Negara Harusnya Lindungi Pekerja Transportasi

Aksi protes sopir taksi dan angkutan umum konvensional, di Jakarta, Selasa (22/3/2016), berujung rusuh. Ironisnya, bentrokan fisik justru terjadi antara sopir taksi dengan ojek aplikasi. Ya, sesama rakyat jelata.

Menanggapi kejadian tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) Dominggus Oktavianus mengatakan, negara seharusnya melindungi pekerja transportasi, baik konvensional maupun yang aplikasi online, agar tidak dieksploitasi oleh pemilik modal secara membabi-buta demi keuntungan semata.

“Kami memandang bahwa bentrokan ini sebagai imbas dari tidak adanya perlindungan negara bagi rakyat dari eksploitasi terhadap pekerja di tengah persaingan bisnis,” kata Dominggus kepada berdikarionline.com, di Jakarta, Selasa (23/3/2016).

Selain itu, lanjut Dominggus, kejadian ini juga imbas dari kegagalan negara menjamin tersedianya layanan transportasi umum yang nyaman dan murah bagi rakyat.

Menurut Dominggus, pihaknya mendukung setiap aksi-aksi rakyat untuk merebut kesejahteraannya. Sebab, hak kesejahteraan memang tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma tanpa pengorbanan.

“Tapi hari ini kami sangat menyayangkan bentrokan antara sesama rakyat yang sampai menimbulkan korban luka-luka,” ujarnya.

Pendapat hampir senada juga disampaikan oleh pengurus Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Eka Pangulimara. Menurut dia, ada ketidakadilan yang dirasakan oleh supir taksi konvensional maupun aplikasi online.

Dia menjelaskan, ada persoalan hubungan kerja dan hak-hak normatif yang dialami supir taksi konvensional. Di sisi lain, mereka dipaksa untuk mengejar target.

“Sehingga jika pendapatan dari pekerja supir taxi menurun dan sulit untuk mencapai target, maka seolah-olah yang salah adalah pekerja supir trasnportasi lain. Padahal notabenya kedua kelompok ini adalah sama-sama pekerja,” jelasnya di sebuah artikel di kabarburuh.com, Selasa (22/3/2016).

Kata dia, hal serupa juga dialami oleh supir atau pekerja transportasi berbasis online. Menurutnya, perlindungan kerja dalam bentuk penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sepertinya juga tak menjadi prioritas bagi perusahaan.

“Hubungan kerja dan hak kepastian kerja juga hal lain yang tak pernah dipikirkan oleh pihak-pihak yang diuntungkan oleh kerja mereka,” imbuhnya.

Karena itu, menurut dia, Negara dengan berbagai instrumen yang dimilikinya harus memberikan solusi atas persoalan itu. Tidak hanya mengatur tentang persoalan carut marut sistem dan aturan tentang trasnportasi, tetapi juga mencarikan solusi yang tepat untuk kepentingan para pekerja supir, yang berbasiskan pada aturan-aturan tentang ketenagakerjaan.

“Jaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, kepastian kerja serta berbagai hak-hak normatif pekerja lainnya, harus juga menjadi titik utama dalam upaya pemerintah menyelesaikan persoalan,” tandasnya.

Terakhir, Eka mengajak para pekerja transportasi, baik konvensional maupun berbasis online, untuk membangun serikat buruh sebagai alat memperjuangkan hak-hak mereka.

Risal Kurnia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid