5 Fakta tentang Kudeta Bolivia

Kudeta tersebut menjatuhkan Evo Morales. Dia adalah Presiden Bolivia pertama dari keturunan masyarakat asli. Dia juga seorang sosialis dan anti-imperialis.

Tanggal 10 November 2019, sebuah kudeta terjadi di Amerika Selatan. Tepatnya di Bolivia, negeri yang dihuni banyak masyarakat asli benua Amerika.

Kudeta tersebut menjatuhkan Evo Morales. Dia adalah Presiden Bolivia pertama dari keturunan masyarakat asli. Dia juga seorang sosialis dan anti-imperialis.

Apa dan bagaimana kudeta tersebut, silahkan simak faktanya di bawah ini:

Pertama, Kinerja ekonomi Bolivia sangat baik dan maju

Kudeta di Bolivia sangat unik. Kudeta justru terjadi ketika kinerja ekonomi Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales menunjukkan trend sangat positif.

Pertumbuhan ekonomi Bolivia, yang rata-rata 4,9 persen per tahun di bawah pemerintahan Morales, merupakan yang terbaik di kawasan itu. Ekonomi Amerika latin hanya tumbuh 2,7 persen.

Angka kemiskinan turun drastis. Menurut data resmi Institut Statistik Nasional (INE) Bolivia, pada 2015, kemiskinan ekstrem mencapai 38,2 persen. Namun, pada 2018, tinggal 15,2 persen.

Menurut Statista Bank Dunia, jumlah orang Bolivia yang hidup di bawah 3,20 USD per hari turun dari 32,1 persen di tahun 2005 menjadi 11,8 persen di 2017.

Inflasi rendah. Sementara upah minimum naik 515 persen selama 13 tahun pemerintahan Morales. Rasio utang luar negeri Bolivia juga rendah, hanya 24 persen.

Jadi, kudeta di Bolivia itu memang unik. Kudeta terjadi ketika ekonomi justru membaik. Ketika mayoritas rakyat, terutama yang selama ini terpinggirkan, justru mulai menikmati kue ekonomi.

Kedua, Kudeta dilakukan oleh oligarki yang fasis dan rasis

Kudeta di Bolivia dimotori oleh oligarki yang menikmati posisi istimewa sekaligus memonopoli kekayaan negeri itu sejak Merdeka 1825 hingga sekarang (194 tahun).

Mereka ini berkulit putih dan keturunan Eropa. Semenjak kolonialis Spanyol angkat kaki dari tanah Bolivia, mereka tetap menjadi warga negara kelas satu.

Mereka tak sudi masyarakat asli menginjakkan kaki di kota. Mereka tak sudi orang asli bercampur baur dengan mereka di pasar, toko, angkutan umum dan ruang-ruang publik.

Politisi yang berada di balik kudeta di Bolivia, seperti Carlos Mesa (mantan Presiden 2003-2005 dan Capres Pemilu 2019), Gonzalo Lozada (Presiden 2002-2003), Jeanine Añez (Presiden sementara pasca kudeta), dan Luis Fernando Camacho (pemimpin oposisi jalanan), berasal dari lingkaran elit berkulit putih itu.

Jeanine Añez, anggota Senat yang melantik dirinya menjadi Presiden Bolivia, pernah menyebut orang Indian (masyarakat asli) tak pantas masuk kota. Dia juga yang pernah memaki Evo Morales dengan sebutan “Indian miskin”.

Selain rasis, pelaku kudeta di Bolivia juga memanipulasi agama untuk tujuan politik.

Luis Camacho, pemimpin Komite Sipil, organisasi yang memimpin protes anti-Morales, adalah seorang religius-fasis. Dia selalu menggambarkan kudeta perjuangannya menggulingkan Morales sebagai perjuangan mengembalikan Tuhan ke Istana. “Bolivia milik Kristus,” katanya.

Jeanine Añez juga sama. Dia pernah menyebut kepercayaan masyarakat asli sebagai “pemujaan terhadap setan”.

“Aku bermimpi Bolivia terbebas dari ritual Satanik masyarakat asli,” kicaunya di Twitter yang buru-buru dihapus.

Tentara dan Polisi yang mendukung kudeta tak kalah rasis dan konservatifnya. Beberapa video menunjukkan mereka mencopot lambing Wiphala, bendera persatuan masyarakat asli, yang menempel di seragam mereka.

Sementara beberapa video lainnya menunjukkan mereka berdoa sambil memegang Alkitab, sebelum merepresi demonstran pendukung Morales.

Ketiga, Isu kecurangan Pemilu hanya tuduhan

Tanggal 28 Oktober 2019, Bolivia menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Parlemen. Ada 9 kandidat yang bersaing sebagai Capres. Namun, jauh jelang Pilpres, hanya dua kandidat yang disebut-sebut akan bersaing ketat, yaitu kandidat petahana Evo Morales dan kandidat oposisi Carlos Mesa.

Menurut konstitusi Bolivia, kandidat dianggap menang jika: (1) meraih lebih dari 50 persen suara; atau (2) merebut lebih dari 40 persen suara dan selisih 10 persen dengan pesaingnya. Jika itu tidak terjadi, maka pemilu berlangsung dua putaran.

Di Bolivia, Majelis Tertinggi Pemilu (TSE) punya dua cara penghitungan suara, yaitu hitung cepat atau Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) dan hitung resmi oleh penyelenggara pemilu.

Meski begitu, yang mengingikat secara hukum hanya hitung resmi yang dilakukan TSE. Sementara hitung cepat hanya bersifat informasi awal ke publik dan tidak mengikat.

Jadi, dalam sistem hitung cepat pemilu di Bolivia, setelah pemungutan suara selesai, suara akan dihitung di stasiun pemungutan suara (semacam TPS di Indonesia). Setelah itu, suara dimasukkan dalam actas (semacam rekapan suara). Rekapan suara ini dan fotonya kemudian dikirim ke SEREI, lembaga swasta yang menyelenggarakan hitung cepat.

Yang terjadi, pada hari Pemilu itu, tanggal 28 Oktober sore, hitung cepat baru sampai 83,85 persen, lalu dihentikan sementara oleh TSE. Persoalannya teknis. Suara-suara dari pelosok terjauh dan terpencil tidak bisa masuk seketika. Butuh waktu untuk menunggu. Saat itu, selisih suara antara Morales dan Mesa hanya 7,8 persen.

Pada saat jeda pengumuman hitung cepat ini muncul opini yang digiring oleh pemantau dari Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). Lembaga yang kerap bikin gaduh negara-negara sosialis ini mengeluarkan rilis yang intinya bilang, “keprihatinan mendalam, terkejut dan sulit menjelaskan perubahan kecenderungan dari hasil awal yang diungkap hitung cepat.”

Jadi, tanpa bukti dan data, OAS sudah mencurigai ada manipulasi terkait terhentinya proses hitung cepat. Padahal, di pemilu-pemilu sebelumnya, hitung cepat juga terhenti di rata-rata suara terkumpul 70-80 persen. Ya, itu tadi: soal teknis pengiriman hasil suara dari daerah terjauh/terpencil.

Masalahnya, seperti sudah umum diketahui, dalam peta politik Bolivia, sebagian besar wilayah pedesaan dan terpencil Bolivia adalah basis pendukung Evo Morales. Ini adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat asli.

Jadi, begitu hasil akhir diumumkan oleh TSE, tanggal 25 Oktober 2019, Evo meraih 2,889,359 suara atau 47.08 persen dan Mesa mendapat 2,240,920 suara atau 36.51 persen. Selisihnya 648,439 atau 10,5 persen. Dengan hasil itu, Evo tampil sebagai pemenang. Tidak ada putaran kedua.

Yang perlu ditegaskan di sini, yang dipersoalkan oleh OAS—dan diikuti oleh oposisi kanan Bolivia—adalah hitungan cepat: kenapa terhenti saat baru 84 persen. Padahal, hitungan cepat tidak mengikat secara hukum. Mereka tidak meributkan hitungan resmi.

Jadi, setiap TPS di Bolivia dijaga 6 juri. Di Bolivia, ada 207,322 juri yang dipilih secara acak dan dilatih sebelum Pemilu. Rekap hasil hitungan suara di TPS hanya akan dikirim ke TSE setelah disetujui dan diteken oleh semua juri.

Selain itu, setiap orang atau perwakilan organisasi politik di Bolivia boleh menjadi saksi atau pemantau perhitungan suara dari TPS hingga suara itu dimasukkan dalam sistem online TSE. Jadi, setiap kecurangan atau ketidaksinkronan data bisa dipantau dan dikoreksi langsung.

Sekali lagi, pada proses itu, tak ada masalah. Yang dipersoalkan OAS dan oposisi kanan Bolivia adalah proses hitung cepat yang terhenti di saat suara yang terkumpul baru 84 persen.

Tetapi sekali, hitung cepat tidak mengikat secara hukum. Hitung resmi lah yang punya dasar hukum dan jadi acuan untuk menentukan hasil pemilu.

Jadi, isu kecurangan pemilu di Bolivia hanya isu politik, yang dikumandangkan oleh OAS dan oposisi. Tanpa data dan bukti yang bisa diuji oleh publik.

Selain itu, perlu diketahui, beberapa saat sebelum Pemilu, beredar rekaman yang bocor dari pertemuan oposisi kanan di Bolivia. “Kami akan melancarkan kudeta jika Evo menang lagi,” demikian bunyi pernyataan mereka dalam rekaman yang bocor, seperti diungkap Cindy Forster, seorang sejarawan, di TeleSUR (20/10/2019).

Keempat, Presiden hasil Kudeta melantik dirinya sendiri

Banyak yang bilang, sebetulnya yang terjadi di Bolivia bukan kudeta. Karena Evo Morales dan Wakilnya Alvaro Garcia Linera menyatakan mengundurkan diri secara resmi lewat konferensi pers.

Yang perlu diketahui, Evo dan Garcia Linera memutuskan mundur di bawah tekanan. Keluarganya dibawah ancaman tentara. Begitu juga dengan keluarga politisi-polisi separtinya, Gerakan Menuju Sosialisme (MAS), juga dalam ancaman.

Kemudian, jika merujuk ke Konstitusi Bolivia, jika Presiden dan Wakilnya mengundurkan diri bersama-sama, maka penggantinya adalah Presiden Senat. Presiden Senat saat kudeta terjadi adalah Adriana Salvatierra, politisi MAS.

Tetapi itu tidak terjadi. Yang menjadi Presiden sementara Bolivia pasca kudeta adalah Jeanine Añez, wakil Presiden Senat. Dia melantik diri sendiri. Ironisnya, partainya si Añez, Gerakan Sosial Demokrat, hanya meraih suara 4 persen di Pemilu lalu.

Jadi, Bolivia sekarang diperintah oleh Presiden tanpa legitimasi dari rakyatnya.

Kelima, Media bungkam atas pembantaian pasca Kudeta

Begitu kabar kudeta Evo Morales tersiar ke setiap jengkal tanah Bolivia, gerakan perlawanan meledak. Masyarakat asli dan penambang, pendukung utama Morales, turun ke jalan menentang kudeta.

Tetapi gerakan rakyat yang menentang kudeta ditindas sangat brutal oleh militer dan polisi. Hingga 21 November 2019, sebanyak 29 rakyat Bolivia yang menentang kudeta gugur di tangan militer. Di Cochabamba saja, pada Jumat, 15 November 2019, ada 9 demonstran pro-Morales ditembak mati tentara.

Yang terbaru, iring-iringan massa yang membawa dua peti jenazah demonstran yang gugur ditembak tentara juga diserang dan dibubarkan paksa oleh tentara.

Ironisnya, terhadap pembantaian rakyat Bolivia oleh rezim kudeta, media mainstram sepertinya tutup mata. Tak ada laporan yang mendalam atas tragedi kemanusiaan itu.

Padahal, ketika media barat heboh melaporkan demo oposisi anti Morales, yang tewas dari pihak oposisi ada 3 orang. Itu pun bukan di tangan militer atau polisi, tetapi karena konfrontasi jalanan. Belum ada investigasi mendalam terkait 3 korban tewas itu. Tapi, Morales sudah dipaksa mundur dan bertanggung-jawab.

Sekarang, 29 orang tewas dibantai militer dan ribuan orang ditangkap. Belum yang terluka dan hilang. Tidak ada satu kecaman pun dari negara-negara yang mengaku menjunjung tinggi demokrasi, dari Amerika Serikat, Kanada, hingga Uni Eropa. LSM HAM internasional juga diam seribu bahasa.

Raymond Samuel

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid