15 Tahun Reformasi, Utang Luar Negeri Kian Menumpuk

Ketika angin reformasi bertiup kencang, kita sempat dihinggapi optimisme, bahwa Indonesia lebih berdikari secara ekonomi ketimbang rezim orde baru. Sayang, empat kali Presiden berganti pasca reformasi, Indonesia makin terperangkap dalam utang.

“Pada waktu rezim Soeharto berakhir, negeri ini diwarisi utang sekitar Rp 1300 triliun. Namun, pemerintahan pasca reformasi justru menambahi jumlah utang itu. Paling banyak adalah SBY,” kata staff Deputi Politik Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Alif Kamal, di Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Hingga April 2013 ini, ungkap Alif, total utang Indonesia sudah menembus angka Rp 2.023,72 triliun. Dengan demikian, jumlah utang 15 tahun pasca reformasi nyaris sama dengan utang Soeharto selama 32 tahun berkuasa.

Menurut Alif, sejarah utang Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah kolonialisme. Pada tahun 1949, kata dia, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), delegasi Indonesia yang diketuai Bung Hatta mengambil-alih utang-utang Hindia-Belanda sebesar 4 miliar USD.

“Utang itu merupakan pinjaman Belanda guna membiayai perang melawan perjuangan rakyat Indonesia,” ungkap Alif.

Namun, kata Alif, pada tahun 1956, Bung Karno membatalkan utang-utang tersebut. Memang, ujarnya, saat itu Bung Karno sempat sempat meminta pinjaman baru sebesar 2,5 milyar USD. Tetapi semua utang itu dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pengadaan pangan, dan pendidikan.

Begitu Soeharto berkuasa, kata Alif, semua utang warisan Hindia-Belanda itu kembali dibayarkan. “Utang tersebut, yang nilainya sekitar 44 triliun, baru lunas pada tahun 2003,” ujarnya.

Masalahnya, menurut Alif, tidak semua utang yang diwariskan rezim orde baru itu sah. Banyak sekali, kata dia, utang dari jaman Soeharto itu yang tidak sah atau illegitimate debt. Pengakuan Bank Dunia menyebutkan, 30% utang di masa Orde Baru masuk ke kantong pribadi Soeharto.

Alif mengatakan, ketika SBY berkuasa, terjadi peningkatan utang secara signifikan. Di akhir kekuasaan Megawati, total Indonesia berkisar 1.299,5 triliun. Dengan demikian, dalam kurun waktu 8 tahun SBY menambah utang Indonesia sebesar Rp 724 triliun.

Menurut Alif, penyebab lonjakan drastis utang di era SBY adalah kebijakan ekonomi yang sangat bergantung pada kapital asing. Ia mencontohkan, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, SBY mengandalkan utang.

“Hampir semua program sosial SBY, seperti BLT, KUR, PNPM Mandiri, Jamkesmas, Raskin, dan lain-lain, itu dibiayai dari utang,” ungkapnya.

Yang masalah, kata Alif, pemerintahan SBY selalu mengklaim utang yang sudah menumpuk itu masih dalam kondisi “aman”. Padahal, menurut Alif, utang yang sebesar itu sudah sangat membahayakan.

“Pemerintah selalu menggunakan pendekatan rasio utang terhadap PDB. Padahal, PDB itu tidak semua punya kita. Malahan sebagian besar punya asing,” paparnya.

Menurutnya, tingkat keamanan utang seharusnya dilihat pada porsi utang di APBN. Artinya, kata dia, jika porsi pembayaran utang di APBN terus meningkat, berarti kapasitas APBN untuk belanja yang lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain, tentu akan menurun drastis. “Kalau APBN terus dikuras untuk bayar utang, ya, berarti situasinya sudah gawat,” tegasnya.

Mahesa Danu