“Isu Perpecahan” Selubungi Satgas Anti-mafia Hukum

JAKARTA: Kabar mengenai mundurnya salah seorang anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Irjen Pol Herman Effendy, terus bergulir dan mengundang pertanyaan kritis dari publik. Isu perpecahan di tubuh Satgas pun merebak, yaitu antara Herman Effendi versus Denny Indrayana.

Melalui Kadiv Humas Irjen Pol Edward Aritonang, saat menggelar konferensi pers minggu lalu, Jumat (30/7), diketahui bahwa wacana pengunduran diri Herman terkait dengan perbedaan pendapat di tubuh Satgas.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, isu perbedaan pendapat ini muncul di rapat membahas laporan triwulan II Satgas yang akan disampaikan kepada presiden, ketika itu terjadi perbedaan pendapat antara Denny dan Herman. Dari situlah, diperkirakan muncul celetukan, atau mungkin pula bersifat tudingan, dari Denny Indrayana yang menimbulkan ketersinggungan Herman.

Terlepas dari apa substansi yang diperdebatkan, situasi ini semakin mendorong sentimen ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi bentukan Presiden ini. Alih-alih menjadi garda depan pemberantasan mafia hukum, berbagai pengaduan masyarakat sampai sekarang belum juga teratasi dengan baik.

Salah satu politisi paling getol mengeritik Satgas, Bambang Susatyo, dari partai Golkar, mengatakan, “Karena, mereka tidak tahu harus mengerjakan apa. Maka, tak ada gunanya lagi mempertahankan unit kerja ad hoc yang satu ini. Sebab, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ini hanya bagus pada tingkat ide atau di atas kerja saja.”

Bambang, seperti dikutip Gatra, menegaskan bahwa mafia hukum dalam birokrasi negara hanya bisa diberantasi oleh kekuatan reformis dalam diri birokrasi negara itu sendiri, bukan ad hoc power dari luar.

Sebaliknya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut positif kabar pengunduran anggota Satgas dari unsur kepolisian. “ICW relatif lega. Karena, dari awal kalau Satgas mau berjalan efektif, hilangkan unsur Kepolsian dan Kejaksaan dalam tubuh Satgas,” demikian dikatakan Febri Diansyah dari ICW.

Si pemberi rapor merah, Kuntoro Mangkusubroto, yang juga merupakan Ketua Satgas Anti-mafia Hukum, malah mengaku tidak mengetahui adanya isu perpecahan di internal institusinya tersebut.

“Oh, tidak sama sekali. Sama sekali saya tidak dilaporkan, tidak mendengar, tidak menerima surat, atau apa pun berkenaan dengan maksud tadi,” demikian dikatakan Kuntoro seperti dikutip dari Kompas.com.

Jika demikian, justru kita seharusnya memberi rapor merah kepada Kuntoro karena tidak sensitif dan tidak berusaha mencari tahu berbagai persoalan internalnya, yang tentu saja sangat mempengaruhi ritme kerja mereka.

Sementara itu, menanggapi isu perpecahan ini, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa pihaknya memang tidak percaya kalau ada lembaga ad-hoc yang bisa mengatasi mafia hukum, tanpa melibatkan atau mendorong partisipasi gerakan rakyat.

“Di beberapa negara, keberhasilan memberantas mafia hukum sangat terkait dengan partisipasi rakyat. Anda bisa melihat Tiongkok. Dimana negara berusaha memobilisasi rakyat untuk memberantas mafia hukum, baik dalam birokrasi negara maupun partai,” ujarnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut