bagi kaum miskin atau tani yang terjadi, melainkan penggusuran 24.257 KK petani dari lahannya. Dan, jumlah ini bertambah pada tahun 2008 menjadi 31.267 kk petani yang tergusur dari lahan yang menjadi tumpuan hidupnya.

Kasus agraria pada tahun 2007, menurut catatan BPN, juga meningkat menjadi 7.491 kasus dari 2.810 kasus agraria pada tahun 2006. Penghianatan pada kaum tani semakin nampak ketika pemerintah dan DPR mengesahkan UU Penanaman Modal pada Maret 2007 yang memberi ruang bagi investor asing untuk menguasai tanah di negeri ini hingga 95 tahun. Selain itu, program BPN Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Pertanahan (Larasita), yang diklaim sebagai sertifikasi pertanahan bagi rakyat, pada kenyataannya adalah implementasi dari proyek pasar tanah liberal Land Administration Project (LAP) dan Land Management and Policy Development Project (LMPDP) yang diintrodusir Bank Dunia. Proyek yang telah dijalankan sejak tahun 2005-2009 tersebut sekedar melegalisasi struktur agraria yang timpang dan tidak berpihak pada petani maupun kaum miskin.

Kini, pemerintahan SBY-Boediono beserta DPR tengah membahas RUU Pengadaan Tanah sebagai regulasi yang menyempurnakan Perpres 65/2006 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum (baca : pemodal). Perpres 65/2006 inipun merupakan hasil revisi dari Perpres 36/2005 yang diproduksi rezim SBY-JK pasca penyelenggaraan Infrastructure Summit 2005. Perpres 36/2005 tersebut ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat karena sarat kepentingan pemodal yang bergerak disektor infrastruktur. Namun revisi yang berbuah Perpres 65/2006 itu tidak menunjukkan perubahan yang substansial.

Setelah 4 tahun berselang, pemerintahan SBY-Boediono berencana menaikkan Perpres 65/2006 tersebut menjadi UU Pengadaan Tanah dengan berbasiskan pemikiran serupa, yakni memudahkan investor menanamkan modalnya di sektor infrastruktur maupun jasa melalui penguasaan tanah guna memacu pertumbuhan ekonomi. Lalu, bagaimana janji SBY yang akan me-redistribusi jutaan hektar tanah bagi kaum miskin ?

Realitas yang ada justru menunjukkan semakin masifnya penggusuran tanah rakyat dan petani oleh pemerintah, yang dibelakannya adalah para pemilik modal.  KPA mencatat, sepanjang tahun 2009 terjadi 89 kasus konflik agraria yang dilaporkan masyarakat dengan luas sengketa 133.278,79 hektar dan korban langsung sebanyak 7.585 kk. Kasus penembakan petani di Ogan Ilir, Takalar, Ujung Kulon dan Rokan Hulu adalah bagian kecil kasus konflik agraria yang mengorbankan petani.

Berbagai kebijakan pemerintah yang menumbalkan kaum tani tersebut tidak terlepas dari haluan ekonomi neo-liberal yang dianut rezim SBY, baik periode lalu (SBY-JK) maupun kini (SBY-Boediono). Haluan ekonomi yang menganjurkan liberalisasi pasar pertanahan (land market) demi memacu gairah investor swasta berinvestasi di sektor pertanian, perkebunan, dan infrastruktur. Sementara nasib jutaan kaum tani gurem dan buruh tani semakin termarjinalkan akibat ketiadaan modal untuk bersaing dengan para investor.

Ganti  Haluan

Setelah meninjau janji-janji manis pemerintahan SBY di atas, maka sulit untuk mempercayai janji yang meluncur dari mulut kepala BPN terkait pembagian 6 juta hektar kepada rakyat miskin. Sebab ,pembagian tanah atau yang lebih dikenal sebagai reforma agraria (land reform) bagi kaum miskin dan petani bukanlah kebijakan yang parsial, melainkan bagian dari sebuah grand design sistem ekonomi yang berlaku di level negara. Bila kepala BPN mengatakan akan mencontoh Venezuela dalam kebijakan land reform tersebut, maka hal itu menjadi sulit dibayangkan mengingat sistem perekonomian Indonesia yang sangat neo-liberal; sementara Venezuela cenderung sosialistik.

Maka, kalau SBY mau konsisten dengan janjinya seperti disebutkan di atas, maka tidak ada pilihan lain keciuali mengganti haluan ekonominya; dari haluan ekonomi neoliberal menjadi ekonomi kerakyatan sesuai dengan konstitusi (UUD 1945 asli). Namun, apabila rezim ini tidak berganti haluan, maka land reform yang berpihak pada kaum miskin dan tani hanyalah sebatas retorika belaka.

*) Penulis adalah Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumedang

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut