Tiga Tahun Tanpa Kemajuan

Tiga tahun lalu SBY-Boediono diberi mandat oleh rakyat. Segala harapan dan mimpi tertitip padanya. Namun, apa mau dikata, rezim SBY-Budiono tak sanggup mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Harapan itu sayup-sayup terbenam.

Yang terjadi, tiga tahun berlalu tanpa perubahan. Hampir separuh rakyat kita terperosok dalam kemiskinan. Mayoritas rakyat juga kesulitan mengakses layanan dasarnya: pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, dan lain-lain.

Pemberantasan korupsi juga tak membawa kemajuan. Tiap hari kita menyimak berita tentang korupsi. Ironisnya, partai pengusung SBY-Boediono, yaitu Demokrat, justru terjerembab dalam berbagai korupsi. Rezim SBY-Budiono sendiri masih tersandera skandal Bank Century.

Temuan KPK juga memperlihatkan trend peningkatan korupsi. Hingga Oktober 2012, sudah ada 170 pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya: 142 kasus.

Prospek demokrasi juga menemui langkah mundur. Praktek kekerasan dan perampasan hak-hak rakyat marak di daerah. Kekerasan terhadap minoritas meningkat. Banyak warga negara merasa hak-hak mereka tak terlindungi. Ironisnya, dalam berbagai kasus, negara justru terlihat mati-langkah.

Konflik agraria meluas di berbagai daerah. Catatan KPA pada tahun 2011 menyebutkan, terjadi 163 konflik agrarian dan menyeret 69.975 kepala keluarga petani. Tak sedikit korban jiwa yang jatuh akibat konflik itu. Pada tahun 2011, misalnya, korban meninggal akibat konflik agraria sebanyak 22 orang.

SBY-Boediono boleh menepuk dada dengan pertumbuhan ekonomi 6,5% per-tahun. Namun, kita jangan lupa, kebijakan ekonomi SBY-Budiono telah memperluas dan memperdalam penguasaan asing terhadap asset dan kekayaan alam kita: Minyak dan gas (80-90%), perbankan (50.6%), telekomunikasi (70%), kebun sawit (50%), pelayaran barang (94%), pendidikan (49%), dan lain-lain.

Tak hanya itu, gara-gara SBY doyan liberalisasi, Indonesia sekarang berstatus “negara pengimpor segala-galanya”. Hampir semua kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan pokok, sudah diimpor. Kita sekarang mengimpor 40 persen gula untuk kebutuhan nasional; impor sekitar 25 persen konsumsi nasional daging sapi; mengimpor satu juta ton garam yang merupakan 50 persen dari kebutuhan nasional; dan impor 70 persen kebutuhan susu. Yang lebih ironis lagi, bangsa yang gandrung tempe-tahu ini justru mengimpor 60% kebutuhan kedelainya.

Gejala deindustrialisasi juga kian nyata. Pada tahun 1990-an, pertumbuhan industri Indonesia berkisar 12-14%. Pada tahun 2009, industri hanya tumbuh 2%. Setahun berikutnya, pada tahun 2010, industri tumbuh 4,5%. Sedangkan perkiraan untuk tahun 2012 hanya di kisaran 6-7%. Artinya, penurunan alias deindustrialisasi bukan isapan jempol belaka.

Belum lagi, kondisi kerja juga makin memburuk. Kaum buruh terperangkap dalam politik upah murah. Sekitar 30 persen buruh tetap dan 50 persen buruh lepas praktis bekerja dengan upah di bawah ketentuan upah minimum. Lalu, sekitar 40 hingga 50 persen upah tersebut habis hanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Posisi tawar kaum buruh makin lemah di pasar tenaga kerja akibat praktek sistem kontrak dan outsourcing.

Di desa-desa, dimana mayoritas rakyat kita menggantungkan hidup, sektor pertanian juga sekarat. Sektor pertanian hanya tumbuh 3% pada 2011. Bahkan, pada tahun 2010, sektor pertanian hanya tumbuh 2,86%. Kita mengalami apa yang disebut “de-peasantization”. Pekerjaan bertani dianggap tak ekonomis lagi.

Pertumbuhan ekonomi sebagian besar ditopang oleh ekspor bahan mentah dan investasi asing. Ingatlah, Hindia-Belanda (nama Indonesia ketika dijajah kolonialisme Belanda) juga menumpukan perekonomiannya pada ekspor bahan mentah dan investasi asing. Artinya, corak perekonomian Indonesia belum bergeser dari model ekonomi kolonialistik.

Pembangunan kita makin tak berkelanjutan. Model pembangunan SBY-Budiono hanya mengobral sumber daya alam. Lihat saja: cadangan bauksit akan habis sekitar tahun 2018. Cadangan besi, nikel, tembaga akan habis dalam 10, 15, dan 45 tahun. Cadangan minyak bumi dan gas alam akan habis dalam 11 dan 33 tahun. Cadangan batubara diperkirakan habis dalam 64 tahun.

Derita rakyat seakan tak berujung. Akses rakyat terhadap pangan makin sulit. Akibatnya, Indonesia masuk lima besar penderita gizi buruk. Ada 900 ribu jiwa balita di Indonesia yang sedang kekurangan gizi. Kualitas hidup manusia Indonesia juga makin merosot. Lihatlah, pada tahun 2011, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melorot ke peringkat 124 dari 187 negara. Nilai IPM Indonesia hanya 0,617. Angka itu sangat jauh di bawah negara tetangga, seperti Singapura ( 0,866), Brunei (0,838), Malaysia (0,761), Thailand (0,682,) dan Filipina (0,644).

Ketimpangan ekonomi juga tak terbendung. Angka Gini Ratio Indonesia telah meningkat dari 0,34 menjadi 0,41 pada tahun 2011. Peningkatan drastis Gini Ratio ini dianggap masalah serius. Konon, angka setinggi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun 2005, Gini Rasio Indonesia masih berkisar 0,33.

Pendek kata, SBY-budiono tak membawa kemajuan. Sebaliknya, kinerja mereka justru mendorong Indonesia ke jurang “negara gagal” (Failed State). Pertanyaannya, apa kita memilih diam dengan keadaan?

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut