4 Kejanggalan Pembubaran Kegiatan HUT PRD di Surabaya

Aksi pembubaran paksa kegiatan peringatan hari ulang tahun Partai Rakyat Demokratik (PRD) ke-23 di Surabaya, Senin (22/7/2019), masih berbuntut panjang.

Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mengera, pihaknya hanya berusaha melakukan langkah antisipasi dengan memisahkan massa PRD dengan massa kontra dari Laskar Pembela Islam (LPI-FPI) dan Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD).

“Sehingga tidak sampai terjadi bentrokan dan gangguan kamtibmas,” katanya, seperti dikutip VIVA.co.id, Selasa (23/7/2019).

 Selain itu, dia juga menyebut kegiatan PRD tersebut tidak didahului dengan surat pemberitahuan ke Polisi.

Komite Pimpinan Wilayah (KPW) PRD Jawa Timur pun angkat bicara. Pihaknya mencium sejumlah kejanggalan terkait pembubaran paksa kegiatannya oleh Ormas dan Polisi.

Pertama, PRD Jatim sudah sering menyelenggarakan kegiatan yang bersifat publik atau terbuka, tapi tidak mendapat penolakan atau gangguan keamanan.

Seperti Musyawarah Wilayah (Muswil) PRD Jatim pada Agustus 2015, yang menghadirkan pembicara dari Kesbangpol, KPUD dan akademisi. Juga acara-acara HUT PRD sebelumnya, tidak pernah mendapat gangguan.

Rumah Makan Sari Nusantara, tempat yang sedianya akan dijadikan tempat kegiatan peringatan HUT PRD ke-23 lalu, juga sering dipergunakan oleh PRD.

“Ini yang menjadi keheranan kami, kenapa tiba-tiba kegiatan kita yang sekarang ini diganggu,” ujar Ketua KPW PRD Jatim, Hermawan, kepada berdikarionline.com, Minggu (28/7/2019).

Kedua, Polisi menuding panitia kegiatan, dalam hal ini KPW-PRD Jatim, tidak memberikan surat pemberitahun ke Polisi.

Faktanya, menurut Hermawan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sejak tiga hari sebelum kegiatan. Pemberitahuan ini disampaikan lewat surat dan komunikasi personal.

“Kami selalu intens berkomunikasi secara personal,” ungkap Hermawan.

Ketiga, ada oknum polisi yang menyebarkan informasi palsu kepada masyarakat, seperti di Malang, bahwa PRD adalah partai terlarang. Faktanya tidak demikian.

Memang, pada tahun 1997, karena sikap keras PRD menentang Orde Baru, pemerintah saat itu melalui Mendagri mengeluarkan surat keputusan nomor 210-221 tahun 1997 tentang Pembubaran dan Pelarangan Partai Rakyat Demokratik.

Namun, setelah Orde Baru jatuh, tepatnya di tahun 1999, Kementerian Kehakiman RI mengelurkan surat keputusan M.UM.06.08-164 yang mengesahkan PRD sebagai partai politik resmi/legal alias diakui oleh Negara. PRD juga terdaftar di Departemen Kehakiman RI dengan nomor registrasi: 1999-02-0131.

Di tahun yang sama, jelang Pemilu 1999, Menteri Dalam Negeri yang sekaligus Ketua Lembaga Lembaga Pemilihan Umum, Syarwan Hamid, mengeluarkan surat keputusan nomor 31 tahun 1999 tentang Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1999. Salah satunya adalah PRD.

Keempat, setelah dilarang oleh Polisi menggelar kegiatan di RM Sari Nusantara, lalu memindahkan kegiatannya ke Sekretariat PRD di  Jalan Bratang Gede, Gang VI E Nomor 2A, sebetulnya PRD sudah menuruti keinginan aparat kepolisian.

Namun kenyataannya, Polisi justru membiarkan sejumlah ormas untuk mendekat dan membubarkan acara kegiatan PRD. Tidak upaya kepolisian untuk menghalau Ormas tersebut, yang jelas-jelas melakukan tindakan yang melanggar hak konstitusional Warga Negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Apalagi, kegiatan PRD jelas-jelas bicara tentang kampanye menangkan Pancasila.

“Mobil water cannon bukannya dipakai untuk menghalau massa Ormas, justru dibawa masuk ke gang sempit sehingga sangat dekat dengan sekretariat kami,” ungkap Hermawan.

Karena kejanggalan-kejanggalan di atas, PRD Jawa Timur menuding aparat kepolisian sejalan, bahkan terkesan melindungi, ormas yang memaksa membuarkan paksa kegiatan damai PRD.

PRD Jatim juga menilai pembubaran paksa kegiatan mereka sangat terencana dan terstruktur, yang mungkin melibatkan oknum aparat negara.

Hendraven Saragih

Kredit foto: detik.com

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut