5 Fakta Penting Kongres Perempuan Indonesia Pertama

Hari Ibu, yang diperingati tiap tanggal 22 Desember, menyimpan sejarah besar. Tidak hanya bagi pergerakan perempuan, tetapi juga kiprah perempuan dalam turut melahiran nation Indonesia.

Seperti diketahui, peringatan Hari Ibu merujuk pada Hari dimulainya Kongres Perempuan Indonesia Pertama, tepatnya 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini berlangsung hanya terpaut dua bulan setelah Kongres Pemuda di tahun yang sama.

Namun sayang, sejarah Indonesia hanya mencatat ‘kulit luar’ dari pertemuan besar itu. Tetapi mengabaikan arti penting Kongres itu dan isu-isu yang diperdebatkan.

Lebih parah lagi, Hari Ibu justru didekonstruksi sebagai perayaan terhadap peran-peran domestik perempuan: mengurus rumah tangga.

Berikut 5 fakta tentang kongres pertama perempuan Indonesia.

Pertama, siapa yang menghadiri Kongres

Merujuk ke reportase Kongres Perempuan Pertama yang dibuat oleh koran Isteri, yang diterbitkan pada Mei 1929, disebutkan ada 1000 perempuan yang hadir di pembukaan Kongres Perempuan Indonesia pertama.

Sedangkan laporan Rangkayo Khairul Syamsu Datuk Tumenggung alias Nj Toemenggoeng, sebagaimana dikutip oleh Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama: Sebuah Tinjauan, jumlah perempuan yang hadir di pertemuan itu sekitar 600 orang.

Perempuan-perempuan itu berasal dari 30 organisasi perempuan, seperti Aisyiyah, Boedi Rini, Boedi Wanito, Darmo Laksmi, Jong Islamieten Bond, Jong Java, Karti Wara, Koesoemo Rini, Margining Kaoetaman, Nahdatoel Fataat, Panti Krido Wanito, Poetri Boedi Soedjati, Poetri Indonesia, Roekoen Wanodijo, Santjaja Rini, Sarekat Islam bagian Istri, Wanita Katholiek, Wanito Kentjono, Wanita Oetomo, Wanito Moeljo, Wanito Sedjati, dan Wanito Taman Siswa.

Kalau dilihat komposisi organisasi itu, sebagian besar berasal dari sayap organisasi nasional yang sudah ada, seperti sayap  Moehammadiyah (Aisyiyah), Jong Islamieten Bond, Sarekat Islam, PNI, Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Taman Siswa. Juga organisasi perempuan berbasis agama, seperti Nahdatoel Fataat, Wanita Katholiek, dan Wanita Moeljo.

Kedua, siapa Tokoh Yang Menonjol di Kongres itu?

Susan Blackburn mencatat ada 22 perempuan yang paling menonjol di Kongres itu, baik sebagai penggagas maupun yang berpidato di forum-forum umum Kongres.

Aktivis perempuan yang disebut penggagas Kongres itu adalah perempuan lajang berusia 21 tahun, Sujatin Kartowijono. Dia adalah aktivis Jong Java, yang belakangan mendirikan organisasi Poetri Indonesia.

Sujatin kemudian berhasil mengajak dua tokoh perempuan yang lain, yaitu R. A. Soekonto dari Wanito Oetomo dan Nyi Hadjar Dewantara dari Taman Siswa. Berkat dukungan kedua tokoh ini, ide Sujatin berterima di banyak organisasi perempuan, termasuk Aisyiyah.

Sujatin sendiri menceritakan, gagasan penyelenggaran Kongres itu datang dari guru-guru perempuan muda yang terhimpun dalam Jong Java. Mereka terilhami oleh keberhasilan Kongres Pemuda pada bulan Oktober 1928.

Sementara tokoh yang menonjol di forum adalah Siti Moendjijah dari Aisyiyah dan Siti Soendari dari Poetri Indonesia. Keduanya merajai forum-forum umum dengan keahlian beretorika dan berpidato.

Yang paling menonjol adalah Siti Soendari. Selain gaya pidato dan retorikanya yang seakan meniru Sukarno, sehingga tampak berapi-api dan berkobar-kobar, tetapi isi pidatonya juga ditunjang oleh wawasan dan pengetahuan yang luas.

Ketiga, apa isu yang dominan di Kongres?

Isu yang dominan diangkat dalam forum Kongres adalah posisi dan hak perempuan dalam perkawinan, penolakan terhadap poligami, pendidikan perempuan, perhatian terhadap janda dan anak-yatim, dan perlunya pembentukan semacam badan bersama yang memayungi semua organisasi perempuan.

Keempat, apa yang isu yang paling diperdebatkan di Kongres?

Isu yang paling diperdebatkan di Kongres adalah soal posisi perempuan dalam perkawinan dan penolakan terhadap poligami. Dua isu ini yang membelah peserta Kongres dan organisasi yang diwakilinya terbelah.

Organisasi perempuan berbasis Islam, terutama Aisyiah dan Jong Islamieten Bond, membela perkawinan Islam, termasuk poligami. Sebaliknya, organisasi perempuan berbasis nasionalis dan sekuler memperjuangkan reformasi terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk memberi tempat kepada hak-hak perempuan, penghapusan perkawinan anak, dan pelarangan poligami.

Dua kubu ini punya tokoh masing-masing yang tampil memukau di forum: dari barisan Islam ada Siti Moendjijah (Aisyiyah), sedangkan dari barisan nasionalis-sekuler ada Siti Soendari (Poetri Indonesia).

Dalam isu pendidikan, kendati kedua kubu sama-sama menganggap perlu memperbanyak lembaga pendidikan untuk perempuan, tetapi agak berbeda dalam soal isian atau muatan kurikulumnya.

Nah, saking menajamnya perbedaan soal isu perkawinan dan poligami, beberapa organisasi perempuan mengusulkan agar perdebatan pada tema itu diminimalkan. Sebab, semangat utama yang dikejar oleh Kongres adalah persatuan.

Kelima, apa hasil Kongres Perempuan?

Meski diwarnai perdebatan sengit, tetapi Kongres tetap berhasil merumuskan beberapa keputusan penting: pertama, pembentukan badan permufakatan bernama Perikatan Perempuan Indonesia; kedua, pembentukan studiefonds untuk membantu pendidikan anak perempuan; ketiga, memperkuat pendidikan kepanduan; keempat, mencegah perkawinan anak-anak; kelima, mengirim mosi kepada pemerintah agar memberikan dana untuk janda dan anak yatim; dan keenam, mengirim mosi kepada Majelis Agama agar tiap taklik dikuatkan dengan surat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Rini Hartono

Foto ilustrasi: Para aktivis perempuan pada 1930-an/koleksi pribadi keluarga Emma Poeradiredja

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut