10 Fakta Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Venezuela

Hugo Chavez's Red Revolution Machine

Venezuela memiliki sejarah perjungan perempuan yang sangat panjang. Hingga akhirnya, pada tahun 1999, kaum perempuan mendapat ruang untuk memperjuangkan hak-haknya. Revolusi Bolivarian sangat memihak kemajuan perempuan.

Ini ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak dan martabat kaum perempuan melalui Konstitusi Bolivarian yang disahkan tahun 1999. Konstitusi ini menghilangkan bahasa seksis, seperti ‘presidente’ (laki-laki) dan ‘presidenta’ (perempuan).

Berikut ini 10 fakta penting mengenai pemenuhan hak-hak perempuan di Venezuela:

  1. Dalam politik, partisipasi perempuan berkembang pesat di Venezuela. Pada tahun 1960-an tidak ada menteri perempuan di Venezuela. Sekarang, setelah Revolusi Bolivarian, perempuan mengepalai lebih dari sepertiga jabatan kementerian. Perempuan juga mengepalai empat dari lima cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, pengadilan, kewarganegaraan, dan komisi pemilihan umum)—kecuali eksekutif. Lima dari enam pejabat Mahkamah Agung Venezuela adalah perempuan.
  2. Di legislatif, angka partisipasi perempuan juga meningkat pesat. Di tahun 1997, sebelum Chavez berkuasa, jumlah perempuan di parlemen kurang dari 6 persen. Sekarang ada 16 hingga 19 persen menempati Majelis Nasional (parlemen). Begitu juga keterlibatan politik perempuan di daerah, banyak perempuan menjadi gubernur, anggota parlemen lokal, dan walikota.
  3. Dalam aspek kelembagaan, di tahun 2008, dibentuk Kementerian untuk Perempuan di bawah Institut Nasional untuk Perempuan (INAMUJER). Kemudian, pada tahun 2009, kementerian ini berganti nama menjadi Kementerian Perempuan dan Kesetaraan Gender. Tujuannya untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan, seperti pemberdayaan ekonomi dan partisipasi perempuan di dewan komunitas lokal.
  4. Di tahun 2007, disahkan UU anti kekerasan terhadap perempuan. UU ini terbilang sangat progressif dan sangat menguntungkan kaum perempuan. UU ini mendefenisikan 19 bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan psikologis dan kekerasan oleh media massa. Untuk membantu implementasi UU ini dibentuk Kantor Nasional untuk Pembelaan Perempuan di bawah Kejaksaan Agung yang mempekerjakan 43 jaksa umum di 15 kantor di seluruh negeri untuk menangani kekerasan terhadap perempuan.
  5. Dibidang militer, partisipasi perempuan dalam Angkatan Bersenjata Bolivarian (FANB) juga meningkat. Sejak tahun 2000 lalu, FANB membuka kesempatan kepada perempuan untuk menempati posisi apapun di angkatan bersenjata. Kemudian, di tahun 2013, Presiden Nicolas Maduro menunjuk seorang perempuan, Carmen Melendez, sebagai Menteri Pertahanan.
  6. Konstitusi Venezuela, yang disusun dan disahkan di tahun 1999, banyak melibatkan organisasi perempuan. UU ini melarang diskriminasi berbasis gender, melindungi kesetaraan antar pasangan, dan memperluas cakupan jaminan sosial untuk ibu-ibu rumah tangga.
  7. Venezuela juga memiliki cuti hamil bagi perempuan terpanjang ketiga setelah Kanada dan Norwegia. Undang-Undang Ketenagakerjaan Venezuela memberikan cuti selama 26 minggu (6 bulan) kepada perempuan hamil untuk melahirkan. UU ini juga mewajibkan pengusaha untuk menyediakan pengasuh untuk bayi dan fasilitas untuk menjaga anak.
  8. Pasal 88 dari Konstitusi Venezuela mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai aktivitas ekonomi yang produktif. Sejak tahun 2006, ibu rumah tangga miskin menerima upah 80 persen dari upah minimum.
  9. Venezuela juga banyak mendirikan misi-misi sosial untuk membantu perempuan, seperti “Maddres del Barrio” untuk membantu perempuan miskin, “Nino Jesus” untuk membantu ibu hamil, dan “Hijos de Venezuela” untuk membantu ibu muda.
  10. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Venezuela mendirikan bank khusus perempuan, yaitu ‘Banmujer’. Bank ini dimaksudkan untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan pemberian bantuan keuangan, pinjaman lunak, dan pelatihan keterampulan kepada perempuan miskin. Sejak didirikan tahun 2001, Banmujer telah mengeluarkan lebih dari 145.000 mikro-kredit untuk perempuan dan menciptakan 20.00 lebih pekerjaan untuk perempuan.

Rini S.Pd, Koordinator Hubungan Internasional Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut