10 Alasan Kenapa Indonesia Harus Menolak TPP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keinginannya membawa Indonesia masuk ke dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Keinginan Presiden Jokowi tersebut menuai protes banyak kalangan di dalam negeri.

Untuk diketahui, TPP adalah sebuah blok perdagangan bebas Asia-Pasifik yang dirancang oleh Amerika Serikat dan melibatkan 11 negara lainnya  (Australia, Jepang, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Singapura, Chile, Malaysia, Peru, Brunei Darussalam, dan Vietnam).

Keinginan Presiden Jokowi itu sangat berbahaya. Tidak hanya mengancam kedaulatan ekonomi dan politik, TPP juga menghancurkan kehidupan rakyat dan lingkungan. Berikut ini 10 alasan yang dipaparkan oleh Institute For Global Justice (IGJ) mengapa Indonesia harus menolak TPP.

Pertama, hilangnya kontrol negara atas sektor publik

TPP mendorong negara-negara untuk membuka sektor publiknya untuk dapat dimasuki oleh investasi asing, khususnya Amerika, hingga 100 persen. Segala bentuk daftar negatif investasi disektor ini diminimalisir. Tentunya penguasaan sektor publik oleh korporasi akan berdampak terhadap hilangnya akses masyarakat terhadap sektor publik strategi secara murah, seperti air, listrik, dan sebagainya.

Kedua, dominasi perusahaan asing dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah

TPP mendorong agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diakses oleh perusahaan asing. Sehingga TPP mengatur tentang perlunya prinsip non-diskriminasi dan national treatment untuk perusahaan asing dalam kegiatan ini. Hal ini karena AS mengincar bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai triliyunan dollar AS.

Ketiga, ‘memandulkan’ BUMN bagi kepentingan nasional

TPP hendak memastikan bahwa Negara tidak memberikan banyak subsidi untuk BUMN sehingga korporasi asing bisa memenangkan kompetisi. Selama ini BUMN dianggap telah memonopoli bisnis di level domestik melalui dukungan negara baik dalam bentuk pinjaman yang murah, pengecualian pajak, hingga kemewahan untuk dapat mengecualikan sebuah undang-undang. TPP akan menerapkan prinsip non-diskriminasi serta hukum kompetisi yang ketat bagi BUMN.

Keempat, hilangnya akses terhadap obat-obatan murah

Penerapan standar perlindungan paten dalam aturan hak kekayaan intelektual (HaKI) dalam TPP telah menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah. Hal ini karena TPP menghapus ketentuan Fleksibilitas TRIPS dalam WTO yang selama ini telah digunakan oleh banyak negara untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan oleh perusahaan farmasi Amerika untuk kepentingan publik. Dengan dihapusnya ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP akan mengakibatkan monopoli obat-obatan oleh korporasi asing dengan harga yang mahal. Apalagi TPP menerapkan standar perlindungan lebih tinggi dari TRIPS di WTO yakni dengan jaminan perlindungan paten lebih dari 20 tahun. Selain itu, TPP juga menerapkan eksklusifitas data yang telah dipatenkan.

Kelima, terancamnya kedaulatan pangan dan kedaulatan petani

TPP akan memberlakukan standar perlindungan paten dalam aturan hak kekayaan intelektual (HaKI) di sektor pertanian, persis dengan yang berlaku pada obat. Selama ini perusahaan benih dan pestisida asing, seperti Bayer, Monsanto, maupun DuPont, telah memonopoli benih-benih ciptaannya. Sehingga tidak memungkinkan bagi petani kecil untuk membudidayakannya. Dengan kontrol yang tinggi terhadap hak paten, TPP berpotensi memakan lebih banyak korban dari petani dengan tuduhan kriminalisasi benih.

Keenam, buruh semakin tertindas

TPP hendak melarang negara untuk membuat regulasi yang melindungi buruh, bahkan tidak menginginkan adanya proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin investor. Selain itu, arus bebas tenaga kerja asing untuk tenaga kerja professional juga menjadi salah satu agendanya.

Ketujuh, Menggilas UMKM

Penghapusan tarif hingga batas serendah-rendahnya akan memudahkan masuknya produk AS dan negara industri lainnya, ketimbang masuknya produk barang Indonesia ke negara tersebut. Apalagi standar akses pasar yang tinggi dalam TPP berpotensi menghilangkan kemampuan sektor usaha kecil Indonesia untuk dapat masuk ke pasar negara-negara TPP.

Kedelapan, menambah defisit perdagangan

Jika Indonesia bergabung dengan TPP, maka penghapusan hambatan tarif tidak akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja perdagangannya, khususnya ditengah situasi pelemahan ekonomi global hari ini. Hal ini didukung dengan data perdagangan Indonesia dengan ke-12 negara anggota TPP, 80% diantaranya terus mengalami kecenderungan negatif dari seluruh total perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia terus menunjukan defisit, seperti dengan Australia, Brunai, Chille, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Vietnam. Bahkan, ada beberapa negara yang menunjukan trend perdagangan Indonesia dengan mitranya ini disepanjang 2010-2014 menunjukan kecenderungan negatif, seperti dengan Amerika Serikat -0,11, Brunai -9,42%, Chille -6,86%, dan Jepang 2,57%.

Kesembilan, mengimpor Undang-Undang Amerika Serikat

Aturan TPP hendak mengadopsi seluruh standar regulasi AS yang selama ini dipromosikan melalui OECD sebagai praktek terbaik dalam pengambilan keputusan. TPP mewajibkan negara untuk melakukan review regulasi dalam rangka menilai kepatuhannya terhadap aturan-aturan TPP.

Sepuluh, Indonesia rentan digugat korporasi asing senilai triliyunan dollar AS

TPP memasukan aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara Investor dengan Negara, atau dikenal dengan Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Masuknya ISDS dalam TPP akan membuka peluang dimana Indonesia digugat oleh investor senilai triliyunan dollar AS di lembaga arbitrase internasional akibat mengganti ataupun merubah regulasi nasionalnya yang dianggap merugikan kepentingan investor asing. Dengan ancaman gugatan ini mengakibatkan Indonesia tersandera dan enggan untuk membuat undang-undang yang melindungi kepentingan rakyat. []

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut